Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bela Ahok Jadi Bos BUMN, Fahri Justru Salahkan Erick

Pernyataan Fahri Hamzah yang membela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait kontroversi penunjukannya sebagai bos di salah satu BUMN, terbilang mengejutkan. Fahri justru menyalahkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai penyebab terjadinya kontroversi penunjukan orang-orang di BUMN.

  • Fahri Hamzah. Foto: Twitter

JAKARTA - Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) beralasan bahwa yang dibelanya bukan orang atau Ahok. Tapi yang dibelanya adalah hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara.

Sejauh ini, status mantan narapidana kasus penodaan agama menjadi salah satu dasar penolakan sejumlah kalangan, Ahok jadi bos salah satu BUMN. Selain sejumlah kasus hukum lainnya yang diduga turut melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Maka disitu saya mengatakan harus ada penyadaran menyeluruh bahwa seorang mantan narapidana bukan narapidana," kata Fahri tadi malam.

Kecuali, kata dia dalam pidana tertentu, ada yang dihukum melebihi 5 tahun. Maka tidak boleh mendaftarkan diri menjadi pejabat politik, atau elected official. Namun, beda kasus dengan Ahok. "Orang yang pernah dihukum oleh negara, setelah bebas maka bebas lah dia secara penuh," jelasnya.

Fahri kemudian merujuk Pasal 27 UUD 1945. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Pasal tersebut, kata Fahri adalah pondasi daripada seluruh regulasi anti diskriminasi di Indonesia.

"Kita tidak hanya membuat undang-undang nya tapi juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional terutama anti diskriminasi," sebutnya.

Itu sebabnya, lanjut Fahri tidak boleh ada orang yang didiskriminasi secara permanen. Apalagi pada dirinya tidak ada lagi sangkut paut hukum.

Lalu bagaimana dengan kasus hukum lainnya yang juga diduga melibatkan Ahok?

"Kalau dia dituduh, ada yang buat buku tentang dia dan sebagainya itu semua dugaan yang belum masuk ranah hukum. Ia baru bisa di-stop apabila hukum telah berbicara untuk membatasinya," terang mantan Wakil Ketua DPR ini.

Justru, kata Fahri kesalahan ada di pihak Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menilai Erick masih kurang berbicara tentang strategi kelembagaan. "Dia langsung berbicara orang seperti Ahok yang oleh sebagian publik dianggap kontroversial," ungkapnya.

Padahal, sambung Fahri, kalau Erick memulai pembenahan BUMN dengan menyampaikan pilihan strategi kebutuhan yang disiapkan oleh Kementerian BUMN di masa yang akan datang, baru kemudian menyebutkan nama-nama yang disiapkan untuk menjalankan perbaikan dunia BUMN kita, dia meyakini kontroversi masuknya orang-orang seperti Ahok dalam jajaran calon bos BUMN tidak akan sebesar ini.

Fahri melihat pengelolaan dan penataan BUMN tidak mudah. Karena BUMN, kata dia tidak privat murni dan juga tidak negara murni. "Ini memerlukan kombinasi pengetahuan yang memang luar biasa," tandasnya.

Kemarin, Fahri terpantau memosting setidaknya 13 cuitan mengenai Ahok dan BUMN kemarin. Isinya rata-rata membela Ahok. Namun respons netizen di kolom komentar, juga masih ramai menolak Ahok. Bahkan, banyak yang heran dan curiga, ada apa Fahri dengan Ahok?

"Bung, Saya cuman sekali ketemu Ahok di acara PDIP (di toilet lagi pipis) tapi kalau dia dinyatakan bersih oleh hukum maka dia punya haknya sementara tidak ada halangan," bunyi penggalan cuitan Fahri membalas salah satu cuitan warganet.

Dukungan untuk Ahok agar masuk BUMN juga banyak. Salah satunya datang dari penyanyi Iwan Fals. Di akun Twitternya @IwanFals, ia memosting kalikatur Ahok menenteng sejumlah perlengkapan bersih-bersih. Mulai dari sikat, pel, penyemprot air, hingga vakum kloset. Di atas foto itu ditulis: "Sang Pendobrak!". Sementara di bawah foto, memuat tulisan: Sikat Bersih!!.

Iwan hanya memberi emoji tertawa di postingan tersebut. "Yah kita doakan saja beres kerjanya, merah putih jadi tambah berkibar," sambungnya di cuitan kedua. "...luar biasa Ahok ini baru diusulin aja udah geger lagi, ada apa ya..," tutupnya di kicauan ketiga.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai sikap Fahri yang tiba-tiba membela Ahok ini adalah hak Fahri sepenuhnya. Meskipun, ada kemungkinan, punya tujuan tertentu di baliknya. "Mungkin karena sama-sama politisi. Jadi berfikirnya pragmatis. Atau bisa juga Fahri sedang mencari perhatian pemerintah," terang Ujang, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini tadi malam.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini