Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, Bisakah Rocky Tersandung Hukum?

Pernyataan Rocky Gerung kembali memancing kontroversi. Kali ini ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak paham Pancasila. Banyak yang marah. Bahkan ada yang mengancam mantan pengajar filsafat Universitas Indonesia (UI) itu dilaporkan ke polisi.

  • Pengamat politik Rocky Gerung. Foto: Tangkapan layar video kanal YouTube Indonesia Lawyers Club edisi "Maju-Mundur Izin FPI" Selasa (3/5).

JAKARTA, Bagus - Pernyataan kontroversial semacam ini bukan yang pertama dilontarkan Gerung. Tapi sudah berkali-kali. Ia juga sudah beberapa kali berurusan dengan polisi gara-gara pernyataan kontroversialnya.

Antara lain, karena pernyataannya di ILC yang menyebut kitab suci adalah fiksi. Laporan itu dilayangkan oleh Heddy Setya Permadi alias Abu Janda, pada April 2018, karena dinilai menyinggung isu permusuhan bertema SARA (suku,ras, agama dan antar golongan).

Kemudian, pada Mei 2019, namanya kembali dilaporkan ke Polisi dalam kasus lain, yakni postingan di Facebook yang mengatasnamakan dirinya, menyebut Jokowi culas, licik, dan rakus.

Selain kerap disebut menghina Jokowi, Gerung juga dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Haji Agus Salim. Sejumlah warga yang mengatasnamakan “Anak Nagari" melaporkan Gerung ke Polda Sumbar, pada 5 Maret 2019.

Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan Rocky, saat menjadi bintang tamu di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne, Selasa (3/12) lalu. Mendapat kesempatan berbicara, dalam dialog bertema "Maju-Mundur Izin FPI" malam itu, Gerung menyoal Pancasila. Dia kemudian mengatakan, Presiden hafal Pancasila, tapi tidak memahaminya.

"Presiden juga gak ngerti Pancasila kan, dia hafal tapi gak paham. Kalau dia paham, dia gak berutang gitu. Kalau dia paham, dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham, dia nggak melanggar Undang-undang lingkungan," sentil RG, singkatan nama Rocky Gerung.

Mendengar pernyataan itu, politisi PDIP Junimart Girsang yang turut hadir dalam talkshow itu langsung panas. Dia mengancam Gerung, akan melaporkan pernyataannya.

"Makasih Pak Gerung, Pak Presiden adalah kader dari PDI Perjuangan melalui forum ini dan atas izin dari pengurus saya akan melaporkan. Saya akan melaporkan bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari ini, makasih," ancam Junimart.

Pernyataan Gerung itu banyak digunjing warganet di Twitter. Hingga tadi malam, tagar #GerungHinaPresiden masih nangkring di daftar trending topik.

Kanal YouTube Indonesia Lawyers Club yang mengunggah video talkshow yang berisi pernyataan Gerung dengan judul "Rocky Gerung: Presiden Juga Nggak Ngerti Pancasila!," sempat tidak bisa diakses. Namun tadi malam tayang kembali. Hanya saja, sejumlah netizen komplain, ada bagian dari video tersebut yang dipotong.

Kendati demikian, potongan video yang menyebut Presiden tidak paham Pancasila ini sudah beredar di berbagai platform sosial media.

Lalu bagaimana respons Istana?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldokomembela Presiden Jokowi. Soal pernyataan Gerung terkait BPJS Kesehatan yang dihubungkan dengan Pancasila, Moeldoko mengatakan, RG menilainya dengan kacamata bura.

"Kalau kacamatanya jernih melihatnya adalah bahwa program BPJS itu sebuah program yang tidak semua negara mampu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Moeldoko mengatakan beban yang ditanggung negara untuk membiayai BPJS Kesehatan memang berat. Karena itu, ia meminta Gerung tidak mengaitkannya dengan Pancasila. "Jadi kalau itu berat, maka kan harus ada upaya untuk meringankan beban APBN kan itu. Jadi jangan melihatnya langsung dikaitkan dengan Pancasila," imbuhnya.

Sementara Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono enggan menggubris pernyataan pengamat Gerung. Menurutnya, Rocky memiliki hak untuk berpendapat. Secara pribadi, Dini tidak akan membatasi Rocky untuk mengungkapkan pendapatnya.

"Jadi dari istana, kami merasa tidak perlu menanggapi," kata Dini di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, kemarin.

Apa ada dampak hukum dari pernyataan Gerung tersebut?

Pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar mengatakan delik penghinaan terhadap Presiden sudah dihapus. Artinya, kata dia, secara normatif, Rocky tidak bisa dikenakan delik penghinaan terhadap Kepala Negara.

"Jika pun Jokowi sendiri yang melaporkan dengan delik umum, tidak akan bisa digunakan karena konteks Rocky adalah mengkritik Jokowi sebagai kepala negara," kata Erwin tadi malam.

Lalu bagaimana dari sisi politik?

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan itu tentu punya dampak politik. Meskipun dalam negara demokrasi, kritik semacam itu adalah hal yang biasa.

"Bagi Jokowi dampaknya seolah-olah dia tak paham Pancasila. Dan bagi RG bisa saja dia akan diserang balik oleh pendukung Jokowi," kata Ujang tadi malam.

Meskipun adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi, pengamat komunikasi politik Hendra Satrio menilai apa yang disampaikan Gerung itu kurang bijak. "Kurang tepat, seharusnya lebih bijak," nilai Hensat.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini