Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Erick Thohir Serang Balik Demokrat Karena Menyudutkan Jokowi

Pendukung partai Demokrat tidak terima atas pernyataan Presiden Joko Widodo soal Jiwasraya yang bermasalah sejak era SBY. Mereka menuding Jokowi cari aman. Lalu apa serangan balik Erick Thohir?

Foto : Instagram


JAKARTA,  Bagus - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut bahwa kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah terjadi sejak 10 tahun lalu atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pernyataannya itu sempat membuat Demokrat kesal. Mereka menilai jika Jokowi mencari aman dengan secara tidak langsung menyeret nama SBY. Pernyataan itu juga dianggap tidak tepat.

Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut jika pernyataan Jokowi memang benar adanya.

Ia menekankan jika polemik kasus Jiwasraya sudah ada dari tahun 2006. Dan itu adalah fakta. Oleh sebab itu, pemerintah di era SBY pun telah melakukan upaya penyehatan perusahaan. "Statement beliau, Presiden, sudah jelas dari 2006 sampai sekarang. Seperti yang disampaikan memang dari tahun itu," kata Erick di Shangri La Hotel Surabaya, Sabtu (21/12/2019).

Ia melanjutkan, upaya penyehatan yang dilakukan di era SBY juga diteruskan hingga saat ini. Itu berarti pemerintahan Jokowi tidak membedakan diri dengan pemerintahan SBY terhadap kasus tersebut.

"Jadi bukan, mohon maaf, terpisah-pisah loh pemerintahannya. Statement beliau presiden sudah jelas dari 2006 sampai sekarang. Bukan berarti melemparkan sesuatu," lanjutnya.

Erick menegaskan bahwa Jokowi sedang tidak melemparkan aksi lempar batu sembunyi tangan, mereka tidak sedang mencari presiden yang salah atas kasus tersebut.

Ia lebih memilih untuk fokus dalam restrukturisasi dan mendorong kasus Jiwasraya ke ranah hukum.

"Jadi ya mudah-mudahan publik mendapatkan solusi. Sekarang konsisten bersama-sama melakukan restrukturisasi, dan Insyaallah dana sebagian yang ada kita jalankan," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah politikus partai Demokrat mulai dari Hinca Pandjaitan, Jansen Sitindaon, Ferdinand Hutahaean, Taufiqurrahman membuat pembelaan melalui akun media sosial. Karena mereka merasa pernyataaan Jokowi telah menyeret nama SBY dalam kasus Jiwasraya.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan melalui kicauan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya pada Rabu (18/12/2019) membedah pernyataan Jokowi.

Menurutnya, Jokowi sebagai pemimpin tidak seharusnya menyalahkan pendahulu.

"Saya ingin bedah kalimat presiden terhormat (1) Persoalan sudah lama, (2) Dalam 3 tahun sudah diketahui problemnya, (3) 'Ingin' menyelesaikan masalahnya. Kepada tuan, persoalan bangsa ini memang selalu ada, untuk itu butuh pemimpin yang 'bisa' menyelesaikan bukan hanya 'ingin' & menyalahkan sejarah," tulis @hincapandjaitan.

Pembelaan untuk SBY juga dilontarkan oleh Ferdinand. Ia merasa Jokowi mencari sosok pelindung dari kegagalan.

"Kira-kira apa alasan pak Jokowi bicara tentang 10 tahun lalu terkait Jiwasraya? Tampaknya Pak Jokowi tak punya lagi alasan atau tak punya lagi sosok yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari kegagalan selain pak SBY. Mungkin pak Jokowi merasa dengan menyebut nama pak SBY, maka dirinya akan baik-baik saja," tulis @FerdinandHaean2, Kamis (19/12).

Ferdinand lalu membuat cuitan kedua yang memamerkan keberhasilan pemerintahan SBY.

"10 tahun lalu itu, adalah era dimana Indonesia menjadi negara yang disegani pemimpinnya, meningkat ekonominya, negara masuk deretan G20, utang IMF dilunasi, dan rakyat disubsidi. Masalah warisan diselesaikan satu persatu tanpa menyalahkan. Beda dengan sekarang, rakyat dibebani dengan pungutan," katanya.

Tak mau diam, Taufiqurrahman juga membuat pembelaan untuk SBY di medsos.
"SBY selesai 2014, setelah itu anda yang jadi presiden pak Jokowi Yth, nah jadi selama 5 tahun dari 2014 anda menjabat ngapain aja? kok sedikit-sedikit bawa-bawa pemerintahan yang lalu?" kata Taufiqurrahman dalam cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya, Rabu.

Serupa dengan Ferdinand, politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon juga membela Ketua Umum partainya.

Melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (18/12/2019), Jansen mengatakan, "Jika ada masalah dan jadi perhatian publik selalu diseret mundur ke belakang. Seakan-akan mau cuci tangan masa SBY semua busuk, masa inilah yang paling benar. Soal Jiwasraya di masa ini kerusakannya juga tambah parah kok. Ayok kita benahi, bukan malah mantan direkrut jadi staf ahli".

Dalam kicauan berikutnya, Jansen kembali membela SBY. Ia menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan SBY.

"Pak SBY terus dituduh macam-macam. Nyatanya ekonomi tumbuh 6%. Yang katanya hebat mentok 5%! Yang diwariskan SBY kepda pemerintahan ini: APBN 1700 T; PDB 10.063 T; CADANGAN DEVISA: 111 Miliar US. Itu maka pemerintahan ini bisa kerja dengan GAYA. Coba bandingkan yang diwariskan kpd SBY tahun 2004!" ucap Jansen melalui akun Twitter @jansen_jsp.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini