Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Data KLHK: Penyebab Terbesar Banjir Ada di Bodetabek, Bukan Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buka-bukaan data sampah tak terkelola di Jabodetabek. Paling besar ada di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bukan Jakarta.

  • Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat diwawancarai awak media di kantor KLHK, Jakarta, Selasa (7/1). FOTO: Muhammad/Bagus

JAKARTA, Bagus - Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang dinilai bertanggung jawab atas sampah-sampah tak terkelola tersebut. Sebab, sampah-sampah inilah yang menjadi biang kerok terjadinya banjir.

"Sebelumnya memang belum pernah mengambil langkah hukum pidana penjara. Tapi sekarang LHK akan mengambil langkah tersebut," kata Rasio di Kantor KLHK, Jakarta, Selasa (7/1).

Tidak tertutup kemungkinan, dunia usaha hingga pemerintah daerah bisa dipidana atas kasus sampah tak terkelola ini.

"Bagi kami siapapun, kita lihat siapa. Siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah tersebut," tegasnya.

Dia melanjutkan, langkah penegakan hukum diambil karena dampak dari sampah tidak terkelola ini cukup besar. Antara lain menyumbat aliran air, sehingga mengakibatkan banjir. Khususnya ketika intensitas hujan tinggi.

"Sampah tidak terkelola bisa lari ke berbagai tempat. Kalau masuk ke drainase, badan air atau waduk maka kapasitas dari drainase akan menurun," lanjut Rasio.

Sebelum banjir melanda, Rasio mengklaim KLHK sudah melakukan sejumlah langkah antisipatif, dengan melakukan penyegelan tempat-tempat pembuangan sampah ilegal, baik yang berada di perumahan, pinggir jalan hingga bantaran sungai.

Data KLHK, sebut Rasio, Bogor adalah daerah dengan persentase tertinggi sampah tak terkelola. "93,4 persen sampah tak terkelola. Sehingga masuk ke drainase".

Hanya 6,5 persen sampah yang terkelola dengan baik di Kabupaten Bogor, dari total 1,042 juta ton sampah pertahun. Sementara di posisi kedua adalah Kabupaten Bekasi. Dari 925 ribu ton sampah pertahun, 75,7 persen sampah tidak terkelola.

Kota Bogor berada di urutan ketiga. Sampah di kota yang dipimpin Bima Arya itu hanya terkelola 24,4 persen dari 226 ribu ton sampah pertahun. Sisanya 75,5 persen tidak terkelola.

Kabupaten Tangerang nangkring di posisi ketiga. Sampah tak terkelola mencapai 57,2 persen, dari 915 ribu ton sampah pertahun. Di posisi keempat, Kota Tangerang Selatan. Ada 48,6 persen sampah tak terkelola dari total 366 ribu ton sampah pertahun. Terakhir, di Kota Tangerang ada 16,7 persen sampah tak terkelola dari 563 ribu ton timbunan sampah pertahun.

Sementara di Jakarta, sampah yang tidak terkelola relatif sedikit. Di Jakarta Pusat misalkan, data KLHK menyebutkan tidak ada sampah yang tidak terkelola di pusat ibu kota itu. 100 persen terkelola dari 306 ribu ton sampah pertahun. Persentase sampah tidak terkelola tertinggi di Jakarta ada di Jakarta Timur, yakni 12,3 persen. Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Utara rata-rata sampah yang tidak terkelola berada di bawah 3 persen.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini