Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dibatalkan MA, Iuran BPJS Tetap Naik: Jokowi Bikin Perpres Baru

Perpres baru: Nomor 64 Tahun 2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan justru diklaim menjalankan putusan Mahkamah Agung, memenuhi aspirasi masyarakat dan DPR. Kok bisa?

Presiden Joko Widodo meninjau penyerahan bantuan sosial tunai (BST) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 13 Mei 2020. Foto: BPMI

    JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tak membuat pemerintah "mati kutu". Peraturan Presiden (Perpres) yang dibatalkan, diganti dengan Perpres baru. 

    Praktis, hanya sekitar 2 bulan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) bisa menikmati kemenangan. Setelah gugatan mereka terhadap Perpres 75/2019 dimenangkan MA  lewat amar putusan Nomor 7 P/HUM/2020 pada awal Maret lalu. "Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945," ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro, ketika itu.

    Awal Mei, pemerintah kemudian membalasnya dengan Perpres baru: Nomor 64 Tahun 2020. Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) itu diundangkan pada Rabu (6/5) lalu.

    Perpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memuat poin-poin kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  

    Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, berdasarkan Perpres baru, kenaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku sejak Juli 2020. 

    Jadi, rakyat hanya menikmati 3 bulan iuran tidak naik, yakni bulan April, Mei, dan Juni 2020. Besaran iuran di 3 bulan tersebut mengikuti Perpres lama, yakni Nomor 82 Tahun 2018. Masing-masing Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

    Sementara untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, masih mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Yang kenaikannya sekitar 2 kali lipat dari sebelumnya. Masing-masing Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. 

    “Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” rinci Iqbal, lewat keterangan tertulis tadi malam.

    Khusus untuk peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) kelas III, iurannya disubsidi pemerintah pusat sebesar Rp 16.500. Sehingga, iuran yang dibayarkan Rp 25.500, sama seperti sebelum kenaikan. Namun subsidi sebesar itu hanya berlaku di tahun 2020.

    “Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.

    Dengan begitu, klaim Iqbal, Perpres yang baru ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung, memenuhi aspirasi masyarakat termasuk wakil-wakil rakyat di DPR RI. "Khususnya dari para Anggota Komisi IX untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” sebutnya.

    Lalu kenapa pemerintah ngotot menaikkan iuran? Apa karena keuangan BPJS Kesehatan saat ini sedang sekarat?

    Ternyata tidak. Iqbal mengatakan mengatakan kondisi keuangan di BPJS Kesehatan saat ini justru semakin membaik. Meskipun diakui, masih ada keterlambatan pembayaran ke sejumlah Rumah Sakit. 

    Namun, tidak separah sebelumnya. Sayangnya, Iqbal enggan menyebutkan berapa nominal tunggakan pembayaran itu. "Angkanya sudah jauh menurun pak. Yang dulunya keterlambatan klaim jatuh tempo bisa hitungan bulan, Sekarang hitungan hari saja," ungkapnya.

    Atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menumpahkan kekesalannya. Dia bilang, Perpres 64/2020 ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak patuh pada putusan MA. “Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar," sesal politisi PAN itu lewat keterangan tertulis kemarin.

    Pemerintah, sebutnya sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, ada masa dimana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya. Uniknya lagi, sebut dia iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Sehingga pemerintah terkesan peduli masyarakat menengah ke bawah.

    Namun demikian, ia khawatir Perpres ini berpotensi digugat lagi. “Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi,” sentilnya.

    Di sisi lain, Pengamat Hukum Erwin Natosmal Oemar menilai Perpres 64/2020 harusnya batal demi hukum. Karena secara substansi, perpres tersebut tidak boleh mengatur hal yang sama karena pernah dibatalkan MA.

    "Konsekuensinya ada pada dualisme penegakan hukum. Pertama, birokrasi akan tetap menganggap aturan itu ada. Kedua, masyarakat yang tidak mau mengakui adanya aturan tersebut. Akibatnya akan ada konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah," terangnya tadi malam.

    Berbeda, pakar hukum tata negara Margarito Kamis justru menilai Perpres tersebut tetap sah dan berlaku. Ia menyebut keputusan menerbitkan Perpres baru itu terbilang canggih. Meskipun, menurutnya kebijakan yang ditempuh itu tidak baik.

    "Ini sangat buruk. Sayangnya memang, DPR enggak bisa kita andalkan. Mudah-mudahan Pak Jokowi pada malam-malam Lailatul Qadar merenung, mudah-mudahan mendapat jalan keluar yang baik," ujar Margarito tadi malam.

    Nekatnya pemerintah menerbitkan Perpres baru setelah Perpres lama dibatalkan, duga Margarito karena bos MA sudah berganti. Hatta Ali yang telah pensiun digantikan Muhammad Syarifuddin. Ia resmi dilantik pada 30 April lalu di Istana Negara, Jakarta.

    "Jangan-jangan ketua MA baru ini punya semangat yang sama dengan Jokowi. Bisa jadi begitu, kita enggak tahu jalan pikiran beliau. Dulu bosnya lain, mungkin sekarang ada semangat baru," duga Margarito.

    Ia memaklumi situasi yang dihadapi pemerintah saat ini tidak mudah. Khususnya jika melihat gelagat pemerintah yang kerap menerbitkan surat utang negara. Begitupun dengan Pertamina, yang belum kunjung menurunkan harga BBM, meskipun harga minyak dunia sudah lama anjlok.

    Di tengah kesulitan itu, diperparah lagi oleh pandemi Covid-19, ia menyarankan Presiden Jokowi menghubungi 2 pemimpin hebat yang pernah teruji sukses melewati masa krisis, yakni Perdana Menteri China Zhu Rongji dan Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia . "Bertanyalah jangan malu-malu," sarannya.

    Sementara itu, Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Sitomurang mengaku bingung dengan terbitnya Perpres 64 tersebut. "Wah rumit Perpres 64 itu, babaleyut, pusing bacanya. Tarik turut," responsnya singkat. 

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini