Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Iuran Naik, #BPJSRentenir Trending: Warganet Mengelus Dada

Komisi 9 dan Komisi 11 DPR masih menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan ini.

FOTO: Twitter @BPJSKesehatanRI   

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan, memantik reaksi warganet tanah air. Di Twitter, tagar #BPJSRentenir trending.

Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 itu baru berlaku tahun depan. 1 Januari 2020. Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini juga hanya untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

Namun, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober itu, memang cukup terasa. Karena naiknya dua kali lipat. Ditambah, belum adanya kepastian pelayanan kesehatan akan membaik.

Anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan komisinya dan Komisi 11 masih menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan ini. "Sampai data cleansing itu diselesaikan," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS itu di Jakarta, Sabtu (3/11).

Menurutnya, defisit anggaran yang menjadi alasan BPJS Kesehatan menaikkan premi, belum bisa diterima mentah-mentah. Ia menduga ada tata kelola BPJS Kesehatan yang tidak tepat. Ia juga berharap ada cara lain dari pemerintah untuk menangulanggi defisit tersebut.

Kurniasih kemudian merujuk audit BPKP terkait banyaknya persoalan yang timbul di BPJS Kesehatan. Dari sana, sebut dia, akar masalahnya bukan cuma karena faktor besaran iuran. "Kita sudah membaca audit dari BPKP itu, banyak persoalan sebenarnya," bebernya.

Untuk membahas polemik ini, Komisi 9 kata dia akan memanggil Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan pihak terkait besok. "Insyaallah hari Selasa ini," imbuh Kurniasih.

Soal pelayanan, Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Moh. Adib Khumaidi juga skeptis akan membaik setelah premi BPJS Kesehatan naik. "Karena konsepnya hanya berbicara konsep mengatasi defisit saja," kata dia.

Seperti diketahui, dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan iuran untuk kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta.

Sementara, untuk kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Secara persentase, kenaikan rata-rata mencapai 100 persen.

Kendati demikian, bagi Dirut BPJS Kesehatan, kenaikan itu tidak lebih besar dari uang pulsa. Menurutnya, jika dihitung secara harian, membayar iuran BPJS dinilai lebih murah dibandingkan membeli pulsa.

"Kalau bicara perbandingan lebih murah dari pulsa,” kata Fachmi di Kantor Pusat Kemenkes di Jakarta Pusat, Jumat (1/11).

Lalu bagaimana respon publik di linimassa?

Di Twitter, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyentil kebijakan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan semangat awal BPJS Kesehatan pertama kali dibentuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 BPJS Kesehatan dibentuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. "Sekarang malah membuat rakyat merasa diteror di tengah sulitnya ekonomi," cuitnya.

Akun @MataPena19 justru berpendapat berbeda. Menurutnya, sejak awal kelahirannya BPJS ini memang sudah menuai polemik. "BPJS adalah pemalakan berbentuk jaminan sosial. #BPJSRentenir?," kritiknya. "BPJS INI RASA RENTENIR BANYAL JUGA YANG SAKIT TAPI TAK PAKAI BPJS KARENA PELAYANAN NYA TIDAK BAGUS ," timpal @ervanm27.

Lebih jauh, akun @MohZihni menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi yang tepat untuk keluar dari defisit. "Iuran yg kecil aja banyak yang gak mampu bayarnya apa lagi naiknya segitu. Kayaknya Bpjs malah makin bangkrut dan rakyat akn makin sengsara," kesalnya. "Rakyat cuma bisa mengelus dada," keluh @AinkGassing.

Akun @AcehSelatanSatu malah mengungkit-ungkit video pernyataan Maruf Amin tahun 2015 lalu tentang BPJS Kesehatan saat masih menjabat Ketua MUI. Video yang diposting ulang itu sudah ditonton 27,9 ribu kali, 424 retweet, 557 suka dan 51 komentar. "Sebelum berkuasa!! #BPJSRentenir HARAM!! GMN YAI? Apa hukumnya kini jadi BEBAN RAKYAT?? Simak VIDEO 2015 : BPJS HARAM...," tanya dia. "Jejak digital nih," sahut @AlwinCadel. ***

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini