Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menag Jamu Komisi VIII DPR Di Hotel: Silaturahmi Biasa Atau Biar Apa Ya?

Jelang Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR pada Kamis (7/11) nanti, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamu sejumlah wakil rakyat di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin. Katanya dalam rangka silaturahmi. Apa iya?

  • Menteri Agama Fachrul Razi menjamu Komisi VIII DPR di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin. Foto: @Kemenag_RI

JAKARTA - Pertemuan itu kabarnya diinisiasi oleh Kemenag. Tapi anggota DPR yang membidangi agama, sosial, perempuan dan anak itu tampak sudah hadir lebih dulu. Baru kemudian Menag Fachrul tiba sekitar pukul 4.10 sore.

Datang dengan mengenakan peci hitam, jenderal purnawirawan itu disambut Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto dan sejumlah wakil pimpinan Komisi VIII. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid juga tampak hadir, menyusul atasannya.

Acara baru dimulai pukul 4.15 sore. Atau molor lebih dari satu jam dari yang diagendakan sebelumnya, yakni pukul 3.

Menag Fachrul mengawali pertemuan itu dengan memperkenalkan satu-persatu pejabat di kementerian yang dipimpinnya yang hadir pada hari itu.

Yandri juga turut memperkenalkan 4 wakil pimpinan Komisi VIII yang ikut hadir dalam acara itu, antara lain Marwan Dasopang (Fraksi PKB), Ihsan Yunus (Fraksi PDIP), Ace Hasan Syadzily (Fraksi Partai Golkar), dan Moekhlas Sidik (Fraksi Partai Gerindra). Ditambah perwakilan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII.

Dalam pertemuan itu, Menag Fachrul ikut menyinggung pernyataannya yang menuai kontroversi. Yakni terkait aturan penggunaan celana cingkrang, definisi radikalisme, dan penggunaan cadar.

Menurutnya, pernyataan itu memang sengaja dilontarkan agar ketika pemerintah mulai memberlakukan aturan itu, masyarakat tidak kaget. "Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf,” ucap Fachrul.

Namun, ia merasa tidak ada yang salah dari pernyataannya itu. Kajiannya, cadar itu bukan ukuran ketakwaan seseorang. Mantan Wakil Panglima TNI era Presiden Gusdur itu kemudian menganalogikan larangan cadar dengan aturan buka helm di tempat-tempat tertentu. "Supaya bisa dilihat siapa yang masuk, bisa dilihat CCTV, orang enggak terkejut lagi," tandasnya.

Usai pertemuan, Ketua Komisi VIII Yandri mengatakan pertemuan ini sebetulnya bukan agenda rapat resmi. Karena itu digelar di hotel. Bukan di gedung parlemen. "Kalau kita undang ke DPR, ya itu rapat resmi, raker," terangnya usai pertemuan itu, kemarin.

Menurutnya, pertemuan itu hanya sebatas ajang perkenalan. Khususnya untuk orang-orang baru di Komisi VIII maupun di Kemenag. Termasuk dirinya dan Menag. "Saya kan baru juga di Komisi VIII," lanjutnya.

Yandri mengaku tidak tahu menahu terkait besaran anggaran dari pertemuan yang digelar di hotel mewah itu. Sebab, kata dia, yang menginisiasi acara itu adalah Kemenag.

Kendati demikian, ia mengapresiasi pertemuan itu. Supaya lebih akrab satu sama lain. Diharapkan, bisa menjadi awal yang baik bagi Komisi VIII dengan mitra kerjanya: Kemenag. "Ya bagus saja dan enggak ada masalah," imbuh Yandri.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily juga mengatakan demikian. Sebelumnya mereka juga melakukan hal yang sama dengan Menteri Sosial Juliari Batubara. “Silaturahmi biasa," kata Ace kemarin.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pertemuan itu bukan sebatas silaturahmi biasa. "Kemungkinan lobi-lobi politik. Tak ada asap jika tak ada api. Tak akan ada pertemuan di hotel Sultan, jika tak akan ada Raker hari Kamis nanti," kata Ujang saat berbincang dengan Rakyat Merdeka tadi malam.

Ia menduga, pertemuan itu untuk mengkondisikan Komisi VIII agar jangan terlalu galak dan keras dalam Raker nanti. Pertemuan seperti ini, nilainya bisa memantik kecurigaan publik.

"Walaupun dibalut dengan istilah silaturahmi agar akrab. Disaat yang sama ada kepentingan politik yang mengitari," pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini