Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Untung Rugi Jika Penenggalaman Kapal Di Era Susi Tidak Dilanjutkan

Opini netizen terbelah ketika membaca pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di salah satu media daring dengan judul Menteri Edhy Prabowo: Tak Ada Lagi Penenggelaman Kapal. Banyak yang setuju. Tapi banyak juga yang protes. Mereka kecewa jika karya Menteri Susi itu ditenggelamkan.

  • Penenggelaman Kapal. Foto: KKP

JAKARTA - Merujuk laman Kompas.com, pernyataan Menteri Edhy itu keluar usai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, kemarin.

Penenggalaman kapal disebutkan sudah bukan lagi fokus kebijakan Menteri KKP baru. Karena Edhy akan lebih memfokuskan pada pembinaan nelayan dalam negeri. "Tidak ada lagi penenggelaman kapal," tegas Edhy.

Namun demikian, ia tidak mengatakan bahwa penenggelaman kapal sebagai terobosan yang buruk. Kebijakan era Menteri Susi ini menurut Edhy justru sangat bagus.

Hanya saja, kebijakan itu baru akan diterapkan pada kapal-kapal yang melarikan diri saat ditindak. Ia memastikan, kebijakan-kebijakan baik di era sebelumnya tidak akan diubah.

"Kalau memang harus kita tenggelamkan, tidak ada masalah, kita tenggelamkan," lanjutnya.

Sementara kapal yang berhasil ditangkap dan inkrah, Edhy lebih memilih agar diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan. Membangun komunikasi, melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah fokus kerjanya ke depan.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, Edhy mengaku juga akan fokus pada percepatan proses perizinan kelautan dan perikanan.

Lalu bagaimana tanggapan Susi?
Ia belum berkomentar apa-apa. Dihubunginya via telepon maupun pesan WhatsApp, namun belum direspons.

Akan tetapi, Susi terpantau ikut me-retweet berita yang sempat viral dari Kompas.com ini. Namun Susi belum terlihat memberikan komentar sepatah kata pun. Padahal biasanya Susi dikenal cukup responsif di Twitter.

Sayangnya, retweet link berita tersebut tiba-tiba dihapus. Sebelum dihapus, hingga tadi malam terpantau, link berita yang diretweet akun 1,2 juta pengikut itu sudah mendulang 857 komentar, 319 retweet dan 605 love.

Sementara berita di Kompas.com, judulnya diganti. Dari "Menteri Edhy Prabowo: Tak Ada Lagi Penenggelaman Kapal" menjadi "Menteri Edhy Prabowo: Saya Diperintah Presiden Membangun Komunikasi dengan Nelayan". Laman tersebut memuat pesan ralat dan permohonan maaf di bawah berita.

Begitupun dengan Edhy. Di akun Twitternya, tadi malam ia menegaskan komitmennya untuk memerangi Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Meskipun tidak disebutkan, bahwa ia juga akan melakukan penenggalaman kapal.

"Saya tegaskan bahwa KKP akan perangi nelayan asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Tidak sejengkal pun saya biarkan mereka masuk ke laut kita. Saya menindak tegas pelaku kejahatan Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. KKP akan selalu bersama nelayan Indonesia," cuit Menteri KKP baru itu.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan bahwa sejatinya penenggelaman kapal itu bukanlah tujuan. Akan tetapi hanyalah salahsatu cara, untuk memberikan efek jera kepada para pencuri ikan.

"Karena dimaksudkan untuk memberikan efek jera maka strateginya tidak boleh monoton," kata Riza tadi malam.

Selanjutnya, jelas Riza, kunci dari keberlanjutan pemberantasan pencurian ikan yang dilakukan oleh Ibu Susi 5 tahun terakhir adalah dengan memaksimalkan kapal-kapal Indonesia beroperasi di seluruh perairan Indonesia.

"Sehingga tidak ada lagi laut kita yang sepi. Analogi sederhananya: rumah yang sepi atau tidak berpenghuni selalu lebih rawan pencurian ketimbang yang berpenghuni," lanjutnya.

Menurut Riza, 5 tahun ke depan adalah era memakmurkan laut Indonesia dengan kapal-kapal Indonesia; bukan era kembali meloloskan kapal-kapal pencuri ikan untuk reborn.

Apa kata warganet?

Akun @PartaiSocmed tampak kecewa berat. "Tak ada lagi OTT. Tak ada lagi penenggelaman kapal. Selamat berpesta," sindirnya. "Ya Allah, Ya Rasulullah, sedih sekali, kebijakan baik Bu @susipudjiastuti tidak dilanjutkan," sesal akun @Ayang_Utriza.

Sementara akun @SammiSoh menyarankan Menteri Edhy berkonsultasi dengan pihak hukum sebelum meninggalkan warisan Menteri Susi itu. "Edhy Prabowo WAJIB konsul dgn hukum. Klu kapal asing pencuri ikan tdk ditenggelamkan, maka timbul skenario baru: pengembalian kapal ke negara asal. Ini biaya besar & kelihatan tolol ama asing Fokus ke pembinaan nelayan lokal utk apa, yg nyolong asing kok?," terangnya. "Bagus g ada penenggelaman kapal kali ini penenggelaman ORANG," sentil akun @prihatin_lebay.

Akun @boedypunya1 setuju penenggelaman kapal ditiadakan. Tapi kapal pencuri asing menurutnya tetap harus ditangkap. "Sita kapalnya atas nama negara, berikan ke nelayan lokal," usulnya. "Ok sy setuju..tapi asalkan Kapal disita Negara, dinaturalisasikan..lalu karyakan ke Koperasi Nelayan agar bisa di Kredit Murah & Ringan oleh Nelayan yg blm punya Kapal. Jujur, saya tidak setuju Penenggelaman..selain alasan mubazir juga sebab alasan Dampak Polusi Laut," timpal @NgawuloTrah, senada. "Ntar kalo kapalnya dikiloin sama orang Madura dan jadi lebih bermanfaat gmn hayo?," canda @PengusahaRasa.

Di Facebook, kebijakan terkait penenggalaman kapal ini juga ramai jadi bahan diskusi. Akun Masady Manggeng misalnya. Ia mencontohkan cara Panglima Laot yakni lembaga yang mengatur adat melaut di Aceh. "Contoh Lembaga Panglima Laot Aceh, mengelola kapal sitaan menjadi beasiswa abadi untuk anak2 nelayan Aceh. Atau dihibahkan ke perguruan tinggi berbasis kelautan untuk menjadi fasilitas riset Perikanan Tangkap," tulisnya. "Di jual pak buat nambah keuangan negara.lg bagus.kalau tak mau jual ksh nelayan yg blm ada kapal pak," usul akun Mustain Tain. "Tangkap pergunakan kapal nya bukan di tenggelam kan," timpal Deden Hardi.

Akun Papah Nya Ariel malah menebak-nebak ada kepentingan terselubung di balik kebijakan tidak ditenggelamkannya kapal pencuri ikan tersebut. "Sdh saya duga. Bisnis kelompoknya bnyk di perikanan," duganya. "Kita awasi dengan ketat," sebut akun Mamat. "Ada kerang di balik batu. Rakyat tidak bodohlah," komentar Nainggolan Henry.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini