Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Benarkah Nasdem Mau Main Politik Dua Kaki?

Kunjungan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ke markas PKS, Rabu (30/10) sore, disentil Partai Banteng. PDIP mengingatkan agar parpol pendukung Jokowi-Maruf tidak main dua kaki.

  • Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Foto: Twitter @PKSejahtera

JAKARTA- Adalah Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo yang angkat bicara. Ia menyoroti kesepakatan antara Nasdem dan PKS soal penguatan fungsi checks and balances di DPR. Harusnya kata dia, fungsi itu dijalankan oleh partai-partai di luar pemerintahan.

"Bukan yang di dalam pemerintahan," sentil Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Arif, seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah harus taat asas dan jaga sikap. Serta berpolitik secara etis. Secara lugas, ia mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak main politik dua kaki. "Tidak boleh seharusnya politik dua kaki itu," sambungnya.

Tugas dari partai koalisi itu, terang dia adalah memastikan pemerintahan Joko Widodo di periode kedua dapat berjalan dengan baik. Yakni bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai visi misi selama 5 tahun ke depan.

Terkait hal itu, sambung Arif tidak bisa tawar lagi. Partai koalisi harus komitmen dan loyal kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Soal silaturahmi antar-parpol, kata Arief, itu hak otonomi masing-masing partai. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam setiap hubungan politik yang dibangun, perlu diperhatikan batasan-batasan komunikasinya.

"Mesti sadar, tahu, dan paham batas-batas dari komunikasi menyangkut substansi komunikasi," sebutnya.

Menyikapi sentilan Banteng, Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengibaratkan politik sebagaimana tubuh manusia. Yang memang ditopang oleh dua kaki.

"Kaki manusia ada dua, jangan tiga. Tapi sikap politik satu," ujar Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurutnya, kunjungan Nasdem ke kantor PKS adalah dalam rangka memperkuat pemerintahan. Nasdem sebagai partai koalisi mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai mana pun, baik di koalisi maupun oposisi.

Ia kemudian mencontohkan salah satu butir kesepahaman yang berhasil disepakati antara Nasdem dan PKS. Yaitu soal kesepahaman Pancasila dan tidak memberikan ruang bagi gerakan radikalisme dan separatisme.

Menurutnya, soal-soal begitu perlu inisiatif dari pimpinan parpol dalam mencari titik temu antarparpol, di tengah perbedaan pilihan politik. Tidak semua langkah parpol pendukung perlu didiskusikan dulu dengan Jokowi. "Kasihan Pak Jokowi kalau semua urusan parpol harus Pak Jokowi, jangan," lanjutnya.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai pertemuan antara Nasdem dengan PKS tidak bisa disebut sebagai bagian dari politik dua kaki.

"Ini ajang konsolidasi dalam rangka membangun kebersamaan dan kesamaan pandangan. Sebab PKS dan Nasdem punya kesamaan yaitu menciptakan sumbu check and balances berbangsa dan bernegara," kata Pangi menjawab Rakyat Merdeka tadi malam.

Dari pendekatan komunikasi politik, Pangi melihat ada pesan politik dan agenda jangka panjang yang ingin dibangun antara Nasdem dan PKS. "Penjajakan ini jelas ada agenda yang dibawa, kepentingan siapa, untuk apa dan dapat apa," lanjutnya.

Setali tiga uang dengan Pangi, analis politik dari Universitas Nasional Chazali Husni Situmorang kemudian mengingatkan kembali pertemuan dua kubu politik yang berbeda lainnya, yakni antara Megawati dan Prabowo. Menurutnya, partai-partai saat ini sudah mulai pasang kuda-kuda untuk agenda politik 3 tahun mendatang. Baik antar sesama koalisi maupun dengan partai oposisi.

"Pemerintah sekarang ini bagi parpol hanyalah kendaraan utk merebut kekuasaan berikutnya," ujarnya lewat pesan WhatsApp tadi malam.

Pandangan yang hampir sama juga diutarakan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dia berkeyakinan bahwa Nasdem tidak akan keluar dari koalisi. Hanya saya, partai yang dipimpin Paloh itu ingin berteman dengan partai oposisi.

"Satu kaki di pemerintah. Satu kaki lagi bisa saja akan sering mengkritik pemerintah. Sama seperti PKS dulu di koalisi Jokowi. Ada kadernya di kabinet SBY. Tapi sering mengkritik pemerintahan SBY," tandasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini