Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Eks Ketua MK: Omnibus Law UU Ciptaker Bisa Fatal & Dibatalkan

Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja belum mereda. Buruh, pelajar, mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat yang melakukan protes, masih memilih turun ke jalan. Dari pada mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Foto: Capture video di Twitter

    JAKARTA- Undang-Undang ini juga dicurigai berubah setelah diparipurnakan. Antara lain dipicu oleh jumlah halamannya sempat bolak-balik berganti. Mulai dari 1.028 halaman, versi pertama yang diunggah situs resmi DPR. Lalu 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan terakhir 812 halaman

    Eks Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, ada peluang Omnibus Law UU Ciptaker dibatalkan seluruhnya oleh MK. Karena apa?

    Simak wawancara selengkapnya berikut ini:

    • Apakah masih dibenarkan UU dikoreksi setelah paripurna?

    Kalau sepanjang koreksi typo itu gak masalah ya. Itu kadang-kadang bisa terjadi, tapi kalau menyangkut substansi tidak bisa.

    Karena Paripurna itu kan keputusan akhir. Dan Paripurna itulah yang diputuskan oleh anggota yang paripurna itu.

    • Ada kecurigaan publik terkait masuknya pasal-pasal seludupan atau perubahan UU setelah paripurna. Ada mekanisme lain untuk memeriksa UU tersebut sebelum diteken oleh Presiden?

    Menurut undang-undang dasar tidak ada mekanisme untuk ubah. Karena itu kan, Presiden memberikan surat mandat kepada Menteri untuk memberikan persetujuan di Sidang Paripurna. Maka sama dengan Presiden memberikan persetujuan. Maka tidak ada kemungkinan presiden melakukan perubahan dari hasil Paripurna.

    Tanda tangan Presiden (di UU) itu hanya administratif aja. Presiden tanda tangan atau tidak tanda tangan dalam waktu 30 hari otomatis berlaku.

    • Jika kemudian ditemukan substansi UU ini berubah, atau beberapa pasal hilang, apa itu sah atau fatal tidak?

    Nah itu fatal. Itu bisa cacat prosedur itu. Karena Paripurna itu kan pengambilan putusan akhir. Pembahasan ada di tingkat 2. (Finalisasi) dari segala proses itu di pembahasan tingkat 2 itu.

    Memang ada masalah juga di undang-undang ini.

    • Apa itu?

    Kalau saya yang paling prinsipil dalam prosesnya. Undang-undang ini kan didalamnya ada banyak substansi ya. Antara lain yang terpenting adalah yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Kemudian yang berkaitan dengan hubungan pusat dengan daerah. Kemudian juga mengenai otonomi daerah.

    Nah tiga substansi itu menurut undang-undang dasar, pembahasan harus bersama dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

    • Harus bersama DPD?

    Iya betul.

    • Itu perintah UUD 1945?

    Iya. Pasal 22 D ayat 2. Mengenai DPD. Nah itu sangat fatal menurut saya. Yang lain bisa di apa ya. Tapi ini masalah besar ini.

    Perwakilan daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

    Kalau tidak ikut membahas, DPD ini, Undang-Undang ini jadi soal ini.

    • Bisa jadi celah untuk menang di judicial review ya?

    Kan substansinya ada semua dalam Undang-Undang itu.

    • Jika benar DPD tidak dilibatkan dalam pembahasan UU ini, apakah perlu Presiden mempertimbangkan Perppu?

    Menurut saya sih, presiden perlu mempertimbangkan itu (Perppu) ya. Ini fatal ya. DPD tidak dilibatkan itu fatal ya. Karena mandatori itu.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini