Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Beban BPJS Naik, Mau Turun Kelas? Bisa Sampai April 2020

Akibat dari kenaikan biaya premi BPJS yang mencapai 100 persen, banyak masyarakat yang menginginkan untuk masuk ke kelas yang lebih rendah (turun kelas) untuk mengurangi beban biaya BPJS.

  • Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan. Foto: BPJS, Ilustrasi: Yudha

JAKARTA, Bagus - Masyarakat yang ingin turun kelas pelayan BPJS, dapat melakukan penurunan biaya premi dengan batas yang ditentukan  sampai dengan bulan April tahun 2020.

Kenaikan biaya premi BPJS membawa masalah baru. Banyak masyarakat yang keberatan akan hal tersebut dikarenakan kenaikan biaya premi BPJS tersebut langsung naik sebesar 100%. Kenaikan Biaya BPJS telah diatur dalam Perpres No 75 Tahun 2012 yang akan mulai berlaku 1 Januari 2020.

Kenaikan biaya BPJS tersebut yaitu sebagai berikut:

  • Kelas I dari Rp. 80.000 menjadi Rp. 160.000
  • Kelas II dari 51.000 menjadi Rp. 110.000, dan
  • Kelas III dari Rp25.000 menjadi Rp. 42.000

Masyarakat yang sudah memiliki BPJS memang tidak bisa sepenuhnya berhenti dali layanan BPJS karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman web BPJS, setiap warga negara wajib memiliki BPJS, termasuk warga negara yang sudah memiliki jaminan kesehatan sebelumnya.

Dikarenakan banyaknya protes dari masyarakat, maka BPJS memberikan solusi yaitu kesempatan untuk penuruan kelas BPJS. "Kami beri kemudahan peserta untuk turun kelas tapi sampai dengan April loh ya,” ucap Fachmi Idris di sela meninjau layanan Mobile Customer Service (MCS) di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019) dikutip dari CBNC.


Proses penuruan kelas BPJS tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa layanan pelanggan yang sudah dimiliki BPJS, diantaranya melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400 dan Mobile JKN sejak, atau dapat datang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kabupaten/Kota dan MCS Milik BPJS. Layanan penuruan premi ini akan dapat dilakukan mulai dengan 9 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020.

Untuk layanan MCS, BPJS akan menyediakan satu sampai dua di setiap kabupaten atau kota yang nanti akan beroperasi keliling di setiap pukesmas sesuai dengan penjadwalan yang akan diberikan kantor cabang BPJS di setiap kabupaten atau kota. layanan MCS juga dapat digunakan untuk mengurus seluruh layanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.


SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini