Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

EKSLUSIF: Diserang 'Mantan' Soal Ekspor Baby Lobster, Ini Respons Menteri KKP Edhy

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang berencana membuka ekspor benih lobster masih terus "diserang" pendahulunya: Susi Pudjiastuti di Twitter.

  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Twitter

JAKARTA, Bagus - Susi beralasan, ekspor benih lobster itu merugikan Indonesia. Selain juga bertentangan dengan kebijakannya saat menjabat sebagai Menteri KKP.

Seperti diketahui, pada masa Susi, peredaran benih lobster di bawah 200 gram dan lobster bertelur dilarang sepenuhnya. Beleid itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 56 Tahun 2016.

"Tapi yang bertelur, yang ukuran di bawah itu apalagi bibit. Itu adalah plasma nutfah yang harus negara proteksi dari apapun itu. Baik kerusakan, eksploitasi perdagangan, dan lain-lain. Wajib negara melindungi. Australia ukuran lobster yang boleh ditangkap bahkan lebih besar lagi, min 1 pound," cuit Susi di akun Twitternya @susipudjiastuti kemarin.

Susi juga mengirim daftar ongkos penyeludupan baby lobster. Nilainya, kata bekas Menteri KKP itu lebih mahal dari harga seludupan sepeda Brompton eks Dirut Garuda Indonesia yang ramai belakangan ini.

"WA masuk: Slmt mlm mlm Bu, semoga sehat sukses selalu. Update ongkos pemilik bagasi atau koperman penyelundupan Baby Lobster  Rate: Jambi @ 85 juta rupiah per koper  Jakarta @ 115 juta rupiah per koper Surabaya @ 100 juta rupiah per koper Per koper / 30 ribu ekor baby lobster," kicau Susi lagi.

Di cuitan lainnya, Susi juga menyayangkan, jika ekspor benih lobster ini barter dengan beras. Sebab harga beras hanya di kisaran Rp12.000 sampai Rp20.000 per kilogramnya. Sementara lobster, kata Susi berada di angka Rp300 ribu sampai Rp5 juta perkilo. "Saya menolak jadi orang bodoh," sentil Susi.

Namun, Susi mengakui bahwa pembesaran lobster di dalam negeri masih sulit dilakukan. Tingkat keberhasilannya rendah. 

"Membesarkan bisa, memijahkan setelah lobster bertelur mungkin sudah bisa. Tingkat keberhasilan rendah. Tapi yang pasti perkawinan sampai dengan bertelur, belum bisa dilakukan diluar habitatnya," terangnya.

Lalu bagaimana reaksi Menteri Edhy, yang terus-terusan diserang Susi di Medsos?

Hingga tadi malam, Menteri Edhy terpantau tidak membalas serangan Menteri Susi itu di medsos. Ia mengaku tak masalah. Menurutnya itu hak Susi untuk berbicara. 

Simak wawancara selengkapnya:

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, terus mengkritik anda soal wacana kebijakan ekspor benih lobster di Twitter, kok anda diam saja?

Silakan saja lah Itu kan hak bicara dia. Semua kan berhak. Intinya gini, saya nggak mau berhadapan dengan dia lah. Dia kan sudah menjabat, saya juga mengawal dia selama 5 tahun (Saat Edhy menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR). Tapi saya nggak mau ngomongin tentang dia.

Apa ada rencana ajak Susi bicara, untuk membahas wacana kebijakan tersebut?

Untuk apa, saya kan (sudah) 5 tahun ngawal dia.

Jadi anda pede dengan wacana ekspor benih lobster itu?

Kan belum ada juga keputusan yang saya buat dari (ekspor) benih lobster ini. Masih wacana, kok sudah beredar dimana-mana. Seolah-olah ini...

Apa sih yang melatarbelakangi munculnya wacana ekspor baby lobster?

Yang jelas (benih) lobster ini kalau dia dibesarkan, dia tuh di alam akan mati. Juga yang hidup tinggal 1%, tidak sampai 1%. 

Lalu, lebih baik diekspor?

Saya hanya melihat begini, enggak ada urusan dengan lobsternya. Yang saya lihat adalah seseorang yang tergantung nangkepin anak lobster ini. Yang mana mereka makan dari hasil mata pencaharian itu. Ini mau diapain, mau kita biarkan? Kecuali ada langkah-langkah atau program untuk menghidupkan mereka.
Jadi atas dasar inilah, saya bilang kan memang ada yang komplain orang menangkap lobster takut kehilangan mata pencaharian. Yang udah nangkapin baby-lobster juga takut kehilangan pencarian. Ini dua kutub kita satukan.

Kalau pendapat anda, ekspor benih lobster itu bagus?

Saya akui bahwa terobosan untuk tidak ekspor baby lobster itu betul, karena akan memperkaya negara lain.

Jadi?

Tapi faktanya, sudah dilarang juga ekspornya berjalan diam-diam. Ada yang lewat tengah laut, kan banyak cara. Satu minggu saya menjabat aja sudah ada penangkapan baby lobster yang nilainya tidak tanggung-tanggung. Ini kan harus saya carikan jalan keluar. 

Kenapa KKP nggak bikin tempat pembesaran benih lobster sendiri?

Proses untuk membuat sampai kepada pembesaran kan kita perlu waktu. Lantas apa langkah yang diambil sambil menunggu waktu itu? Kalau tempatnya belum selesai untuk pembesaran, apakah pakai keramba jaring apung, apakah pakai yang lain, teknologi lain kan ini butuh waktu. Nah jarak menuju ke sana mau diapakan. 

Target anda, kira-kira butuh waktu berapa lama agar tempat dan teknologi pembesaran lobster bisa digunakan?

Targetnya kalau bisa ya tahun ini sudah selesai. Tahun 2020 ini. Jadi dalam 1 tahun ini sudah cukup. 

Memangnya sulit banget ya, cara dan penerapan teknologi pembesaran benih lobster ini? Sehingga sampai sekarang, masih ada yang menyeludupkan benih ke luar negeri?

Pembesaran nya itu tidak sulit. Itu mudah. Tapi kan itu perlu untuk tempat-tempatnya, di mana harus dipilihkan. Apakah di daratan atau di keramba jaring apung. Tempat-tempat yang harus ditentukan ini semua dengan rencana strategis, nggak asal asal bunyi gitu. Kalau tinggal ngomong aja kan enak.

Sudah dikerjakan belum ini?

Dirjen Budidaya sudah saya suruh ngurus. Dan dia nggak sendirian, ada Dirjen Ruang Laut, termasuk Badan Riset kita. Termasuk karantina, semua harus saling mengisi saling melengkapi. Dirjen tangkap juga, yang bagian dari kelompok penangkapan. Saya maunya 100% dibesarkan di Indonesia. 

Nanti apa semua benih dipakai untuk pembesaran? 

Ya enggak juga. Harus ada cara lagi. Harus restocking yang udah hidup, dibesarkan 34 bulan hidup, yang dibesarkan itu kita minta pengusaha kembalikan dari yang dibesarkan ke alam.
Jadi yang jualan ini juga enggak usah ngotot. Untuk jual juga, tapi kita sama-sama dari petani nya juga pengusaha, semua harus saling menjaga 5%, 2,5% atau 2% kan itu lebih banyak daripada kehidupan di alam, di bawah 1%. Kan ini ada upaya ke sana.

Harus diingat juga, ini belum ada instruksi nya perintah ekspor. Tanya aja orang karantina.

Ada rencana mendudukkan pihak pro dan kontra dari wacana ekspor lobster ini?

Sudah, kalau ahli sudah kita kumpulkan. (Stakeholder) kita panggil dong. Saya sudah komitmen untuk membuka komunikasi yang tahun lalu tidak dilakukan. 5 tahun yang lalu ada nggak komunikasi, tanya aja sama mereka. Kalau ditanya apa gebrakan saya, ya ini membuka pintu kantor KKP menjadi milik semua. Hebatnya Teknologi yang akan kita janjikan kalau komunikasi nya nggak bagus, yang ada cuma tinggal ngomong doang. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini