Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Respons Fadjroel & Ngabalin Setelah 'Warning' Moeldoko

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan hanya 3 orang yang pernyataannya boleh dikutip mewakili istana. Bahkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Tenaga Ahli Utama KSP yang biasa jadi corong Istana, tak disebut. Lalu bagaimana nasib mereka?


Ilustrasi Times ID

    JAKARTA - Ketiga orang yang boleh bicara mewakili Istana itu, menurut Moeldoko adalah Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung dan dirinya.

    Akan tetapi, Tenaga Ahli Utama  (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku tak pernah dilarang berbicara atas nama Istana. Semua masih normal-normal saja sampai saat ini. 

    Ngabalin mengaku belum ada perintah untuk bungkam. Apalagi, ia merasa belum pernah melakukan kesalahan. "Selama ini alhamdulillah, kan tidak ada salah ngomong saya kan," kata Ngabalin saat dikonfirmasi, kemarin.

    Jika pun, suatu waktu ia salah bicara, menurutnya masih ada sumber lain dengan tingkatan yang lebih shahih di atasnya bisa melakukan klarifikasi. Yakni Kepala KSP Moeldoko.

    Ia menjelaskan, KSP adalah delivery unit kerja presiden. Yang kedudukannya adalah sebagai mediator. Untuk memfasilitasi semua urusan-urusan pemerintah dengan masyarakat yang tersumbat.

    Sehingga adalah tugasnya, sebagai salah satu Tenaga Ahli Utama KSP untuk menyalurkan informasi penting dari kerja-kerja Presiden dan Pemerintah. "Sama sekali kami tidak dihalangi untuk bicara," ungkapnya. "Kalau mengambil peran itu tidak mungkin tidak ngomong ke wartawan," sambung dia.

    Tapi apa pernyataannya masih boleh mewakili atas nama Istana?

    Menurut Ngabalin, tidak tertutup kemungkinan. Masih sama seperti sebelumnya. "Kalau nanti umpama ada hal-hal penting dari presiden harus disampaikan atas izin Kepala Kantor Staf Presiden dalam hal ini Pak Moeldoko, tidak masalah. Normal saja itu, seperti biasa," jelasnya.

    Eks Anggota Komisi I DPR periode 2004-2009 itu mengatakan, apa yang disampaikan Moeldoko adalah langkah preventif. Agar, jika ada kesalahan komunikasi di lingkungan Ring 1 itu, masih bisa diklarifikasi. "Bisa dibetulkan oleh Pak Praktik, Pak Pramono dan Pak Moeldoko," ucapnya.

    Ngabalin juga membantah isu adanya evaluasi internal terkait komunikasi istana. Yang ada, ungkapnya sistem komunikasi baru sedang dibangun oleh Pemerintah.

    "Diharapkan Kementerian, lembaga, humas, dan juru bicara itu bisa merepresentasikan kementerian dan lembaga untuk atas nama pemerintah dan klaster yang ada. Seperti di Undang-undang Cipta Kerja itu," tuturnya.

    Sementara, Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman mengamini pernyataan Moeldoko. Bahwa hanya 3 orang yang pernyataannya bisa mewakili Istana. Jubir, tidak.

    "Betul yang disampaikan Pak Moeldoko @KSPgoid. Karena TUPOKSI saya sebagai SKP bidang komunikasi/@JubirPresidenRI hanya menyampaikan/mengkomunikasikan/menjabarkan arahan/pidato/kebijakan Presiden @jokowi kepada publik (audience)," cuit Fadjroel di akun Twitter @fadjroeL merespons cuitan wartawan senior Uni Lubis di akun @unilubis.

    Soal siapa yang berhak bicara mewakili istana, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengaku tidak ada aturan spesifik.

    "Itu sangat bergantung pada policy-nya Presiden. Secara konvensional sih Mensesneg. Dialah yang harusnya berbicara seluruh policynya Presiden," kata Margarito, yang juga pernah bercokol di Istana sebagai Staf Khusus Mensesneg tahun 2006-2007 itu.

    Namun, ia menangkap ucapan Moeldoko tersebut sebagai sinyal bahwa hanya pernyataan Moeldoko, Pramono dan Pratikno yang resmi mewakili Istana. Selebihnya tak dianggap.

    "Karena Pak Moeldoko sendiri sudah menyatakan seperti itu. Yang lain itu tidak boleh dianggap sebagai pernyataan resmi," nilainya.

    Jika sudah tak dianggap, lalu buat apa jabatan Jubir Presiden itu?

    "Tidak ada faedah. Memang harusnya dibubarin jabatan Jubir itu, karena tidak bisa bicara lagi kan. Juga mau bicara apa lagi," tandasnya.

    Pengamat Komunikasi Politik Ujang Komarudin seirama dengan Margarito. Menurutnya, fungsi Jubir Presiden saat ini memang tidak jelas. Apalagi dengan kerap blundernya pernyataan dari orang-orang di lingkaran Istana.

    Meskipun komunikasi di Istana tambah runyam, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review menduga Jubir Presiden dan jabatan-jabatan serupa di Istana tidak akan dibubarkan. Hanya dilumpuhkan saja.

    "Karena itu kan akomodasi politik. Kalau dibubarkan mereka akan nganggur dan marah," pungkasnya.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini