Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Luhut Gagal Wujudkan Target Presiden, What Next?

Setelah dua pekan berlalu, hasil kerja Luhut Binsar Pandjaitan ternyata tak sesuai target Presiden Jokowi. Buktinya, kasus virus Corona di 9 provinsi prioritas masih terus naik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: IST

    JAKARTA - Ada tiga target yang diberikan Presiden Jokowi kepada Luhut.Pertama, penurunan penambahan kasus harian. Kedua, peningkatan angka kesembuhan. Dan ketiga, penurunan angka kematian. "Dalam waktu dua minggu," kata Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut dalam rapat perdananya dengan para Gubernur provinsi prioritas, pada 14 September lalu.

    Sayangnya, hari ke hari kasus positif harian dan angka kematian tidak konsisten turun. Begitupun dengan angka kesembuhan yang naik turun. Fluktuatif.

    Jika dibuat perbandingan sederhana, antara hari sebelum dan sesudah 2 pekan itu, akumulasi kasus positif harian di 9 provinsi, naik.

    Jika pada tanggal 13 September, ada penambahan 2.398 kasus baru. Di tanggal 27 September, atau 2 pekan setelahnya, naik menjadi 2.655 kasus.

    Pun demikian dengan angka kematian. Naiknya hampir 3 kali lipat. Dari total 47 kasus kematian menjadi 127. Hanya angka kesembuhan yang menggembirakan. Dari 1.548 kasus sembuh, naik menjadi 2.592 kasus.

    Jubir Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito juga menyimpulkan hal sama. Namun, dari sisi kasus aktif. Angkanya didapat dari jumlah total kasus Covid-19 dikurangi dengan jumlah pasien sembuh dan meninggal dunia.

    Ahli bidang kebijakan kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi itu juga menambahkan 1 provinsi prioritas lagi dalam hitungannya, yakni Banten. Sehingga total menjadi 10 provinsi. Dari 9 provinsi sebelumnya; DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan Papua.

    "Jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan," kata Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10).

    Ia merinci, total kasus aktif di 10 provinsi prioritas pada 13 September masih berjumlah 39.271 pasien. Sepekan setelah Luhut ditugaskan, naik menjadi 40.693. Angkanya terus naik pada 27 September, 41.798 kasus aktif.

    Luhut pun mengakui. Tapi, politisi Golkar itu malah menyalahkan masyarakat. Dia berkilah, bahwa kasus Corona yang terus naik bukan karena pemerintah yang kembali membuka perekonomian.

    "Memang ada tren kenaikan angka penularan di September ini. Tapi ini bukan karena pemerintah kembali membuka ekonomi. Ini karena masyarakat tidak disiplin," tandas Luhut, kemarin sembari menenangkan bahwa 3 bulan lagi Indonesia akan kebagian vaksin.

    Sejak awal, epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono sudah menebak bahwa Luhut tidak akan berhasil menurunkan kasus Corona dalam 2 pekan di 9 provinsi yang diminta Jokowi. "Ya, tidak akan berhasil. Dia bukan Superman. Serahkan mandat nya ke presiden," saran Pandu dalam obrolan WhatsApp tadi malam.

    Ia mengusulkan agar Presiden Jokowi membuat rencana penanganan pandemi dan pemulihan dampaknya dalam 5 tahun. Ia menyingkatnya dengan sebutan Pelita. Agar pemerintah punya program dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Karena, dia memprediksi virus yang bermula di Wuhan itu tidak akan lenyap dalam waktu dekat.

    Lalu, apakah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) masih diperlukan? "Bubarkan," tandasnya.

    Epidemiolog UI lainnya, Tri Yunis Miko Wahyono masih optimis. Asalkan, Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) total diberlakukan secara serentak. Tidak hanya di Jakarta. Minimal 10 provinsi prioritas. "10 provinsi yang tinggi aja," kata Miko tadi malam.

    Selain itu, penanggulangannya juga harus singkron. Semua bergerak ke arah yang sama. "Jangan sampai mengalahkan Covid-19 dengan ekonomi," sentilnya.

    Lalu, apa Luhut diberikan penambahan waktu oleh Presiden untuk menurunkan kasus Corona di provinsi prioritas itu?

    Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi tidak menjawabnya secara lugas. Ia meyakinkan bahwa pihaknya belum 'patah arang'. 3 strategi andalan Luhut, tetap terus digeber hingga vaksin datang. Pertama, penerapan disiplin protokol kesehatan dan deteksi awal penyebaran Covid-19 (testing dan tracing). Kedua, pembangunan pusat isolasi atau karantina terpusat; dan ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid19.

    "Ya ini kan tidak semudah membalikan tangan. Kita ga bisa pastikan kapan pandemi akan berakhir," kata Jodi lewat pesan singkat.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini