Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Jokowi Sindir Yang Impor Cangkul: Uangnya Pemerintah Lagi, Kebangetan Banget

Jokowi juga mengingatkan agar LKPP berhati-hati terhadap akal bulus penyedia barang dan jasa. Capnya produk buatan dalam negeri, tapi kenyataannya barang impor juga.

  • Presiden Joko Widodo. FOTO: Twitter

JAKARTA - Data BPS per September 2019 mencatatkan bahwa neraca perdagangan defisit. Ekspor turun, sedangkan impor naik. Hobi impor itu bikin Presiden Joko Widodo marah. Warganet geram. Masak cangkul dan pacul saja masih impor. Belinya pakai uang negara pula. Kebangetan banget, kata Presiden.

Kemarahan Presiden Jokowi itu dilontarkan saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, kemarin. Dengan nada geram, ia mempertanyakan apakah benar negara sebesar ini masih harus mengimpor pacul.

Dalam pidatonya itu, Jokowi meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendesain strategi industri UKM. Agar angka impor tidak terus naik.

"Misalnya urusan cangkul, pacul," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, kemarin dengan nada kesal. Ia sempat menjeda beberapa saat pidatonya, sambil menatap hadiri.

"Masak masih impor. Apakah tidak bisa industri UKM kita; kamu buat pacul, tahun depan saya beli? Lho ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul, pacul yang dibutuhkan," tegas Jokowi lagi.

Cangkul, yang disebut Jokowi masih satu item. Masih ribuan item barang lain, kata Jokowi masih diimpor dari negara lain.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyadari bahwa impor lebih mudah. Harganya juga lebih murah daripada buatan lokal. Tapi impor yang terlalu berlebihan justru akan berdampak biruk. Karena membuat defisit neraca perdagangan Indonesia membengkak.

Menilik data BPS, neraca perdagangan pada September 2019 defisit sebesar USD 160 juta. Memburuk dibanding bulan sebelumnya yang mencatatkan surplus USD 85 juta. Defisit ini terjadi karena kinerja ekspor turun, sedangkan impor meningkat.

Sementara jika menilik data defisit transaksi berjalan (CAD) dari Bank Indonesia, per kuartal II 2019 mencapai USD 8,4 miliar atau 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). CAD itu membengkak 21 persen dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar USD6,97 miliar.

Dampak buruk lain, kata Jokowi, besarnya impor dapat melumpuhkan industri dalam negeri. Efeknya bisa merambat pada semakin minimnya penyediaan lapangan kerja.

Jika merujuk pada dua dampak buruk itu, sudah seharusnya ada batasan agar untuk penyediaan barang dan jasa pemerintah harus dipasok dari dalam negeri. "Kok kita masih hobi impor ya, uangnya pemerintah lagi, kebangetan banget," sentil Jokowi.

Untuk menekan impor barang dan jasa, Jokowi meminta LKPP dan Bappenas mendesain proses pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan produk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri. Dampaknya diharapkan bisa mendorong pengembangan UKM di Indonesia.

"Saya minta Kepala LKPP memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi, agar didahulukan. Persulit barang impar impor itu. Impar impor senangnya kita. Setoplah," perintah Jokowi.

Bahkan, Jokowi meminta agar LKPP memberikan privilege kepada produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Misalnya dengan mempermudah persyaratan bagi produk UKM, hingga menurunkan standar kualitasnya.

Termasuk memberikan insentif khusus bagi produk-produk UKM, jasa pendampingan dan konsultasi bagi UKM yang ingin mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

Jokowi juga mengingatkan agar LKPP berhati-hati terhadap akal bulus penyedia barang dan jasa. Capnya produk buatan dalam negeri, tapi kenyataannya barang impor juga. "Hanya dicap saja. Ngecap saja untungnya enak banget, tapi barang kita enggak bisa masuk ke e-catalog, kalah bersaing," warning Jokowi.

Di linimassa, soal impar-impor selalu jadi topik hangat. Apalagi jika Presiden Jokowi angkat bicara. Sebab, pengrajin UKM dalam negeri sudah lama menjerit.

"Pengrajin lokal sudah lama menjerit. Sayang Bapak baru ramaikan sekarang... tapi tak apa pak, lebih baik terlambat daripada tidak," cuit @irvanrach. "Petugas2 dibawah masih banyak yg main2," nilai @pikpikpikmiup. "Harusnya minta data apa saja barang yang dimpor. Jadi tahu yang sebenarnya dan gak usah dibikin kaget," saran @Deva29408196.

Akun @atoptopwow kemudian memberi bocoran. Menurutnya beberapa perusahaan papan atas yang menyediakan perkakas dan peralatan rumah tangga, mayoritas produknya adalah impor. "Di AC* hampir semua perkakas yang dijual juga impor tuh. Dari pisau, gergaji, golok, obeng, tong sampah, bohlam, sampai lap pel, mayoritas buatan china. Di INFOR** juga," bebernya. "Pak, timnya harus sering sering ngecek. Kalau cangkul saja import, apalagi yang lain! Padahal bisa buka lapangan kerja buat pandai besi kita," saran @andarias_barus.

Berbeda, akun@Weje09667293 malah tidak anti impor. Sebab, menurutnya itu adalah konsekwensi ketika barang dalam negeri kalah saing. "Kalau harga bikinan lokal lebih mahal berlipat-lipat daripada bikinan luar, lebih baik impor," ketusnya. "Yang impor siapa? Yang memberi izin impor siapa? Kebangetan banget!?," sentil @ovan_ghozali. "Tidak usah heran harusnya... cangkul kan barangnya agak besar. Lah jarum pentul aja yang barangnya kecil kita masih impor koq..," tandas @infomitigasi.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini