Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kenapa PSBB Enggak Ngefek Turunin Kasus Covid-19?

Efek dari pelaksanaan PSBB bervariasi di setiap daerah. Ada yang efektif, ada yang tidak. Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar kebijakan PSBB dievaluasi.

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan lewat video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5). Foto: BPMI

    JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Termasuk kabupaten/kota yang tidak menerapkan PSBB tapi berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19.

    "Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Mengenai Evaluasi Pelaksanaan lewat video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).

    Merujuk pada data kasus baru sebelum dan sesudah dilakukannya PSBB, Jokowi menyebutkan efektifitas pelaksanaannya bervariasi di setiap daerah. Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten, namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi belum konsisten dan masih fluktuatif. Daerah lain bahkan ada tak terlihat efek dari penerapan PSBB. Jumlah kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB.

    "Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa, kenapa," tanya Presiden.

    Jokowi melanjutkan, dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB. Ia meminta untuk membandingkan laju kasus di daerah PSBB dengan yang non-PSBB.

    "Karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat, disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujar Kepala Negara.

    Manajemen pengendalian PSBB juga menjadi sorotan Jokowi. Ia berharap agar tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Jokowi mencontohkan Jabodetabek, sebuah kawasan besar yang saling terkait namun terdiri dari 3 provinsi. Pengaturan mobilitas sosial untuk daerah seperti ini harus dilakukan secara terpadu dan lebih baik.

    Kepala Negara juga memaparkan data Gugus Tugas, bahwa 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jaw. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di (Pulau) Jawa.

    "Untuk itu, saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian Covid-19 di 5 provinsi (di) Pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini, kesempatan kita mungkin sampai  Lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," perintah Jokowi.

    Terakhir, soal rencana pelonggaran untuk PSBB, Jokowi meminta agar semuanya didasarkan pada data-data lapangan, agar keputusan yang diambil tepat. "Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," tutup Jokowi.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini