Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

KPK Siapkan Kajian Akademis Revisi UU Tipikor, Apa Saja Poin Pentingnya?

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta semua pihak mengawal draf UU Tipikor yang diusulkan KPK.


DOK. Twitter @JarilangitID 

JAKARTA, Bagus – Agus mengatakan pimpinan KPK akan menulis surat ke Presiden dan DPR, agar memasukkan usulan draf UU Tipikor untuk dibahas di Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR 2020.

“Untuk semua pihak media, para ahli, masyarakat agar ikut mengawal rancangan ini supaya,” di gedung KPK Jakarta, Kamis (19/12), dilansir dari antaranews.com.

Agus menjelaskan KPK sendiri sudah membuat Kajian Akademis UU Tipikor yang akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM serta DPR dengan Perubahan UU Tipikor: Hasil Kajian dan Draf Usulan.

Usulan Draf dan kajian itu sangat penting bagi masa depan bangsa, untuk itu harus kita kaji agar bisa dilihat secara jernih dan akan lebih tau bagaimana Indonesia pada waktu yang akan datang," Jelasnya

Isi dari kajian tersebut, salah satunya menggagas pengaturan tambahan terhadap point-point  yang belum diatur dalam UU Tipikor, akan tetapi diusulkan oleh "United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC. Menyebabkan penyuapan di sektor swasta, penyuapan pejabat publik asing, memperkaya diri secara tidak sah, dan penyuapan pejabat organisasi internasional.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan kita berharap yang terbaik agar permintaan didengar, selemah-lemahnya iman kita berharap seperti RUU KUHP yang ditunda kemarin, tindak pidana pengesahannya khusus di luar KUHP yaitu korupsi dapat diatur di KPK

“Agar rancangan UU yang dibahas di DPR termasuk "omnibus law" yang ingin diajukan pemerintah, disatukan 84 UU dan dilengkapi dengan naskah akademik,” Jelasnya

Perubahan KPK yang diusulkan, seperti korupsi melawan hukum akan dapat memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara.

Hal tersebut tadinya di pasal 2 dan pasal 3 disatukan ke dalam satu pasal dan dipidana paling singkat empat tahun paling lama 20 tahun atau seumur hidup, sebagai kewajiban membayar uang pengganti.

Kemudian dipidana minimal enam tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup bila dilakukan pejabat publik. Maka apabila kerugian negara kurang dari Rp50 juta, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum.

Orang yang menjanjikan atau memberikan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan keuntungan tidak semestinya kepada Pejabat Publik atau seseorang, untuk maksud memperoleh keuntungan tidak seharusnya dari administrasi pemerintahan sebagai kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.

Dengan hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda sedikitnya Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar diatur pada pasal 11.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini