Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Aset Bos Narkoba Tajir Rp142 M Dikembalikan, Aset Jemaah Umroh First Travel Dirampas Negara

Kasus First Travel masih menggelinding. Kemarin, warganet ramai-ramai membandingkan putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan aset Rp142 miliar ke bos narkoba, dengan aset yang menyangkut nasib puluhan ribu jamaah umroh korban penipuan, yang justru disita oleh negara. Mereka bingung, hukum linglung.

  • Aksi protes yang dilakukan salah satu korban penipuam First Travel. Foto: Twitter @BBCIndonesia

JAKARTA, Bagus - Seperti diketahui, Senin (2/11) lalu jemaah First Travel kembali menelan pil pahit. Gugatan perdata korban yang tergabung dalam Persatuan Agen dan Jemaah Korban (Pajak) First Travel yang menuntut ganti rugi hingga Rp49 miliar ditolak Pengadilan Negeri Depok.

"Gugatan para penggugat tidak dapat diterima," kata Hakim Ramon Wahyudi saat membacakan putusan.

Ini adalah pil pahit ke sekian yang harus ditelan jamah First Travel. Setelah Mahkamah Agung memutuskan aset First Travel dirampas oleh negara.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof Dr Romli Atmasasmita menilai putusan MA terkait First Travel tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Alasan MA yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak menuntut barang rampasan dikembalikan kepada korban juga dinilainya tidak tepat.

"Karena sebagai puncak kekuasaan kehakiman seharusnya mendahulukan perlindungan korban daripada kepentingan negara (dirampas untuk negara) sekalipun," kata Romli lewat pesan WhatsApp belum lama ini.

Sementara itu, MA justru mengembalikan aset senilai Rp142 M kepada bos narkoba. Padahal tuntutan Jaksa dirampas untuk Negara.

Hukuman penjara bos sabu tajir bernama Murtala Ilyas itu juga disunat MA. Dari tuntutan jaksa 20 tahun penjara, menjadi hanya 8 tahun saja.

Uang sebanyak Rp142 miliar itu diperoleh Murtala dari hasil bisnis narkoba yang dilakukan di Aceh dan sejumlah provinsi lainnya. Kasusnya bermula dari tahun 2013, setelah petugas BNN Pusat menangkap seorang bandar narkoba bernama Darkasyi alias Hendra Gunawan alias Pak Hen dalam perkara narkotika dan pencucian uang.

Keterlibatannya baru diketahui setelah setahun berselang. Usai riwayat transaksi rekening mencurigakan dari bandar sabu Samsul Bahri alias Son dan M. Irsan alias Amir mengalir ke rekening Bank milik Murtala. Ia baru berhasil ditangkap tahun 2016. Tahun 2017, Jaksa Penuntut Umum menuntut Murtala dengan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan aset sebesar Rp.144 miliar dirampas untuk negara.

Hasilnya, Majelis hakim PN Bireuen menghukum Murtala selama 19 tahun dan asetnya Rp 144 miliar dirampas untuk negara. Hukumannya kemudian dikorting setelah banding ke Pengadilan Tinggi Aceh menjadi hanya 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, seluruh aset milik Murtala sebesar Rp 142 miliar dikembalikan untuk Murtala.

Di tingkat kasasi, MA hanya menambah hukuman penjara dari 4 tahun menjadi 8 tahun penjara. Soal harta, tetap dikembalikan kepada Murtala.

Menyoal keadilan putusan hakim, pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar menilai hakim-hakim di Indonesia masih punya masalah dengan manajemen kualitas putusan hakim. "Seakan-akan MA bisa dengan mudahnya membalik putusan pengadilan di bawahnya tanpa ada implikasi dan pertangungjawaban etik," kata Erwin tadi malam.

Selama ini, lanjut dia permasalahan semacam ini memang sengaja dibiarkan. Ke depan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan, peradilan di tingkat bawah yang putusannya dianulir oleh MA harus kena sanksi administratif. "Karena putusannya sering dipatahkan oleh MA," harapnya.

Warganet terheran-heran dengan putusan-putusan hakim, khususnya ketika membandingkan dua kasus ini. Diantara mereka ada yang meminta Menko Polhukam Mahfudh MD turun tangan.

"Hukum di negeri ini belum adil, tajam ke bawah tumpul ke atas. Bandar narko hrs dihukum mati bukan dipotong masa tahanan & uang dikembalikan. Mohon perhatian Prof @mohmahfudmd," harap @devi_pray.

"Cerita First Travel belum berakhir. Terakhir, aset First Travel yang didapat dari uang jemaah umrah dirampas negara. Di sisi lain, harta mafia narkoba sebesar Rp 142 miliar malah dibalikin ke mafianya, Murtala. Adilkah?," tanya akun @Triascarpet.

Akun @MohammadRozak3 mendesak agar uang korban penipuan First Travel dikembalika. "Uang 142 M punya bandar narkoba dibalikin ke bandar narkoba, kenapa uang first travel gak dibalikin juga? Marukk pakk. Inget dosa. Tlg balikin uang first travel korban," pintanya. "PENEGAK HUKUM NYA LEBIH SADIS DARI MAFIA GENG TRIAD," sentil @Bravo_19PAS. "Jangan kaget ttg KE TIDAK ADIL AN di negeri ini," cibir @Rully_Asrul.

Akun @kafila1924_ punya alasan kenapa uang hasil narkoba dikembalikan kepada pelakunya, sementara uang korban penipuan jamaah umroh First Travel disita oleh negara. "Mungkin Duit Bos Narkoba Haram, kalau duit Haji Umroh Halal kali yee..," kelakarnya. "Berarti MA sudah cerdas tau mana duit haram dan duit halal," sahut @novaelvianti. "Aset bos narkoba haram untuk negara," sambung @liem_id dengan 3 emoji ketawa.

Akun @TheDarkArema mengaku bingung, bagaimana menyelesaikan masalaah ketidakadilan ini. "Mungkin negeri ini sekarang memerlukan Batman sekaligus Joker," candanya. "Oh indahnya keadilan di negri ini," sindir @black_shadoww02.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini