Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi Diadili, Perkara Genosida Etnis Rohingya

Reputasi Aung San Suu Kyi sebagai peraih nobel perdamaian kini dipertaruhkan. Dia harus duduk di kursi pesakitan pengadilan internasional, karma dari genosida Rohingya.

  • Aung San Suu Kyi sebagai peraih nobel perdamaian sekaligus pemimpin sipil Myanmar (baju merah). Foto: Twitter

DEN HAAG, Bagus - Dijadwalkan, Suu Kyi akan menghadiri sidang di pengadilan internasional (ICJ), Den Haag, Belanda hari ini. Sidang di Pengadilan Internasional itu, berlangsung selama 3 hari. Sejak kemarin, sampai besok (12/12).

Myanmar dituntut ke Pengadilan Internasional oleh 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada November lalu.

Gambia, salah satu negara Afrika Barat yang ikut menuntut Myanmar, menyatakan bahwa tindakan genosida dilakukan Myanmar dengan cara pembunuhan massal, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

"Tindakan genosida yang dilakukan selama operasi ini dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok, secara keseluruhan atau sebagian," bunyi pernyataan Gambia yang diserahkan ke Pengadilan Internasional.

Kasus genosida yang dituntut adalah yang terjadi pada tahun 2017. Di mana lebih dari 730.000 muslim Rohingya terpaksa eksodus ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan militer Myanmar. Tindakan negara mayoritas Budha itu disebut PBB sudah di luar batas.

Tahun lalu, Ketua Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar Marzuki Darusman mengatakan, genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rakhine tidak hanya pembunuhan massal. Akan tetapi juga pengucilan populasi, pencegahan kelahiran, hingga penempatan massal di kamp.

"Segala upaya apapun bisa berdampak kepada semakin bertambahnya jumlah korban tewas," kata mantan Jaksa Agung Indonesia periode 1999-2001 itu saat memaparkan laporan setebal 444 halaman ke Dewan Keamanan PBB, 25 Oktober tahun lalu.

Ketika itu, pria 75 tahun ini mendesak DK PBB agar menyeret Myanmar ke pengadilan kriminal internasional. Pasalnya, catatan dia ketika itu, krisis yang dimulai pada 25 Agustus 2017 itu juga menewaskan 10.000 orang dan menghancurkan sekitar 390 desa di Negara Bagian Rakhine.

Suu Kyi, di persidangan nanti diperkirakan akan mendebat Pengadilan Internasional, karena dinilai tidak memiliki yurisdiksi menangani kasus ini. Pemimpin Sipil Myanmar itu akan beralasan bahwa negaranya hanya menargetkan militan Rohingya, bukan warganya.

Untuk diketahui, Myanmar tidak hanya akan diadili di Pengadilan Internasional. Petinggi dan pejabatnya juga akan menghadapi gugatan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pengadilan Argentina.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini