Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mau Nikah, Tapi Belum Punya Kerja? Ini Solusi Dari Pemerintah

Pemerintah menyediakan kemudahan bagi pengangguran yang memiliki keinginan untuk menikah.

DOK. Twitter  

JAKARTA, Bagus - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan sertifikasi siap kawin adalah solusi bagi calon keluarga rumah tangga miskin. Dimana dari keluarga tersebut dapat diprioritaskan mendapat Kartu Prakerja yang digunakan untuk keberlangsungan hidup mereka.

"Kita prioritaskan mereka yang dari pasangan miskin, berumah tangga untuk dapat kartu prakerja dan  masuk dalam pelatihan, sehingga pemerintah dapat merealisasikan dengan baik program tersebut," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (20/12).

Pasangan yang siap untuk menikah, lanjutnya akan dilatih melalui pelatihan secara khusus. Setelah dilatih pasangan akan disalurkan ke lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang dilalui, serta kemampuan yang dimilikinya dibidang masing-masing.

"Pemerintah akan memfasilitasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), apabila ada salah satu  pasangan yang akan memulai usaha melalui Kementerian Koperasi dan UMKM," sebut Muhadjir.

Dia mengatakan, pengangguran dapat menimbulkan kemiskinan. Ini menjadi persoalan di Indonesia yang harus dituntaskan. Oleh karena itu melalui sertifikasi siap kawin, diharapkan dapat menangani kemiskinan di Indonesia.

Muhadjir mengatakan, bahwa terdapat 57 juta keluarga di Indonesia. Sebanyak 9,4 persen dari angka tersebut adalah  rumah tangga miskin dan sangat miskin. Apabila ditambah keluarga berkecukupan atau dalam kategori miskin yang sedang, menjadi 16,82 persen. Hal ini sungguh menyedihkan, apabila jika tidak ada solusi untuk menangani kemiskinan yang ditimbulkan adalah kriminalitas tinggi.

"Solusinya dengan sertifikasi siap kawin. Dan itu harus mulai diintervensi," ujarnya.

Menko PMK itu menjelaskan, sebelumnya pemerintah akan mengeluarkan program sertifikasi untuk pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan. Nantinya akan mendapatkan kelas atau bimbingan pranikah yang mana akan direalisasikan tahun 2020.

Untuk teknisnya sendiri, sertifikasi siap nikah akan dibuat dengan cara pelatihan. Sehingga  kedua pasangan akan  mempersiapkan diri untuk bersungguh-sungguh menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangannya. Selain dilatih, pasangan juga akan diberikan pengetahuan, mengenai cara mengelola emosi, keuangan sampai soal kesehatan dan alat reproduksi.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini