Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mahfud Ungkap Jual Beli UU dan Pasal Pesanan, Ini Kata DPR

DPR meminta bukti dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menuding adanya pasal pesanan atau jual-beli Undang-undang (UU) di DPR. Jika perlu 'tunjuk hidung' orangnya. DPR marah?

  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto: Twitter

JAKARTA, Bagus - Tudingan Mahfud itu terlontar saat berbicara di acara Temu Kebangsaan yang bertajuk Merawat Semangat Hidup Bersama di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12). Dia mengatakan pembuatan peraturan hukum di Indonesia kerap kali kacau balau.

Bahkan, tak jarang ada pasal-pasal pesanan atau aturan hukum yang dibeli untuk kepentingan tertentu dalam proses legislasi sebuah peraturan perundang-undangan.

"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada," beber Mahfud.

Pasal pesanan itu, ungkap Mahfud, tidak hanya di level undang-undang, tetapi juga merambah sampai peraturan daerah (perda). Karena itu, banyak peraturan yang tumpang tindih. Mulai dari bidang perpajakan hingga perizinan. "Disponsori oleh orang-orang tertentu, agar ada aturan tertentu," lanjut dia.

Mantan Ketua MK itu melanjutkan, langkah Presiden Joko Widodo mengajukan omnibus law akan menjadi solusi, untuk menyelaraskan banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih itu. "Peraturan berbeda-beda akan di-omnibus dijadikan satu," imbuhnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas lalu merespons pernyataan Mahfud soal UU pesanan itu. Ia berharap agar Mahfud berbicara lebih jelas terkait tudingannya itu. Sebab, kata dia, yang bisa mengusulkan pembuatan UU bukan cuma DPR, tapi juga pemerintah.

"Akan lebih bagus jika Pak Mahfud bisa menunjukkan," tantang Supratman, kepada wartawan, kemarin.

Sebagai Ketua Baleg, Supratman mengaku tidak bisa mengatakan tuduhan itu benar atau tidak. "Karena di Baleg kan tugasnya menyusun prolegnas (program legislasi nasional)," sebutnya.

Politisi Gerindra itu pun kembali merinci pihak mana saja yang dapat mengusulkan UU. Dia bilang ada tiga, yakni DPR, DPD dan Pemerintah. Ia kemudian kembali mempertanyakan, oknum jual-beli UU yang dimaksud Mahfud itu ada di pihak mana. "Apakah yang dimaksud Pak Mahfud itu ketiga-tiganya?," tanya dia.

Lalu ia juga mempertanyakan atas dasar apa Mahfud mengeluarkan tuduhan itu? Apakah berdasarkan pengalaman Mahfud selama menjabat di pemerintahan. "Atau pengalaman Pak Mahfud pada saat beliau menjabat sebagai anggota DPR," sindirnya.

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya juga angkat bicara. Politisi Nasdem itu menilai, jual-beli UU itu adalah praktek buruk bagi parlemen. Namun, terlepas dari itu, lanjut dia, adalah sebuah keniscayaan jika parlemen itu menjadi kancah pertarungan keberpihakan dan kepentingan. Karena itu, ia meminta agar semua pihak terbuka saja.

"Justru harus ekspresif. Dia berjuang untuk siapa dan berpihak terhadap kepentingan yang mana. Jadi jangan alergi," terang Willy ketika dikontak tadi malam.

Jadi, lumrah saja fenomena pasal pesanan itu?

"Bukan lumrah. Tapi itulah politik. Politik itu kan pertarungan kepentingan. Sebuah keniscayaan. Tapi kemudian jangan di bawah tangan. Kalau di bawah tangan, itu pengkhianatan namanya," lanjutnya.

Sebagai orang baru di Baleg, Willy menilai praktek buruk jual-beli UU itu harus diperbaiki. Kalau masih terjadi, ia meminta untuk di-publish siapa pelaku jual-beli UU itu.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya transaksi jual-beli UU itu terulang, ia juga mendorong agar fraksi-fraksi di Baleg punya sikap yang jelas terkait keberpihakannya.

Apa DPR tersinggung dengan ucapan Mahfud?

Secara pribadi, Willy mengaku tidak tersinggung. Ia ogah bawa perasaan (baper) terkait tudingan Mahfud terhadap lembaganya. Kalau terbukti adanta praktik buruk dalam hal legislasi, maka menjadi tanggung jawab Baleg untuk memperbaikinya. "Itulah tugasnya yang muda-muda, yang punya idealisme untuk memperbaiki itu," tuntasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini