Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Potensi Megathrust Ada Di Jawa, Bagaimana Menghadapinya?

Menurut Peta Sumber Gempa Nasional 2017 yang diterbitkan Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen), zona yang berpotensi memunculkan gempa megathrust di Jawa berada di tiga lokasi yaitu wilayah perairan Selat Sunda, wilayah selatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta segmen Jawa Timur-Bali.

  • Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat. FOTO: Kemensos

CILACAP - Kementerian Sosial mengembangkan Kawasan Siaga Bencana (KSB) di wilayah berpotensi Megathrust sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana serta mengurangi risiko bencana.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan untuk tahap awal Kawasan Siaga Bencana dikembangkan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Terdapat tujuh kecamatan yang dikembangkan menjadi Kawasan Siaga Bencana yakni Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran); Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap); Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).

"Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tingggi dan berada pada jalur Megatrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana," terang Menteri.

Mensos mengatakan potensi Megathrust harus diantisipasi dengan cara memberikan edukasi dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga terhindar dari hoax.

Megathrust adalah gempa karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dan dapat memicu tsunami.

Menurut Peta Sumber Gempa Nasional 2017 yang diterbitkan Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen), zona yang berpotensi memunculkan gempa megathrust di Jawa berada di tiga lokasi yaitu wilayah perairan Selat Sunda, wilayah selatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta segmen Jawa Timur-Bali.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kawasan Siaga Bencana merupakan wadah formal penaggulangan bencana berbasi masyarakat yang berada di kecamatan dan dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana.

Fokus yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanggulangan Bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.

"Dalam edukasi ini Kementerian Sosial mengembangkan Community Based Disaster Management atau Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang diimplementasikan dalam program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)," kata Dirjen dalam Rapat Koordinasi Kawasan Siaga Bencana di Wilayah Pantai Selatan Pulau Jawa yang berlangsung di Cilacap, Sabtu.

Dirjen menjelaskan jika dalam KSB edukasi dan pelatihan kebencanaan hanya dilakukan per kampung, maka kini dengan adanya Kawasan Siaga Bencana jangkauan semakin luas mencakup daerah-daerah rawan bencana yang berbatasan antar Kabupaten dan atau antar Provinsi.

"Kawasan Siaga Bencana di wilayah berpotensi Megatrust akan dilakukan oleh Menteri Sosial di Pangandaran pada 22 November mendatang. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial saja, namun sebagai momentum memperkuat komitmen semua pihakd alam pencegahan risiko bencana," kata Harry.

Untuk diketahui, sebelum dilakukan pencanangan KSB, Kemensos terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga para stakeholder terkait. Rapat koordinasi ini sangat penting dan menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah bersama seluruh mitra kerja Kementerian Sosial baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun kecamatan hingga desa.

"Kementerian Sosial hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam sedangkan penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun daerah pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca bencana," katanya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini