Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bagaimana Nasib Trump, Setelah Dimakzulkan Oleh DPR?

Pemakzulan Presiden bukan yang pertama kali dilakukan oleh DPR Amerika Serikat. Dalam sejarahnya, Donald Trump adalah yang keempat. Tapi nasibnya, diperkirakan akan mirip seperti Bill Clinton.

  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Foto: Twitter

WASHINGTON, Bagus - Presiden AS yang pertama kali dimakzulkan adalah Andrew Johnson. Politisi Demokrat yang menjabat Presiden, menggantikan Abraham Lincoln karena meninggal dunia ini, digugat DPR AS dengan 11 pasal pemakzulan pada tahun 1868.

Sebagian besar terkait dengan pelanggaran Tenure of Office Act. Undang-undang yang mengekang kemampuan Johnson memecat pejabat Kabinet yang ditunjuk oleh Abraham Lincoln, seorang Republikan, sebelum pembunuhannya.

Pemakzulan itu, bermula dari pencopotan Edwin M. Stanton dari jabatannya sebagai Menteri Perang. Diganti dengan Brevet Mayor Jenderal Lorenzo Thomas. Sebelum itu, Presiden AS ke-17 ini memberhentikan Stanton dan mengangkat Jenderal Ulysses S. Grant sebagai Menteri Perang AS ad interim.

Namun, ia masih bernasib baik. Upaya penggulingannya gagal. Karena tak mencukupi syarat. Suara mayoritas senat yakni dua pertiga yang mendukung pemakzulannya, tidak tercapai.

Upaya pemakzulan kedua dialami Richard Nixon, gara-gara skandal watergate dalam pemilihan presiden 1972. Tahu posisinya terjepit dan kurang mendapat dukungan di Senat, ia langsung mengundurkan diri pada 8 Agustus 1974.

Meskipun sudah mundur, dan kongres mencabut proses pemakzulan, proses hukum terhadap Presiden AS ke-37 ini tetap dijalankan.

Setelah dua dekade lebih, upaya pemakzulan kembali mencuat. Giliran Bill Clinton. Pemakzulan itu dipicu oleh gugatan yang diajukan Paula Jones atas tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang Presiden.

Pemakzulan diajukan Parlemen AS pada 8 Oktober 1998. Sejumlah alasan yang mendasarinya yaitu kejahatan tingkat tinggi dan tindak kriminal, berbohong di bawah sumpah, dan upaya menghalang-halangi hukum.

Lagi-lagi upaya pemakzulan itu gagal. Sidang pemakzulan di Senat yang dimulai pada Januari 1999, masih berpihak ke Clinton. Jumlah anggota Senat yang menyatakan Clinton bersalah, lebih sedikit dibandingkan yang membebaskannya. Walhasil, 12 Februari 1999, Clinton dibebaskan dari berbagai tuduhan. Presiden AS ke-42 ini tetap memegang tampuk kekuasaannya hingga masa jabatannya berakhir pada 2001.

Kesimpulannya, belum pernah ada upaya pemakzulan di AS yang berhasil. Diperkirakan, nasib Trump juga akan sama. Bahkan persis seperti Clinton.

"Bisa jadi. Karena di Senat, yang mayoritas adalah Partai Republik. Maka sepertinya mendapatkan 2/3 (suara) agak mustahil," prediksi Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, yang dikonfirmasi tadi malam.

Kecuali, lanjut dia, Demokrat mampu membentuk opini publik, yang mampu mengintervensi senat untuk memecat Trump. "Ya memang, Trump besar kemungkinan tetap menjabat Presiden," tuturnya.

Seperti diketahui, kongres AS terdiri dari DPR dan Senat. DPR mewakili sebuah distrik. Kursi di DPR dibagi berdasarkan jumlah penduduk tiap negara bagian. Sehingga jumlah DPR dari setiap negara bagian berbeda-beda.

Senat juga mewakili satu negara bagian. Bedanya, jika DPR berdasarkan jumlah penduduk, maka senat ditetapkan sebanyak dua orang untuk setiap negara bagian.

Di DPR, pendukung Trump memang kalah. Dalam pemungutan suara sesi pertama, sebanyak 230 suara mengatakan "ya" bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaan. Hanya 197 suara yang menyatakan "tidak".




Di sesi kedua, sebanyak 229 anggota DPR AS menyatakan "sepakat", sementara 198 lainnya memilih "tidak sepakat" terhadap tudingan soal menghalangi upaya Kongres.

"Presiden dimakzulkan," kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi usai pemungutan suara, Rabu (18/12).

Namun keputusan ini belum cukup untuk memecat Trump dari Presiden. Sebab, masih harus disidang lagi di Senat.

Di senat, peluang Trump menang cukup besar. Sebab, di kamar kedua kongres AS ini didominasi oleh Republikan, partai pendukung Trump.

Komposisinya, partai Republik memiliki 53 dari 100 kursi. Sedangkan Partai Demokrat hanya memiliki 45 kursi. Jika pun, dua suara independen, yaitu Angus King dari Maine dan Bernie Sanders dari Vermont merapat, juga belum cukup untuk menumbangkan Trump.

Apalagi, menurut Konstitusi AS, Presiden baru dapat diberhentikan, jika pemakzulan mendapat dukungan suara dua pertiga, atau 67 anggota dari 100 senator.

Analis dari Universitas Virginia Larry Sabato melihat kecil kemungkinan pencopotan Trump berhasil. "Saya tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan 20 senator Partai Republik untuk memilih menggulingkan Donald Trump," tuturnya, seperti dilansir VOA, kemarin.

Kecuali, senator dari Partai Republik mau ambil resiko. Yakni mundur dari jabatannya, setelah mengambil keputusan untuk memakzulkan Trump. Sebab, sebelumnya memang ada beberapa senator yang berani mengecam tindakan Trump, seperti Mitt Romney dari Utah dan Susan Collins dari Maine.

Jika Senat menyetujui pemakzulan Trump, maka Wakil Presiden AS Mike Pence yant akan menjadi penggantinya, untuk menjabat sampai 20 Januari 2021 mendatang. Kita tunggu saja perkembangannya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini