Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

3 UPT Kementan Sabet Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi

Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi reformasi birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

DOK. Kementan    

JAKARTA, Bagus - Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dan Balai Besar Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTHPT Baturraden) mendapatkan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi reformasi birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

“Kita semua di Ditjen PKH akan terus memperkuat komitmen, profesionalitas, integritas, dan bebas dari korupsi” kata Nasrullah saat menghadiri Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas di Hotel Bidakara, Senin, 10 Desember 2019.

Lanjut Nasrullah menyampaikan percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) untuk dijadikan role model bagi UPT lain sehingga harapannya ke depan akan semakin banyak unit kerja berpredikat WBK/WBBM yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Kegiatan ini terselenggara oleh Kemenpan RB bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi. Acara dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Bapak Ma’ruf Amin dan penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Kemenpan RB memberikan penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi Pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas, diantaranya 5 unit kerja Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam sambutannya, Wapres RI berharap pembangunan Zona Integritas akan dapat mewujudkan usaha instansi pemerintah yang bersih, akuntabel dan serta melayani. Menurutnya, penghargaan ini merupakan salah satu bukti perbaikan layanan yang diberikan kepada masyarakat. "Mari kita tingkatkan layanan kepada masyarakat, bebas korupsi" ajaknya.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Zona Integritas WBK/WBBM menjadi barometer capaian reformasi birokrasi yang kongkrit, sistematis, berkelanjutan, dan terukur dan lanjutnya predikat ini menjadi cerminan dari integritas dan pelayanan instansi penerima penghargaan. Zona Integritas lanjutnya merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi.

Zona Integritas sebagai Simbol Komitmen Pelaksanaan RB

Nasrullah menjelaskan Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi biroraksi dengan 6 tahapan dalam pembangunan Zona Integritas yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahapan ini kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Internal yakni Inspektorat Jenderal Kementan lalu dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional hingga akhirnya penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM.

“Pencapaian predikat WBK/WBBM harus ditingkatkan dimulai dari diri kita sendiri, kalau bukan dari kita, siapa lagi, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi dan penghargaan ini harus mampu berkelanjutan sebagaimana program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025,” pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini