Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menteri-menteri Terjebak Kontroversi, Ini Kata Ombudsman RI

Para menteri hendaknya berhenti buang-buang energi terjebak dalam kontroversi. Itu kalau mau Kabinet Jokowi Jilid II nantinya berakhir husnul khatimah.

  • Pengambilan sumpah menteri Kabinet Indonesia Maju. Foto: Setkab.

JAKARTA - Tentu, kontroversi yang paling menyita perhatian publik di awal kabinet Jokowi jilid II adalah wacana Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi melarang cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Dia khawatir disusupi paham radikalisme.

"Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Menag dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid, di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10) lalu.

Pernyataan itu langsung memantik reaksi publik. Paling mudah, dapat dilihat di linimassa. Perdebatan soal cadar dan celana cingkrang di sana memanas. Sejumlah tagar, seperti #CadarBukanRadikal dan #CadarDiurusiMirasGakPeduli trending di Twitter. Belum ditambah foto dan meme satir.

Tak hanya di tataran bawah, wacana Menag soal cadar dan celana cingkrang ini juga tidak mendapat dukungan di level elit. Kritikan tak hanya datang dari anggota DPR dari partai oposisi. Tapi juga dari koalisi. Baik di pusat, hingga ke daerah.

Menag juga kebanjiran nasehat dari sejumlah pemuka agama. Rata-rata, semua tidak sependapat jika cadar dan celana cingkrang menjadi terkesan identik dengan radikalisme.

"Ini kan sama juga dengan menggeneralisir. Kalau sudah menggeneralisir, apa-apa saja tuh jadi nggak bijak lagi, jadi nggak arif lagi. Itu kan berarti dibangun di atas ketakutan," kritik Ustaz Yusuf Mansur lewat Video yang diunggah ke Instagramnya belum lama ini.

Belakangan, mantan Wakil Panglima TNI itu mengklarifikasi pernyataannya. Dia bilang wacana itu masih dalam kajian. Jenderal purnawirawan ini juga membantah akan melarang cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan. "Saya enggak berhak dong," elak Menag, kemudian berkilah hanya akan memberikan rekomendasi.

Soal rekomendasi itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid di Kantor Kemenag juga masih enggan menyebutkan kapan akan direalisasi. Alasannya, wacana itu masih harus dievaluasi. "Kami akan menyerap dari berbagai aspirasi," kata Zainut kemarin.

Wacana atau kebijakan kontroversial semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di kalangan menteri-menteri Jokowi. Di periode sebelumnya, yakni era kabinet kerja, sejumlah wacana dan kebijakan juga kerap mengundang kegaduhan publik.

Contohnya rencana Mendikbud Muhadjir Effendy ketika hendak menerapkan full day school. Yakni sekolah dari pagi hingga sore yang memicu protes banyak orang tua murid. Karena banyak siswa mengeluh kelelahan. Meskipun hari sekolah dikurangi menjadi 5 hari. Sabtu libur.

Wacana itu juga mendapat protes dari sekolah diniyah. Tempat anak-anak menuntut ilmu agama. Biasanya selepas pulang sekolah. Jika wacana full dau school itu diterapkan, tentu leran mereka akan hilang. Karena waktu siswa dihabiskan sepanjang hari di sekolah formal.

Wacana yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu, akhirnya dibatalkan oleh Presiden Jokowi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 di tahun yang sama tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres itu membebaskan sekolah untuk memilih lima atau enam hari.

Wacana kontroversial lainnya juga pernah dilakukan Ignasius Jonan saat menjabat Menteri Perhubungan. Ketika itu, ia mengeluarkan larangan ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi di Indonesia. Tak pelak, penolakan sontak terjadi dimana-mana.

Rencana itu juga langsung dimentahkan oleh Presiden Jokowi. Ketika itu, Jokowi meminta agar tidak ada aturan yang mengekang inovasi dan merugikan masyarakat. "Kayak GO-JEK, itu kan aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui, inovasi sebuah ide, jadi jangan sampai juga mengekang inovasi," bela Jokowi, sehingga transportasi daring masih terus beroperasi hingga saat ini.

Di penghujung Kabinet Kerja, giliran Menpora Imam Nahrawi bikin aturan kontroversial. Ia menerbitkan surat imbauan No 1.30.1/Menpora/I/2019 yang meminta pengelola bioskop memutar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertunjukan film dimulai. Setelah mendapat penolakan dan menimbulkan kegaduhan publik, lagi-lagi imbauan Menteri pun dicabut kembali.

Itulah sekelumit kisah kontroversial para menteri-menteri Jokowi. Kontra produktif dan buang-buang energi.

Menilik rentetan kontroversi para Menteri Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menyimpulkan dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, bisa karena sang Menteri sudah paham betul wilayah kerjanya, sehinga "ngegas". Atau sebaliknya, tidak paham sama sekali, sehingga "asngom".

"Asngom atau asal ngomong saja padahal blm tahu medan," kata Adrianus ketika berbincang tadi malam.

Belajar dari pengalaman itu, ia menyarankan agar menteri-menteri konsentrasi, khususnya dalam penguasaan wilayah kerja. Agar kebijakannya tidak kontroversi.

"Cara terbaik untuk fokus adalah melalui bekerja dalam diam," saran petinggi lembaga yang punya kewenangan mengawasi penyelenggara negara itu.

Sejauh ini, dia melihat Presiden masih pada tahap mengamati menteri-menteri barunya itu. Belum sampai pada fase "ditertibkan".

"Kelihatannya belum. Biar menteri-menteri itu kerepotan sendiri akibat pernyataan atau kebijakan dan berusaha "memadamkan" sendiri. Biar presiden mengamati dulu," tandasnya.

Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang menilai wacana dan kebijakan kontroversial dari para menteri di periode kedua Jokowi ini jelas tidak produktif. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan juga tidak sesuai tugas dan fungsinya.

"Sehingga ada menteri yang over dosis men-deliver solusi radikalisme. Padahal sudah ada badan yang di bentuk untuk itu," kata Chazali tadi malam.

Soal radikalisme, Direktur Social Security Development Institute itu menilai pemerintah masih terjebak pada casing. Runyamnya, lanjut dia formulasi telunjuk pemerintah masih tidak jelas. Narasi larangan bercadar, celana cingkrang, hingga doa dalam bahasa indonesia masih rentan memicu resistensi publik.

Lalu bagaimana sebaiknya?

Ia menyarankan agar para menekuni menteri job desk-nya. Duduk bareng susun RPJM dan RKT Kementerian melakukan perumusan masalah terlebih dahulu. Kemudian masukkan kegiatan sektor dengan isu strategis sesuai arahan presiden.

"Tanpa harus banyak bicara di media. Tapi ajak media terkait sektor untuk beri masukan yang tentunya sudah punya sesuatu yang diinginkan masyarakat," usulnya.

Ia juga menyinggung pentingnya peran Menko. Menurutnya adalah kewajiban menko mengajak duduk bareng menteri untuk koordinasi. "Jika antar menteri sudah konek, menko tinggal memastikan deliverynya sudah sampai atau belum," pungkasnya. ***

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini