Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menag Wacanakan Satgas Antiradikalisme, DPR: Itu Bukan Tugasnya...

Setelah heboh larangan cadar dan cingkrang, Menteri Agama Fachrul Razi kembali menjadi sorotan karena wacana pembentukan Satgas Antiradikalisme.

  • Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Kemenag

JAKARTA - Satgas itu, kata Menag Fachrul tidak hanya akan dibentuk di Kementerian yang dipimpinnya. Tapi juga tersebar di 11 Kementerian dan Lembaga Negara. Tujuannya untuk memberantas paham radikal di kalangan PNS.

"Betul-betul untuk pegawai negeri sipil," tegas Menag Fachrul usai mengisi kuliah umum di UIN Maulana Malik Ibrahim, Jalan Sumbersari, Kota Malang, kemarin.

Menag berharap, Satgas tersebut bisa menjadi garda terdepan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan melakukan langkah-langkah deradikalisasi terhadap PNS. Karena menurutnya PNS sama sekali tidak boleh ketularan sifat radikal.

"Satgas nanti untuk menampung laporan-laporan. Satgas dibentuk oleh kementerian dan lembaga negara masing-masing," jelasnya.

Jika ada yang terdeteksi ketularan paham radikal, akan diapakan PNS-PNS itu?

Menag Fachrul bilang, PNS itu pasti akan dipanggil. Tapi tidak akan diapa-apakan. "Kami hanya memberi nasihat karena sudah ancaman nyata radikalisasi di Indonesia saat ini," jawab Fachrul merespons pertanyaan wartawan.

Lalu seperti apa sebenarnya ciri-ciri PNS yang sudah terpapar radikalisme?

Mantan Wakil Panglima TNI itu menjabarkan ada empat cirinya, sebagaimana disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pertama, intoleran terhadap perbedaan. Kedua, adanya konsep takfiri atau mudah mengkafirkan orang lain. Ketiga, memaksanakan kehendak dengan berbagai dalil dan yang terakhir menggunakan cara kekerasan untuk mewujudkan kehendaknya.

Fachrul bilang, seseorang atau kelompok yang sudah punya ciri-ciri tersebut tidak boleh dibiarkan. Karena bisa mengancam keutuhan dalam berbangsa. “Kondisi ini tidak boleh dibiarkan,” lanjut Menteri kelahiran Aceh itu.

Dalam kuliah umumnya, Fachrul juga menyebutkan bahwa PNS radikal adalah musuh di dalam selimut. Untuk mengantisipasinya, sebutnya memang butuh tindakan yang sedikit keras. "Masa PNS digaji negara malah melawan negara," sindir Fachrul.

Tak hanya menyasar PNS, langkah pencegahan paham radikal juga akan diterapkan pada calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dimana saat ini tengah dibuka proses rekrutmen.

"Rekrutmen CPNS, juga akan kami cek nasionalismenya bagaimana. Pasti ada wawancara, pertanyaan-pertanyaan terkait itu. Ini wajar, tidak ada yang aneh," lanjut Fachrul.

Lalu bagaimana respons DPR terkait rencana pembentukan Satgas Antiradikalisme ini?

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengaku heran dengan langkah yang diambil Menag Fachrul. Sebab, yang dia tahu, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kemenag bukan itu.

"Tugas utamanya adalah menciptakan kerukunan umat beragama, menciptakan pendidikan keagamaan yang moderat. Saya sih agak heran kalau kemenag membuat satgas itu, karena satgas itu bukan tupoksinya dia," kata Ace, ketika berbincang tadi malam.

Lagi pula, lanjutnya, setiap aparatur sipil negara (ASN) atau PNS memang sejak awal sudah disumpah untuk taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Mereka memang punya kewajiban untuk memiliki ketaatan dan loyalitas terhadap nilai2 kebanhsaan.

Sehingga, jika ada ASN yang melakukan tindakan yang mengarah pada upaya anti terhadap konstitusi, maka itu adalah pelanggaran disiplin ASN. Penegakan disiplin ASN, terang politisi Golkar itu ada di Kementerian PANRB.

"Saya kira dengan atau tanpa adanya Satgas, ya siapapun ASN yang melakukan tindakan tersebut punya kewajiban diberikan sanksi di institusi manapun," jelasnya.

Pengamat politik Hendri Satrio juga mengaku heran, kenapa urusan radikalisme yang seringkali menjadi bahan pembicaraan Menag. "Kan sudah ada BPIP," kata Hensat, sapaan akrabnya.

Selain itu, ia juga menilai gaya komunikasi Menag yang masih kurang pas. Programnya, nilai Hensat juga mirip pembinaan Ospek mahasiswa baru. Enggak ada sejuk-sejuknya.

Padahal, lanjut dia Presiden Jokowi sudah berhasil melaksanakan rekonsiliasi kebangsaan. "Mestinya Menag bikin makin adem, jangan bikin program dan statement yang bikin rakyat tegang terus," tandasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini