Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Antara "KPK All President's Men" dan "Polisi Geng Solo"

Tudingan 'KPK All President's Men' hingga 'Polisi Geng Solo' yang menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyulut pro-kontra. Di satu sisi mengiyakan, namun di sisi lain apa yang diputuskan Jokowi masih on the track.

  • Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/12) sore. Foto: Setkab.

JAKARTA, Bagus - Tudingan "KPK All President's Men" itu dilontarkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Dia menyebut lembaga anti rasuah itu sudah tidak sepenuhnya independen.

Pasalnya, terang dia, secara organisasi, KPK ada di bawah presiden. Bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden. Lalu, komisioner juga disebut tak sepenuhnya independen.

"Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh All The President's Men," kata Ray Rangkuti, kepada wartawan, Sabtu (21/12) lalu.

Dalam kondisi demikian, ia khawatir KPK hanya akan bekerja di bawah bayang-bayang minat Jokowi. "Lalu, dengan apa mereka bisa keluar dari situasi ini? Kita lihat saja," sebutnya.

Selain komisioner, Ray juga mengkritisi tidak adanya pelibatan pendapat publik dalam penunjukkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Meskipun, kata dia, itu adalah kewenangan Presiden.

"Kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen," kritik dia.

Ray mengakui bahwa 5 nama anggota Dewas yang ditunjuk Presiden adalah sosok yang baik dalam penegakan hukum. Mereka adalag Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (hakim), Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).

Namun, sebut dia, nama baik pengawas sekaligus menjadi penentu eksekusi kegiatan KPK itu tidak ada gunanya jika strukturnya membingungkan. "Orang baik yang masuk ke dalam struktur organisasi yang membingungkan. Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPK-nya ada juga di tangan mereka," sindirnya.

Setelah isu KPK, Jokowi diserang lagi dari sisi lainnya, yakni Polri. Kali ini, giliran Ind Police Watch (IPW) yang bicara. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut Jokowi hendak menonjolkan 'geng Solo' di korps Bhayangkara itu.

Tudingan itu merujuk pada rotasi di tubuh Polri baru-baru ini. Dari Surat Telegram 3330/XII/KEP./2019 tanggal 20 Desember 2019, yang ditanda tangani Kapolri Idham Aziz, muncul beberapa nama yang naik jabatan, yang disebut Neta bagian dari geng Solo.

Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono yang diangkat sebagai Wakapolri. Lalu Kapolda NTB Irjen Nana Sunjana yang ditarik menjadi Kapolda Metro Jaya.

Nana, sebut Neta pernah jadi Kapolresta Solo saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota. Lalu, Nana menanjak menjadi Wakapolda Jateng. Lalu terakhir, menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Padahal, kata Neta, prestasi Nana selama berkarir di Korps Bayangkara terbilang biasa. "Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan geng Solo," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12).

Bukti lain, sebut Neta adalah jabatan Kabareskrim yang kini dipegang Irjen Listyo Sigit Prabowo yang juga pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo. “Ini bukti Jokowi menonjolkan “geng Solo” di Polri,” ungkapnya.

Namun Istana membantah tudingan-tudingan itu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara merespon tuduhan soal geng Solo di Polri. Dia kemudian menganalogikan pengalamannya ketika mencari asisten-asistennya saat menjadi Panglima TNI. Menurutnya tidak mungkin seorang pimpinan mempertaruhkan posisi dengan menempatkan pejabatnya yang tidak kredibel.

"Semua itu dasarnya talent scouting, bukan karena political appointee, tapi sekali lagi, orang-orang yang... tidak mungkin sebuah jabatan yang sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan," kata eks Panglima TNI ini.

Sementara tudingan 'KPK All President's Men' direspons Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, setiap keputusan pemerintah memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetap ada pro dan kontra.

Soal Dewas KPK, lanjut Mahfud, pernah diusul agar dipilih DPR, banyak yang tidak setuju. Karena dinilai akan sarat politik dan main mata. Lalu ke ditunjuk Presiden juga dikritik. "Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan," sentil Mahfud, Ahad (22/12).

Kendati demikian, Mahfud tidak ambil pusing dengan kritik-kritik tersebut. Sebab semuanya sudah diatur dalam Undang-undang. Lalu, di sisi lain, negara harus harus berjalan.

"Ini namanya demokrasi, untung kita punya orang seperti Ray Rangkuti dan Haris Azhar, yang selalu mau memprotes. Karena protes itu penting," tambahnya.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai isu-isu yang dimainkan oleh lawan-lawan Jokowi masih kurang kreatif. Karena itu, kurang mendapatkan dukungan publik.

Sebab, menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi masih on the track. Dan sudah melalui berbagai pertimbangan. Baik terkait penunjukan orang-orang di KPK, maupun di Polri.

"Jadi mari kita percaya. Kita tunggu gebrakan-gebrakannya," ajak Hensat, sapaan akrabnya kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini