Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

MUI Tak Keberatan Sertifikasi Halal Diambil Alih Pemerintah, Asal...

Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Omnibus Law Ciptaker ditengarai karena ada diksi di Undang-Undang yang membuat fatwa halal MUI diambil alih oleh pemerintah. Apa iya?

Penjelasan tentang logo halal milik MUI. Foto: Twitter

    JAKARTA - Soal ini, ramai digosipin netizen. Sampai-sampai tagar #bubarkanMUI trending di Twitter hingga tadi malam.

    Waketum MUI Muhyiddin Junaid menyanggah tudingan itu. "Seandainya pemerintah pun ingin mengambil alih seluruhnya, silahkan saja. Ya MUI tidak keberatan kok," kata Muhyiddin, Ahad (18/10) malam.

    Dengan syarat, lanjut Muhyiddin pemerintah sudah memiliki sumber daya manusia yang mencukupi. Ia memastikan MUI tidak anti sertifikasi halal diambil alih.

    Pemerintah, kini sudah punya lembaga sertifikasi halal sendiri. Namanya; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan yang berada di bawah Kementerian Agama ini didirikan pada tahun 2017 lalu.

    Yang mengganjal bagi MUI, kata Muhyiddin adalah terkait aturan self declare. Karena dengan aturan ini, sertifikasi halal langsung bisa dikeluarkan cukup dengan surat pernyataan dari pelaku usaha, bahwa mereka sudah memenuhi standar BPJPH untuk disertifikasi. Tanpa harus melakukan cek on the spot, sebagaimana dilakukan MUI selama ini.

    "Itu kita berkeberatan. Harus dicek dulu, tidak semua UMKM atau ultra mikro dengan jujur mengatakan produknya bebas dari unsur haram," tandasnya.

    Seperti diketahui, MUI termasuk salah satu kelompok yang menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Ciptaker. Penolakan itu bahkan secara terbuka disampaikan di hadapan presiden, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/10) lalu.

    Pertemuan antara Jokowi dengan MUI ini berlangsung sekitar 2 jam. Dari pukul 9 pagi, hingga jelang waktu shalat Jumat.

    "Kami MUI diundang oleh Bapak Presiden," ungkap Waketum MUI Muhyiddin.

    Setelah pertemuan 2 jam itu sikap MUI tidak berubah. Mereka meminta agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu pembatalan UU tersebut.

    Namun, Jokowi juga enggan. Karena UU tersebut adalah inisiatif pemerintah. Bukan DPR.

    "Yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah membuat peraturan pemerintah (PP) yang aspiratif terhadap keinginan masyarakat," ucapnya, menirukan respons Presiden.

    Dikatakan, sikap ini diambil MUI setelah menerima banyak masukan dari sejumlah Ormas, ikatan dan asosiasi profesional. Penolakan itu juga sudah disampaikan ke DPR, setelah membentuk membentuk tim dan mengadakan konsinyering mengkaji UU tersebut.

    Kegaduhan yang terjadi selama ini, menurut Waketum MUI itu karena publik belum tahu yang mana naskah asli. "Akhirnya kami menerima naskah asli Omnibus Law, dari pak Pratikno, Mensesneg," tuturnya.

    Dengan adanya naskah ini, MUI akan melakukan kajian dan menyampaikan pandangan dalam waktu dekat. MUI, sambung jebolan Universitas Islam Libya itu juga belum memutuskan apakah akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau tidak.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini