Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Jaga Kedaulatan Natuna, Operasional SKPT Dipercepat

Sejak berdiri 3 tahun yang lalu, operasional sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT Natuna masih terkendala. Padahal, aktifnya SKPT, strategis menjaga kedaulatan salah satu pulau terluar paling seksi di Indonesia ini.

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri ketika menghadiri acara temu koordinasi pembangunan SKPT Natuna. Foto: IST

    NATUNA - Koordinator Penasehat Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri, pada Kamis (15/10) diutus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat beroperasinya SKPT tersebut. Sejauh ini, SKPT itu belum berjalan sebagaimana diharapkan.

    "Nelayan belum mau mendaratkan ikannya di pelabuhan SKPT itu. Apalagi aktivitas ekspor," kata Rokhmin kepada wartawan usai temu koordinasi pelaksanaan pembangunan SKPT, di Natuna Kamis (15/10).

    Padahal potensi perikanan di Natuna cukup besar. Namun yang dimanfaatkan baru sekitar 20 persen. Dari potensi 500 ribu ton pertahun, yang diproduksi baru 100 ribu ton.

    Hal itu diketahui setelah Rokhmin seharian datang langsung ke SKPT Natuna di Selat Lampa dan pusat budidaya kerapu maupun napoleon di Sedanau.

    "Potensi untuk menjadikan Natuna sebagau pulau terluar yang maju dan makmur itu sangat besar," lanjutnya.

    Hasil temuannya, salah satu kendala SKPT belum beroperasi adalah pembangunan kolam pelabuhan belum selesai. Progresnya baru 60 persen. Itulah yang menyebabkan kapal nelayan enggan menepi ke pelabuhan. "Ombaknya terlalu besar. Susah untuk mendaratkan ikan," tandasnya.

    Untuk mempercepat pembangunan itu, Rokhmin mengatakan KKP sudah mengalokasikan anggaran, untuk mulai dibangun pada Januari bulan ini. "Selain juga ada hibah dari Jepang."

    Ditagetkan, kolam pelabuhan itu selesai akhir tahun 2021. Sehingga tahun depan nelayan mulai mendaratkan ikan di SKPT pulau tersebut.

    Rokhmin juga melihat potensi budidaya tambak udang vaname di pulau tersebut. Diharapkan ada 2.000 hektare tambak udang dibuka. Jika dikembangkan, potensi pemasukan yang didapatkan bisa 6 kali lipat dari APBD Natuna saat ini, yaitu sekitar Rp 1 triliun.

    Seperti diketahui, Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang perairannya kerap disinggahi kapal asing dan rawan terjadinya illegal fishing. Mengaktifkan SKPT, adalah salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk mengusir kapal-kapal pencuri ikan asing yang masuk ke perairan Natuna. 

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini