Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menag Wacanakan Sertifikasi Ulama, NU: Enggak Pantes, Muhammadiyah: Tidak Baik

Dua petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah keberatan dengan wacana sertifikasi ulama yang dilontarkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.
  • Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Twitter @Kemenag_RI

JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi belum berhenti melontarkan wacana-wacana kontroversial ke publik. Yang terbaru, sertifikasi ulama. Memangnya, ulama mau ikut sertifikasi Kemenag?

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah punya program sertifikasi bagi pendakwah atau da'i. Program tersebut, efektif berjalan sejak, Senin 18 November 2019. Tujuannya, untuk menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah.

Lalu, apakah sertifikasi da'i versi MUI akan sama dengan sertifikasi ulama versi Kemenag ini sama?

Fachrul mengaku belum dapat memastikannya. Namun, ia sempat menekankan, bahwa yang akan disertifikatkan itu adalah ulama.

"Nanti kita lihat, saya punya program itu tapi belum tahu namanya apa, tapi saya sepakat kemungkinan ya. Saya sempat singgung pada rapat, ulama yang bersertifikat kalau enggak salah ya," ujarnya di Kantor Kemenag, kemarin.

Kendati demikian, mantan Wakil Panglima TNI itu tidak memaksakan ulama untuk ikut sertifikasi. Dia juga tidak membeda-bedakan mana ulama yang bersertifikat, mana yang tidak. Ulama yang tidak bersertifikat, kata dia tetap boleh berceramah.

"Enggak ada kita memaksakan orang harus punya ini. enggak punya ini enggak boleh ceramah, enggak," jelas Fachrul.

Sejauh ini, Fachrul mengatakan, program Ulama Bersertifikat itu masih digodok Kemenag. Pihaknya tengah merumuskan standar-standar apa yang akan diterapkan dalam sertifikasi tersebut.

"Ya nanti kita lihat, dan kembali garis bawahi, tidak menjadi persyaratan orang untuk berceramah di mana-mana, silakan saja," tandasnya.

Al-'Ulama warasatul anbiya atau pewaris nabi apakah bersedia mengikuti program sertifikasi ulama itu?

Ketua Lembaga Dakwah PBNU KH Agus Salim setuju dengan program sertifikasi da'i. Tapi tidak sependapat jika sertifikasi itu juga diterapkan pada ulama.

"Sertifikasi da'i nya boleh, tapi kalau (sertifikasi, red) ulama enggak pantes lah," kata Agus ketika berbincang tadi malam.

Lalu apa bedanya da'i dan ulama?

Menurut Agus, ulama itu sudah pasti da'i. Tapi da'i belum tentu masuk di level ulama. Keduanya memiliki tingkatan yang berbeda. Untuk menerangkan pengertian ulama, ia kemudian merujuk pada salah satu penggalan ayat Al-Quran, QS. Fatir:28.

"Inna maa yakhsya Allaaha min 'ibaadihil 'ulamaa," terang Agus, yang artinya: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.

Menurutnya, orang yang takut kepada Allah sudah pasti jadi pelaku atau 'aamilin. Sedangkan mubaligh atau pendakwah belum tentu. "Wah ini panjang jika saya jabarkan perbedaan nya ya Mas," lanjutnya.

Soal sertifikasi da'i, sejak dulu papar Agus, NU sudah menerapkannya secara internal. Dia memahami, jika sertifikasi itu diterapkan pemerintah untuk menangkal radikalisme. Sebab, belakangan ini banyak pendakwah yang cenderung provokatif dan dibumbui dengan ujaran kebencian.

"Yang paling pas bukan ulama. Tapi dai. Enggak pas lah kalau ulama," tegas Agus. "Dai itu kan bagaimana mengenalkan Allah. Daiyah ilallah," imbuhnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Dadang Kahmad mempertanyakan ukuran apa yang akan dipakai Kemenag ketika mengeluarkan sertifikasi ulama. Sebab, selama ini gelar ulama disematkan kepada seseorang berdasarkan pengakuan umat.

"Dinobatkan dan diakui oleh masyarakat. Ulama itu adalah masyarakat yang menilai," ujar Prof Dadang, tadi malam.

Ia berharap Kemenag berpikir ulang untuk melaksanan program sertifikasi ulama ini. Sebab konotasinya terlalu menyudutkan umat Islam.

"Terkesan menghambat dakwah umat Islam. Ada ulama yang diakui dan tidak diakui. Itu tidak baik. Ulama itu kan jabatan mulia. Kalau dalam kastanya Brahmana, (level-nya) melebihi pemerintah," tuturnya.

Kecuali, lanjut Prof Dadang, sertifikasi itu diberlakukan untuk ulama berstatus aparatur sipil negara (ASN). "Kalau ada ulama yang ikhlas di kampung-kampung itu bagaimana? Apa harus ikut tes juga," tanya dua.

Jika pun dipaksakan, petinggi ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu menyarankan agar sertifikasi ini juga berlaku pada pemuka semua agama. Tidak hanya Islam. "Jadi nanti ada sertifikasi pendeta, pastur, sertfikasi pengkhotbah agama," sebutnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini