Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Seberapa Efektif Permenkes PSBB Dalam Memutus Mata Rantai Covid-19?

Di tengah darurat, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai terlalu birokratis. Ribet. Aturan yang ditetapkan pada Jum'at (3/5) lalu itu juga dipandang telat. Karena terbit setelah Covid-19 menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia.

  • Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diapit Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP Moeldoko. Foto: Twitter Kemenkes

JAKARTA- Untuk diketahui, Permen 28 halaman yang diteken Menkes Terawan Agus Putranto itu adalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang PSBB. Permen tersebut mengatur prosedur daerah mengajukan permohonan PSBB.

Yang mengajukan boleh Gubernur. Boleh juga Bupati atau Wali Kota. Sebagaimana diatur dalam Bab 2, pasal 3. Namun, pengajuannya tidak cukup dengan selembar surat permohonan, namun harus dilengkapi data-data sebagaimana diatur dalam pasal 4.

Antara lain; Pertama, peningkatan jumlah kasus menurut waktu; Kedua, penyebaran kasus menurut waktu; dan ketiga, kejadian transmisi lokal. Ketiga data itu ada turunannya lagi, yang diatur di ayat selanjutnya.

Misal, data pertama harus dilengkapi dengan kurva epidemiologi. Data kedua, harus disertai dengan peta penyebaran menurut waktu dan data ketiga harus melampirkan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

Tak cuma data-data itu, pemda juga harus menyertai informasi kesiapan daerah dalam hal ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Setelah semua data dilengkapi, pengajuan ini dibahas dulu oleh tim yang dibentuk oleh Menkes. Tim juga harus berkoordinasi lebih dulu dengan Gugus Tugas Covid-19.

"Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim memberikan rekomendasi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan," bunyi pasal 7 ayat 4.

Sementara di meja menteri, surat pengajuan itu akan parkir lagi sekitar 2 hari, sebelum mengeluarkan keputusan menolak atau menerima permohonan PSBB.

Proses ini, menurut Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun terbilang ribet dan panjang untuk ukuran kondisi darurat saat ini. Ia menyarankan agar 1 atau 2 pasal di Permenkes itu direvisi.

Harusnya, kata dia ada pasal-pasal yang memberikan kewenangan kelada pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif kebijakan dalam keadaan darurat, tanpa harus menunggu izin dari pemerintah pusat. Sebagaimana berlaku di negara-negara lain. Contohnya di Amerika Serikat.

"Harusnya kalau bicara tanggap bencana itu, termasuk sekarang darurat kesehatan, kepala daerah harusnya diberikan hak inisiatif," kata Refly, ketika berbincang tadi malam.

Meskipun, kata dia Pemerintah Pusat punya hak veto untuk mengevaluasi kebijakan pemda. Apakah dicabut atau disetujui. Sebab, pada prinsipnya kebijakan itu tidak melulu top-down, tapi juga bottom-up.

"Kalau menurut saya itu memang cukup birokratif. Jangan sampai orang hampir mati, surat persetujuan belum keluar," kritiknya.

Pakar hukum lainnya, Margarito Kamis menduga Permenkes yang mewajibkan daerah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat dalam penetapan PSBB ini ditengarai hanyalah akal-akalan pemerintah pusat untuk menghindar dari tanggung jawab dalam memastikan kebutuhan dasar rakyat.

"Dengan mengatur pemda harus minta izin ke pemerintah lusat, maka konsekwensinya pemda lah yang harus menanggung beban makan minum rakyat, karena prakarsa datang dari daerah," ujar Margarito, ketika dikontak tadi malam.

Harusnya, kata dia, jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah harus berbagi tanggung jawab. Sehingga teknisnya, bukan izin tapi daerah hanya sekedar mengirimkan pemberitahuan saja.

Dia juga menyesalkan, dukungan regulasi yang terlambat dari pemerintah. Dimana PP baru keluar setelah 2 bulan lebih Covid-19 merebak di dunia. Apalagi masih ada sejumlah Permen lagi yang belum keluar sebagaimana diamanatkan PP.

"Ada 11 pasal yang memerintahkan peraturan menteri, nyatanya yang baru keluar Permenkes. Sudah telat, ribet pula," lanjutnya.

Dalam kondisi seperti ini, Ia menyarankan Pemda gerak cepat. Tanpa perlu ambil pusing sama ribetnya birokrasi pemerintah pusat. "Menurut saya, perkara itu bisa dibicarakan kemudian. Karena kesehatan rakyat itu adalah perintah konstitusi."

Selain ribet, Anggota Komisi IX DPR Intan Fitriana Fauzi menilai Permenkes soal PSBB juga tidak ada pengaruh signifikan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Lagi pula, 4 poin pembatasan yang diatur dalam pasal 13 ayat 1, sudah berjalan tanpa aturan PSBB. Antara lain; pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja; kedua, pembatasan kegiatan keagamaan; ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

"Kalau meliburkan sekolah, Kemendikbud sudah meliburkan. Pembatasan kegiatan keagamaan, tidak ada lagi shalat berjamaah sudah ada fatwa MUI. Fasum seperti tempat wisata, juga sudah ditutup oleh Pemda," kata Intan, lewat sambungan telepon kemarin.

Hanya, poin kelima dan keenam yang baru. Yakni pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek ketahanan dan keamanan. "Pembatasan moda transportasi dilemahkan terakhir, karena larangan mudik hanya sebatas imbauan," lanjutnya.

Ia berpandangan, jangan sampai PSBB digiring pemahamannya seakan-akan sama seperti karantina wilayah. Sebab, konsekwensinya berbeda sama sekali. Jika PSBB, di satu sisi tidak ada denda maupun sanksi pidana terhadap yang melanggar, di sisi lain pemerintah juga tidak punya kewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan hewan ternak. Bertolak belakang dengan karantina wilayah.

Ia mengingatkan, berdasarkan teori keilmuan dari sejumlah pakar di Gugus Tugas Covid-19 bahwa mata rantai penyebaran Covid-19 ini tidak akan putus jika tidak secara total menghentikan pergerakan orang. Apalagi sudah diketahui puncaknya sudah diketahui pada Juli mendatang. Sehingga tidak ada pilihan lain, selain karantina wilayah.

"Jangan anti karantina wilayah, karena itu sudah diatur di Undang-undang," pesannya.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala juga mengaku bingung dengan Permenkes PSBB ini. Selain pengajuannya yang terlalu birokratis, juga tidak ada ketegasan di dalam penerapannya.

"Saya berpikir apa sebenarnya yang mau dicari lewat permenkes itu? PSBB sebagai suatu representasi rezim standar, kalau sudah 1000 orang positif baru boleh WFH, misalnya. Atau rezim sanksi, ini sudah pasti tidak. Atau rezim akuntabilitas, memastikan pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan sumberdaya secara tepat guna," tanya dia lewat pesan WhatsApp.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini