Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kontroversi Penenggelaman Kapal, Rokhmin: Kebijakan Menteri Edhy Lebih Bijaksana

Hingga saat ini, kapal nelayan Indonesia masih kalah saing dari nelayan asing. Dari 600.000 kapal ikan Indonesia, hanya sekitar 3.600 kapal yang berukuran lebih dari 30 GT (Gross Tonnage).

Rokhmin Dahuri saat menyerahkan buku yang berjudul “Sustainable Coastal and Ocean Development” kepada Konsul Jenderal RI di Dubai, Uni Emirate Arab (UAE) Ridwan Hasan, Senin (25/11). Foto: IST
  • Rokhmin Dahuri saat menyerahkan buku yang berjudul “Sustainable Coastal and Ocean Development” kepada Konsul Jenderal RI di Dubai, Uni Emirate Arab (UAE) Ridwan Hasan, Senin (25/11). Foto: IST

DUBAI - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menilai terobosan Menteri KKP baru, Edhy Prabowo yang menyetop penenggelaman kapal adalah bijak. Kenapa?

Karena, di satu sisi Menteri Edhy tetap komitmen menangkap dan menyita kapal asing yang beroperasi secara ilegal wilayah perairan NKRI. Hanya saja, kapal tersebut tidak ditenggelamkan.

"Lebih bijaksana, bila kapal asing yang melanggar beroperasi di wilayah perairan NKRI itu ditangkap, disita, dan diberikan kpd para nelayan kita. Dan sebagian kecil untuk lembaga penelitian serta Perguruan Tinggi," kata Rokhmin usai menjadi pembicara di Dubai Summit 2019, Senin (25/11).

  • Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara Dubai Summit 2019, di Dubai World Trade Center, Uni Emirate Arab, Senin (25/11).

Namun, bukan berarti kebijakan penenggalaman kapal di era Menteri Susi tidak bagus. Menurutnya, Susi telah berhasil memberikan efek jera kepada nelayan dan kapal asing.

"Saya kira kebijakan penenggalaman kapal di era Ibu Susi telah berhasil memberikan efek jera bagi nelayan atau kapal asing," lanjutnya.

Rokhmin kemudian merinci kenapa kapal sitaan itu lebih baik diserahkan kepada nelayan daripada ditenggelamkan.

Pertama, sebut Rokhmin, dari 600.000 kapal ikan Indonesia yang ada di laut saat ini, hanya sekitar 3.600 buah kapal ikan yang berukuran lebih dari 30 GT (Gross Tonnage) dengan alat tangkap modern.

"Inilah penyebab utama mengapa ilegal fishing oleh nelayan asing sampai sekarang masih ada terus, bahkan di era Ibu Susi pun masih ada," terang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

  • Mantan Sekjen PBB, Ban Kim Moon sebagai keynote speaker Dubai Summit 2019, di Dubai World Trade Center, Uni Emirate Arab, Senin (25/11).

Karena kapal modern dengan bobot besar masih minim itu lah, nelayan Indonesia kalah bersaing dengan kapal asing. Akan tetapi, jika kapal itu dimanfaatkan, ia meyakini wilayah perairan NKRI yang selama ini dengan mudah dikuasai nelayan asing bisa digantikan posisinya oleh nelayan Indonesia.

"Dengan memberikan kapal ikan modern hasil sitaan itu kpd nelayan kita, maka wilayah perairan NKRI yang selama ini dicuri oleh asing akan dimanfaatkan oleh para nelayan kita," papar Rokhmin.

Kedua, dengan dimanfaatkannya sumber daya ikan oleh nelayan kita sendiri, maka kawasan industri perikanan terpadu sudah bisa dibangun di luar Jawa. "Seperti Aceh, Natuna, Nias, Bengkulu, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua," sebutnya.

Kemarin, politisi PDI Perjuangan ini diundang sebagai pembicara di Dubai Summit 2019. Acara yang turut dihadiri mantan Sekjen PBB, Ban Kim Moon sebagai keynote speaker ini, digelar di Dubai World Trade Center. Rokhmin, memaparkan makalah tentang ekonomi.

"Judul makalah saya: “Enhancing a Mutual Cooperation in Economic Development Among the Belt and Road Initiative Countries for a Better and Sustainable World," tuturnya.

Di sela-sela acara itu, Rokhmin juga mengaku berkesempatan dijamu makan siang di rumah dinas Konsuler Jenderal RI Ridwan Hasan, di Dubai. Ia kemudian menyerahkan buku yang berjudul “Sustainable Coastal and Ocean Development”. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini