Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pendanaan Riset Satu Pintu Lewat BRIN, Akankah Lebih Baik?

Kelahiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak lepas dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus 2019 lalu.

  • Ilustrasi inovasi. Foto: Twitter @Pindad

JAKARTA, Bagus - Kehadiran BRIN membawa harapan baru pada riset dan inovasi di Indonesia, yang selama ini terkesan mandek dan bahkan hanya untuk publikasi tanpa ada implikasi pada industri dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Co-Founder & Advisor Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Irsan Pawennei, setelah UU Sisnas Iptek dan BRIN terbentuk ada beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain rencana pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; kelembagaan BRIN; mekanisme dana abadi penelitian; registrasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan enerapan (litbangjirap); wajib serah dan wajib simpan; komite etik dan kode etik; penerapan sanksi yang bertahap; serta sistem informasi Iptek nasional.

Irsan mengatakan bahwa hal tersebut penting guna memastikan riset yang dilakukan menjadi acuan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

“UU Sisnas Iptek sudah mengamanahkan bahwa Iptek menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan data-data riset dalam mengambil kebijakan. Saat ini harus diakui bila update data di Indonesia masih sulit karena masih ketinggalan, masih banyak data sebelum tahun 2010 dijadikan acuan indikator global, seperti Global Competitiveness Index. Diharapkan Sistem Informasi Iptek Nasional yang menjadi salah satu turunan UU Sisnas Iptek bisa mendata seluruh  SDM Iptek, jumlah riset, serta luarannya,” katanya dalam acara media gathering di kawasan Bendungan Hilir, Senin (9/12/2019).

Karena itu, Irsan memberikan beberapa usulan pada pemerintah untuk memaksimalkan peran BRIN dalam memajukan dunia riset dan inovasi Indonesia. Pertama adalah menjadikan BRIN sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan integrasi aktivitas litbang jirap, invensi dan inovasi. Fungsi ini dijalankan dengan memisahkan antara lembaga yang melakukan aktivitas riset dengan lembaga yang memberikan arah dan pendanaan riset.

Kedua, di sisi pendanaan, BRIN bisa berperan sebagai penyalur pendanaan riset satu pintu, sehingga tidak ada lagi penyaluran dana kegiatan litbang ke berbagai kementerian/lembaga.

Dalam hal ini, BRIN sebagai pengambil keputusan pendanaan juga dapat menyalurkan dana abadi penelitian bekerjasama dengan lembaga pendanaan yang mempunyai manajer investasi dalam mengelola dana.

“Ketiga adalah dengan mendukung skema kompetisi nasional. Sehingga peneliti dari berbagai lembaga harus berkompetensi untuk mendapatkan dana riset. Dengan begitu, diharapkan akan menumbuhkan peneliti yang berdaya saing,” ucap Irsan.

Terkait penunjukan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Ristekdikti/Kepala BRIN, Irsan mengatakan bila dirinya memiliki keyakinan dan harapan besar pada sosok Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Sebab dengan latar belakangnya sebagai seorang ekonom, lanjut Irsan, Bambang pasti akan memastikan Iptek yang akan dihasilkan ke depan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi industri Indonesia.

“Sebagai orang ekonomi, Pak Bambang Brodjonegoro sering menyebut peningkatan ekonomi, serta pentingnya iptek dan inovasi untuk kemajuan bangsadalam pidatonya. Karenanya saya merasa cukup ada harapan untuk produk riset ke depan yang lebih bisa digunakan untuk industri dan masyarakat Indonesia ke depan,” pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini