Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Tuntaskan Asuransi Jiwasraya, Kerugian Negara Meroket?

Asuransi Jiwasraya menjadi kasus yang tak kunjung usai. Banyak pihak yang dirugikan akibat dari kasus ini, salah satunya pengguna asuransi Jiwasraya yang menginginkan pembayaran yang jelas. Pemerintah dituntut untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak larut berkepanjangan.

  • Salah satu iklan Jiwasraya. Foto: Twitter @Jiwasraya

JAKARTA, Bagus – Staf Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa Kementerian BUMN sudah mengupayakan  kasus Jiwasraya ini ke kejaksaan, ditambah lagi rekan Kementerian Keuangan telah mendesak kejaksaan untuk mengambil tindakan.

Kemudian OJK juga mendesak untuk mengambil tindakan  segera terhadap direksi Jiwasraya yang lama.

Kasus Jiwasraya agar dibawa ke jalur hukum dan dilakukan pemilahan hukum terlebih dahulu, supaya  publik tahu apa sih sebenarnya kasus yang terjadi di Jiwasraya ?

"Jika proses hukum berhasil, maka dapat terbukalah kasus Jiwasraya yang sebenarnya dari sisi hukum dan pelanggaran hukum," jelasnya.

Kementerian BUMN mengungkapkan, apa saja langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya, dan apa yang sesungguhnya terjadi  dalam kasus di perusahaan asuransi Jiwasraya. Untuk menyelesaikan agar Jiwasraya dapat membayar kepada nasabahnya.

Terbentuknya Jiwasraya Putra terdiri atas berbagai pemilik saham. BUMN dapat menopang pembayaran jwasraya dengan dana sekitar Rp9,5 triliun. Dana tersebut dapat membantu perusahaan untuk menyelesaikan kasus yang kini kian rumit.

"Melakukan holdingisasi asuransi dapat menyelesaikan masalah ini, dengan cara mendapatkan dukungan anggaran yang besar sehingga dapat dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap nasabah Jiwasraya," jelas Staf Khusus Kementerian BUMN ini.

Arya mengatakan, berikutnya melakukan restrukturisasi utang-utang besar, bertujuan untuk meng-split utang-utang yang besar agar waktunya lebih panjang.

Kemudian dibangun rancangan oleh rekan-rekan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Untuk saat ini rancangan masih dicari agar nasabah Jiwasraya dari pensiunan bisa dibayarkan terlebih dahulu tanpa proses dan waktu yang panjang

"Sehingga para nasabah Jiwasraya, khususnya para pensiunan tidak perlu khawatir bahwa akan ada solusi yang cepat diberikan oleh Kementerian BUMN," Jelasnya

Presiden RI Joko Widodo meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan penyelamatan Jiwasraya secepatnya. Agar permasalahan asuransi ini tidak menjadi larut didalam pemerintahan. Apalagi asuransi Jiwasraya adalah bagian dari BUMN.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini