Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Hasil Studi Kemitraan: Pembangunan Ekonomi Hijau Adalah Solusi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tingkat makro tak serta merta menciptakan pemerataan kesejahteraan di tingkat mikro

Dok. climate.mit.edu    

JAKARTA, Bagus - Indonesia belum ‘naik kelas’ dari pembangunan ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam. Juga belum dapat menghapus kesenjangan kesejahteraan.

Karena itu penting agar perekonomian Indonesia segera bertransformasi ke pembangunan ekonomi hijau, yaitu konsep pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek sosial, pelestarian ekologi, dan peningkatan kesejahteraan manusia.

Inilah salah satu hasil studi Kemitraaan (Partnership for Governance Reform) bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Kaoem Telapak, Madani Berkelanjutan dan Auriga Nusantara, serta Universitas Negeri Kalimantan Timur dan Universitas Negeri Jambi, dengan judul Meneropong Pembangunan Hijau di Indonesia: Kesenjangan dalam Perencanaan Nasional & Daerah.

Studi yang secara khusus menyoroti kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi ini menawarkan alternatif kebijakan dan instrumen pembangunan yang berfokus pada sektor lahan, khususnya sektor kehutanan, pertanian, perkebunan dan energi dari empat aspek utama: ekonomi, ekologi, sosial dan kelembagaan di masing masing sektor.

Hadir dalam peluncuran studi yang berlangsung di Jakarta, Rabu 27 November 2019 antara lain Kepala Sub Direktorat Kualitas Lingkungan dan Perubahan Iklim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. Sudhiani Pratiwi, Kepala Sub Direktorat Penataan Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri Dr. Saydiman Marto, Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru dan para perwakilan kementerian lembaga dan organisasi masyarakat sipil pemerhati sekor lingkungan.
Prioritas kabinet Presiden Joko Widodo di periode kedua, menurut Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru, adalah mengubah ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis industri.

Namun tak bisa dipungkiri, survei sosial ekonomi nasional 2016 menunjukkan lapangan pekerjaan berbasis lahan dan sumber daya alam mencapai 40% dan lapangan pekerjaan dari ekonomi berbasis industri hanya mencapai 8%.

“Ada ketimpangan tajam bahwa hanya 15% rakyat ternyata menguasai 58% tanah, hutan dan lahan di seluruh Indonesia. Ini ketimpangan penguasaan sumber daya alam yang tidak transparan. Maka harus ada transformasi menuju strategi pembangunan hijau,” lanjutnya.

Kepala Sub Direktorat Kualitas Lingkungan dan Perubahan Iklim Bappenas Dr. Sudhiani Pratiwi mengapresiasi studi tentang pembangunan hijau ini.

Apalagi sektor lingkungan hidup telah menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Bappenas pun telah menjadikan lingkungan hidup sebagai prioritas pembangunan, termasuk isu ketahanan iklim, isu mitigasi bencana dan pembangunan rendah karbon.

Menurut Dr. Sudhiani, komunikasi yang terjadi antar kementerian dan lembaga juga terjadi secara intensif hampir setiap bulan. “Kami bersyukur untuk Kalimantan Timur dan Jambi ada beberapa mitra pembangunan seperti GIZ, ICRAF dan mitra-mitra lain termasuk masyarakat sipil yang membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tambahnya.

Kepala Sub Direktorat Penataan Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri Dr. Saydiman Marto mengatakan faktanya adalah perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sumber daya alam. Ini menyebabkan deforestasi pada kurun waktu 2000-2014 begitu tinggi hingga mencapai luas separuh Pulau Jawa.

“Itulah mengapa perencanaan pembangunan hijau di Indonesia menjadi penting. Kita harus mencari sumber daya lain karena selama sumber daya ekonomi dicari dari dalam hutan maka akan terus menjadi konflik. Silahkan saja rekan-rekan masyarakat sipil memberi masukan karena regulasi selalu bisa direvisi,” ujarnya.

Studi Analisa Pembangunan Hijau mengidentifikasi upaya atau perencanaan pembangunan hijau di tingkat provinsi, dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah.

Dua provinsi yang menjadi obyek studi penelitian adalah Jambi dan Kalimantan Timur, yang mewakili gambaran permasalahan serta komitmen pemerintah daerah terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Studi analisa ini salah satunya dilatar belakangi dari hasil penelitian Kemitraan bertajuk Satu Indonesia (2018) yang menunjukan selama era Orde Baru dan Reformasi, narasi yang digunakan dalam proses pembangunan cenderung menggunakan pendekatan berbasis pengarusutamaan ekonomi.

Dampaknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak serta merta menciptakan pemerataan kesejahteraan di tingkat mikro.

Hasil temuan yang diperoleh tim Kemitraan berfokus pada proses formulasi RPJMD, proses pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, ekologi dan institusi.

Hasil temuan dan data-data yang dikumpulkan dibahas dengan para pihak terkait dalam diskusi terbatas di provinsi penelitian melalui kerjasama dengan Bappeda masing-masing provinsi, dengan tujuan mendapatkan umpan balik serta memvalidasi hasil temuan dengan para pemangku kepentingan kunci. Kemitraan juga bekerjasama dengan koalisi masyarakat sipil yang aktif terlibat dalam penulisan dan memberikan masukan hingga mencapai tahap final.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini