Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Target Bebas Rabies 2030, Kementan Programkan Pengendalian Per Pulau

Pada tahun 2019, sudah 8 dari 34 provinsi yang berhasil bebas dari rabies. Khusus pulau Sumatera, sudah 2 dari 10 Provinsi yang telah menyandang status bebas rabies.

  • Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita saat menghadiri Rapat Koordinasi Rabies se-Sumatera Tahun 2019 di Banda Aceh, Selasa (26/11). Foto: Kementan

BANDA ACEH, Bagus - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita menargetkan bahwa tahun 2030 Indonesia bebas dari penyakit rabies.

Penyakit yang disebabkan oleh anjing itu harus diberantas. Berdasarkan kesepakatan antara OIE, WHO, FAO serta GARC pada Global Conference Geneva 10-11 December 2015 lalu, dunia harus terbebas dari penyakit rabies tahun 2030.

Karena itu, Ketut berharap, Rapat Koordinasi Rabies se-Sumatera Tahun 2019 di Banda Aceh, 26 November 2019 itu bukan sekedar seremonial yang harus dilakukan setiap tahun. Tapi bagaimana bisa mendorong setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk berusaha maksimal memberantas rabies di wilayahnya masing-masing

"Rabies memang mematikan, tapi tidak perlu ditakuti, dengan syarat utama vaksinasi harus dilakukan," kata Ketut, Selasa (26/11).

Ia memaparkan, bahwa pada tahun 2019 sudah 8 dari 34 provinsi yang berhasil bebas dari rabies. Khusus pulau Sumatera, sudah 2 dari 10 Provinsi yang telah menyandang status bebas rabies.

"Ini tentunya membutuhkan kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam mempertahankan status bebas bagi wilayah yang sudah mencapainya, serta kerja keras untuk pemberantasan bagi wilayah yang masih endemis," lanjutnya.

Untuk mengejar target bebas rabies, salah satu hal yang telah dilakukan adalah mengimplementasi program one health dalam pengendalian dan pemberantasan rabies per pulau. Salah satunya dilaksanakan di Pulau Sumatera.

Ketut meminta kepada seluruh peserta dari jajaran dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta dinas kesehatan se-Sumatera agar rapat koordinasi yang merupakan agenda tahunan ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan, penyamaan persepsi, perencanaan, serta mengkaji target dalam penanggulangan rabies di Sumatera dengan harapan akhir pembebasan rabies.

Ketut mengingatkan bahwa, berdasarkan kesepakatan pada 2017 yang lalu, masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera telah menetapkan wilayah yang menjadi prioritas pembebasan terhadap rabies.

"Besar harapan saya bahwa wilayah yang dipilih ini merupakan wilayah yang strategis untuk meringankan target pembebasan pada tahun 2030 nanti," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk mempermudah langkah dalam meraih pembebasan, semua pemangku kepentingan telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyusun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembebasan dalam bentuk dokumen One Health untuk Eliminasi Rabies Nasional.

Dalam dokumen ini, kata Ketut, pemberantasan rabies menitikberatkan pada kegiatan pemberantasan rabies pada anjing, pencegahan rabies pada manusia, penguatan surveilans pada manusia dan hewan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan legislasi, pelaksanaan riset operasional, peningkatan koordinasi multisektoral dan kemitraan serta mobilisasiasi sumber daya.

Tantangan dalam Pemberantasan Rabies

Ketut juga menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam pemberantasan rabies adalah vaksinasi massal pada anjing untuk membentuk kekebalan pada anjing, baik di wilayah bebas sebagai langkah pencegahan ataupun di wilayah tertular (endemis).

"Ini merupakan tantangan bagi semua pihak untuk membentuk kekebalan pada sekitar 1,7 juta ekor anjing di Pulau Sumatera," ungkapnya.

Ketut menyampaikan bahwa Ditjen PKH akan terus memberikan dukungan untuk pemberantasan rabies di Sumatera baik melalui pemberian anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi, sosialisasi, dan untuk kegiatan surveilans intensif yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Ditjen PKH, yakni 3 (tiga) Balai Veteriner yang berada di Sumatera yaitu Balai Veteriner Medan, Bukittinggi dan Lampung.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono menyampaikan bahwa rabies merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Untuk itu perlu terus ditingkatkan kerjasama lintas sektor dalam pengawasan, pengendalian dan pencegahan rabiea atau penyakit anjing gila ini.

"Saya berharap koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan rabies dapat terus ditingkatkan," tungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini