Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Diundang DPR Hadiri Sidang Pemakzulannya, Trump Berani Hadir?

Presiden Donald Trump diundang oleh Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat atau majelis rendah Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri sidang dengar pendapat pemakzulannya pada Rabu (4/12), pekan depan.

  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Twitter @realDonaldTrump

WASHINGTON, Bagus - Ketua Komite Kehakiman Jerrold Nadler yang berasal dari Partai Demokrat sangat berharap Trump bisa datang. Dia mengatakan, sidang dengar pendapat itu adalah kesempatan bagi Trump untuk bersuara. Agar tidak mengeluhkan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Presiden Trump mengeluh bahwa tim pengacaranya tidak bisa mengikuti sidang-sidang dengar pendapat sebelumnya yang digelar oleh Komite Intelijen DPR.

Kalau Trump tidak datang, Nadler berharap bisa mewakilkan pada pengacaranya. Trump, kata Nadler bisa berpartisipasi langsung dalam proses penyelidikan atau mewakilkannya, sebagaimana dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

"Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk bersuara dalam sidang dengar pendapat atau ia dapat berhenti mengeluh tentang proses yang berjalan," kata Nadler dilansir BBC.

Dia menambahkan bahwa sidang dengar pendapat itu juga akan menjadi kesempatan untuk membahas dasar-dasar konstitusional maupun historis bagi pemakzulan.

Sejauh ini Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas tawaran DPR untuk hadir. Nadler mengaku memberikan waktu kepada Trump hingga 1 Desember untuk mengonfirmasi kehadirannya.

Jika tidak hadir, ia berharap Gedung Putih memberi tahu siapa pengacara yang akan mewakili Trump. Jika Trump hadir, terang Nadler ia bisa menanyai para saksi mata.

Trump yang biasanya responsif di sosial media, juga belum terpantau merespons undangan tersebut di Twitter. Dia hanya memosting cuitan-cuitan yang dikutip dari sejumlah akun yang berisi dukungan terhadap dari upaya pemakzulan yang dilakukan Demokrat.

Untuk diketahui, sidang pada 4 Desember mendatang akan menandai fase lanjutan dari penyelidikan pemakzulan. Upaya pemakzulan ini dilakukan setelah percakapan via telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bulan Juli lalu bocor.

Percakapan itu dikabarkan berisi permintaan Trump kepada Zelenskiy untuk menginvestigasi Hunter Biden, anak dari Joe Biden -- politikus Demokrat, rivalnya di ajang Pemilihan Presiden 2020 mendatant. Hunter Biden diketahui pernah bekerja di Burisma, sebuah perusahaan energi Ukraina.

Penyelidikan pemakzulan itu dilakukan untuk mencari tahu apakah Trump sengaja menahan dana bantuan AS untuk Ukraina agar Zelenskiy mau menginvestigasi Hunter Biden.

Selama ini, Trump selalu membantah telah melakukan pelanggaran. Dia menuding penyelidikan ini sebagai sebuah "perburuan liar" yang dibuat-buat.

Komite Intelijen DPR AS telah merampungkan sidang dengar pendapat publik, pekan kemarin. Mereka juga telah mewawancarai sejumlah saksi mata secara tertutup.

Adam Schiff, Kepala Komite Intelijen DPR AS dari Demokrat, mengatakan bahwa tiga komite terkait penyelidikan pemakzulan ini, yaitu Intelijen, Pengawasan dan Urusan Luar Negeri -- akan mengeluarkan laporan mereka pada 3 Desember mendarang.

"Kesaksian dan dokumen-dokumen yang berhasil kami peroleh mengungkapkan pola fakta yang luar biasa, tidak tertandingi, dan dikecam," kata Schiff.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini