Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Jalan Kepala Daerah “Nyapres” Tidak Akan Semulus Jokowi, Ini Penyebabnya

Kisah sukses PDI Perjuangan memenangkan pertarungan pemilihan presiden dan wakil pada 2014 silam diharapkan terulang. Saat Jokowi melaju mulus sebagai RI 1 saat berstatus sebagai gubernur DKI. Namun, melihat perkembangan terakhir, kepala daerah yang ikut nyapres 2024, diyakini tidak semulus perjalanan Jokowi.

  • Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Anies Baswedan


JAKARTA, Bagus - Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini selalu dibanding-bandingkan. Meskipun tidak apple to apple. 
Tak jarang banyak yang menebak-nebak jika keduanya akan bertarung di Pilpres 2024 nanti. 

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, terlalu dini untuk menyimpulkan keduanya layak diusung sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Menurutnya, situasi politik 2024 sangat berbeda dengan 2014 silam. Saat itu jokowi bisa maju ke level nasional, karena Jokowi punya panggung daerah sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Selain itu, 2024 Pilkada dilaksanakan secara serentak. Banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada itu. Sehingga harus di PLT-kan. Dengan begitu, maka kepala-kepala daerah akan sulit punya panggung.

“Ini mau saya uji, misalnya Jakarta yaitu Anies, masa kerja kan selesai pada tahun 2022, artinya akan ada Pelaksana Tugas (PLT) gubernur DKI selama 2 tahun, sama dengan yang lainnya, sebut saja Khofifah, Ridwan Kamil, itu juga selesai pada 2023, ini sulit dan mereka tidak ada panggungnya,” kata Hensat, sapaan akrabnya kepada Bagus.co.

Karena itu, upaya membentur-benturkan Anies dengan Risma dinilai tidak tepat. Selain, beda level, antara kota dengan provinsi.

“Apalagi coba dibanding-bandingkan dengan Risma, ini sama sekali tidak apple to apple sebenarnya antara Surabaya dengan Jakarta," lanjutnya.

Dia melihat, ada tujuan tertentu di balik benturan kedua figur itu. Antara lain untuk menonjolkan salah satu figur politik yang didukungnya. Padahal Indonesia tidak pernah kekurangan stok pemimpin.

“Inilah yang dapat merugikan rakyat, karena kita tahu masih banyak yang lain seperti anggota DPR, Menteri ataupun pejabat-pejabat negara lainnya, dan itu bisa muncul pada waktunya nanti,” tutupnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini