Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pro-kontra Perpres Baru: KPK Jadi Bawahan Presiden

Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK diwarnai kontroversi. Karena KPK diwacanakan berada di bawah Presiden.

  • Ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: KPK

JAKARTA, Bagus - Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Perpres ini dibuat untuk menjawab tuntutan pasca-disahkannya undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang 30 tahun 2003 tentang KPK.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bahwa tidak ada itikad buruk dari pemerintah untuk melemahkan KPK. Justru di dalam Perpres tersebut, kata Pramono, lembaga anti rasuah ini dikuatkan.

"Karena bagi pemerintahan ini dengan KPK yang kuat, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan pemerintah," kata Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat kemarin.

Ada 3 Perpres yang sedang disiapkan, antara lain tentang Dewan Pengawas, organisasi KPK, hingga status para pegawai KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun Perpres yang diajukan Kemenkumham dan Kemen PANRB itu, kata Pramono belum diteken oleh Presiden.

 "Karena sudah dalam proses tentunya akan segera diselesaikan," jelasnya.

Soal posisi pimpinan KPK, diatur dalam pasal 1, ayat 1 draf perpres KPK tentang organisasi dan tata kerja pimpinan dan organ pelaksana pimpinan KPK.

Pimpinan KPK, bunyi draf perpres itu, merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Perpres ini merupakan turunan dari UU nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK versi revisi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta semua pihak tidak berburuk sangka terhadap poin-poin yang tercantum di dalam perpres tersebut. Ia meminta masyarakat percaya kepada Pemerintah.

"Yang susahnya kan yang disampaikan itu seolah-olah itu melemahkan ini kan belum dilihat secara utuh. Kasih aja kepercayaan, kita lihat nanti kita lihat betul-betul, kita kawal bersama, kita jaga bersama," kata Yasonna di kantornya kemarin.

Selain soal perpres yang menempatkan KPK di bawah Presiden, posisi Ketua KPK Firli Bahuri yang belum memutuskan pensiun dini dari Korps Bhayangkara juga dibanjiri kritik. Karena dikhawatirkan terjadinya konflik kepentingan.

Namun, Menko Polhukam Mahfud Md membela Firli. Menurutnya, keputusan untuk pensiun atau tidak itu sepenuhnya menjadi hak Firli. Namun, mantan Ketua MK itu menggaris bawahi bahwa, meskipun masih tercatat sebagai anggota polisi, bukan berarti Firli bekerja di bawah Kapolri.

"Nggak (di bawah Kapolri). Karena jabatan KPK setingkat dengan Polri. Di bawahnya siapa nggak bisa," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat," kemarin.

Mahfud memastikan bahwa status Firli saat ini nonaktif di Polri. Namun, apabila tugas Firli di KPK selesai, sementara masa kerja di Polri masih panjang, menurut UU, kata Mahfud, Firli dibenarkan kembali bertugas di kepolisian.

Sebelumnya, Firli menilai posisi Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri bukan jabatan. Namun, Ketua KPK yang baru itu irit bicara terkait desakan agar dirinya pensiun dini dari kepolisian. "Itu bukan jabatan," jelas Firli, singkat.

Soal posisi KPK di bawah Presiden, para pegiat hukum dan antikorupsi masih beda pendapat. Pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar misalnya.

Ia membenarkan bahwa KPK adalah lembaga di bawah rumpun eksekutif. Meskipun demikian, lanjutnya di dalam melaksanakan tugas dan wewenang, KPK harus bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Sedangkan perpres itu bukannya memperkuat posisi KPK sebagai lembaga independen dalam bekerja malah membuat lembaga antikorupsi itu menjadi lembaga yang tergantung pada Presiden," kata Erwin kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Lalu bagaimana dengan status Firli yang masih belum pensiun dini. Erwin menjawab singkat, ia tidak setuju Ketua KPK menjadi bawahan Kapolri. "NO!," tegasnya.

Soal draf perpres, praktisi hukum J Kamal Farza memilih percaya kepada Presiden Jokowi. Ia yakin, perpres tersebut tidak akan menggerus independensi KPK. “Sebab dengan Undang-undang KPK yang ada, negara sudah menjamin indepensi KPK,” ujarnya, menjawab Rakyat Merdeka.

Ia juga memilih berprangka baik, bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin punya keinginan melemah KPK, dengan menempatkan lembaga anti rasuah itu di bawah Presiden. Apalagi, lanjut dia, di tengah kontroversi saat ini, perpres tersebut belum diteken.

"Gak mungkin Presiden akan menerbitkan Perpres seperti itu, karna hal itu bertentangan dengan Undang-undang,” tuturnya.

Hanya saja, Kamal setuju dengan rencana penataan status kepegawaian KPK. Sebab KPk adalah lembaga negara. "Independensi sebuah lembaga negara bukan berarti mereka bisa semaunya. Pegawai KPK itu adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), yang tunduk dengan UU ASN," lanjut dia.

Sementara soal status Ketua KPK, Kamal meyakini Firli sudah paham prosedur. Dia tidak setuju, jika Ketua KPK jadi bawahan Kapolri.

"Saya rasa Pak Firli pasti mengetahui hal itu, apalagi jika beliau ingin menjaga independensi KPK, maka jabatannya sebagai anggota Polri harus non aktif dulu," pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini