Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Agar Angka-angka "Jorok" Tak Muncul Lagi di APBD

Heboh belanja lem aibon Rp82 milyar, telah menelan korban. Dua SKPD yaitu Kadis Pariwisata dan Ketua Bappeda Pemda DKI Jakarta mengundurkan diri dalam waktu yang berdekatan dalam tiga hari ini.

  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Twitter @aniesbaswedan.

Memang sebagai birokrat, mengundurkan diri adalah langkah yang harus dilakukan, untuk meredam persoalan yang sudah mencuat ke publik.
Jika tidak ada kesalahan prosedur dan unsur kesengajaan, biasanya dalam iklim birokrasi akan bisa lagi diperbaiki karirnya.

Gubernur Anies sudah menjelaskan semuanya. Bagi kita-kita yang pernah dibirokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, dinamika perencanaan anggaran memang sangat rumit, berulang dan membosankan, karena ketat dengan jadwal tahapan penyusunan anggaran yang harus on schedule, jika tidak akan merembet molornya penetapan APBD tahun mendatang, belum lagi diomelin anggota DPRD di kursi singgasananya, dalam pembahasan di komisi terkait.

Menurut Anies, ada dua penyebab terjadinya lonjakan biaya yang tidak masuk akal terkait rencana belanja pengadaan lem aibon, dan juga jenis belanja lainnya, karena sistem digital dan petugas yang menginput data tersebut.

Gubernur Anies mengaku telah mengoreksi anggaran yang bermasalah secara internal. Dia mengaku sudah lebih dahulu menyisir anggaran itu dan menyampaikan ke anak buahnya pekan lalu, tepatnya pada 23 Oktober 2019.

Acara Anies pada hari itu sendiri tertutup dan videonya lalu baru diunggah di akun Youtube Pemprov DKI pada 29 Oktober 2019.

"Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," sambungnya.

Dia mengatakan ada tiga pilihan bagi seseorang berbicara yaitu untuk menyelesaikan masalah, memperumit masalah atau mengaktualisasi diri. Anies memilih yang pertama.

"Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah. Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu," ungkap Anies.

Apa sebenarnya yang terjadi?


Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan oleh beberapa pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2019. Salah satunya adalah mata anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem merek Aica Aibon.

Anggaran sebesar itu dibongkar oleh Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Dalam akun twiter-nya, William merasa heran anggaran untuk lem Aibon bisa sampai miliaran rupiah.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon Rp 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan menyuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" cuit William.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sebelumnya merespon anggaran sebesar Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon diduga merupakan kesalahan ketik saat meng-input ke web APBD DKI. "Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati, saat dihubungi terpisah.

Akibat tweet William yang masih belum menyadari bahwa perencanaan APBD itu masih di domain eksekutif, tentu menimbulkan kegaduhan bukan saja di dunia maya tapi di dunia nyata, mungkin juga kedengaran sampai akhirat.

Sebagai anggota DPRD baru dari Partai PSI yang juga baru, memang sudah berhasil membuat orang menyoroti Anies Gubernur DKI yang lahir batin tidak disukai oleh PSI.

Tentu Anies tidak tinggal diam, tetapi tidak meradang mengeluarkan narasi isi WC maupun kebun binatang. Dengan kesabaran yang tinggi, mungkin sudah terlatih memasang kuda-kuda karena terus di bully, mengeluarkan data dan fakta yang akhirnya merembet kebelakang, yaitu mereka yang telah membuat system e-budgetting tersebut, yang istilah Anies kurang smart.

Akibatnya banyak juga yang kejang-kejang, dan mencoba melakukan serangan balik, tetapi kehabisan peluru tajam, hanya tinggal suara letusan yang kuat tetapi tidak ada pelurunya seperti mercon.

Bappeda sebagai Gate Keeper


Terlepas dari hiruk pikuk persoalan yang sebenarnya masih berupa rencana, orang Betawi menyebutnya “namanye usahe”, langkah Anies melakukan koreksi pada tanggal 23 Oktober 2019 tersebut yang penyusunan perencanaannya sangat fatal dan memalukan tersebut, memang sudah tepat dan harus dilakukannya.

Jika tidak, dengan formula seperti temuannya itu yang sampai di DPRD, sudah dapat diduga, anggota DPRD DKI Jakarta, terutama kalangan yang oposisi, beramai-ramai menyiapkan kuburan untuk Anies. Anies tamat.

Tetapi langkah Anies tersebut, dalam mengontrol sistem penyusunan perencanaan anggaran hampir terlambat. Mungkin karena pertolongan Allah SWT, dengan tuntunanNya menggerakkan hati Anies untuk melakukan koreksi.

Seharusnya dapur untuk melakukan chek and recheck, verifikasi dan validasi in put data hitungan setiap SKPD clearing house nya adalah di Bappeda.

Setiap SKPD tentu ada bagian perencananya. Ada analisis perencanaannya, ada yang ahli aplikatornya, dan mereka itu umumnya pasti sudah terlatih dan dilatih.

Apakah hasil kerjaan bagian Perencanaan, sebelum di kirim ke Bappeda di tanda tangani Ka.Dinasnya? Harus. Tetapi apakah lampiran berupa usulan perencanaan SKPD tersebut sudah diteliti oleh Ka.Dinas sebelum tanda tangan, saya berani mengatakan belum pasti. Karena biasanya Ka.Dinas SKPD percaya saja dengan Sekretaris SKPD.

Sampai di Bappeda, yang seharusnya sebagai Gate Keeper ( penjaga gawang), sebelum naik ke Gubernur, apakah melalui clearing house, apakah Sekda memantau dengan ketat proses clearing tersebut. Adalah pertanyaan besar yang harus menjadi perhatian Gubernur.

Intinya adalah Gubernur Anies, tidak akan sampai menemukan anggaran yang aneh-aneh tersebut, jika di level layar pertamanya, dan para pembantu utamanya yang pintar-pintar melakukan upaya pembersihan atas angka-angka “jorok” yang muncul dalam Rancangan APBD tersebut.

Memang betul, faktor e-budgetting yang tidak smart, dan manusia penginputnya yang keliru, tetapi tidak cukup sampai disitu saja Pak Gubernur.

Memang suatu kenyataan system digital disiapkan dan diimplementasikan oleh Gubernur sebelumnya dengan berbagai kelemahan sistem yang kita tidak mengerti apakah by design atau bukan, tetapi ingat pelaku birokrasi adalah orang yang sama siapapun Gubernurnya.

Sejauh mana Gubernur Anies sudah mampu melakukan brain washing (teringat dr.Terawan) terhadap para birokrasi yang sudah berkarat dan berkerak, untuk tidak berprilaku moral hazard ataupun fraud, atau BAU (business as usual), merupakan persoalan tersendiri yang harus dituntaskan.

Sebaiknya kedepan ini, bukan hanya persoalan sytem e-budgetting nya diperbiki. Itu persoalan gampang. Dengan otoritas sebagai Gubernur bisa dilakukan upaya perbaikan sistem yang smart. Banyak model aplikasi yang dapat dipilih. Secure, rigit, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi itu semua, yang menggerakkannya, yang memerintahkannya, yang berselancar di keyboard adalah manusia. Manusia itu punya akal, pikiran, perasaan, niat. Bagaimana upaya untuk memagari akal, pikiran, perasaan, dan niat itu ke arah dan tujuan yang benar untuk kepentingan publik, tidak mudah.

Kata bijak yang sering di ungkapkan oleh para Ulama adalah bekalin Iman dan taqwa kepada Allah SWT. Benar.

Bagaimana caranya?


Gubernur Anies harus mampu menjadikan para pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya dibawahnya (UU ASN) untuk memahami, mengikuti, dan melaksanakan visi dan misi yang sudah digariskan Anies, yaitu tugas utama untuk melayani publik sebaik-baiknya.

Gubernur Anies terlihat sudah melakukan langkah konkrit dimaksud dengan cara elegan, dengan (dugaan saya) “meminta” Ka.Dinas Pariwisata dan Ketua Bappeda mundur, dari pada “dipecat”. Pilihan yang bijak yang tidak menimbulkan kegaduhan. Selamat bekerja Pak Gubernur, dan selamat bersih-bersih secara bijak.

Oleh: Dr. Chazali H.Situmorang
Pemerhati Kebijakan Publik; Dosen FISIP UNAS

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini