Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sengit! Fadli Zon Versus Mahfud Md Berbalas Pantun Soal Rizieq

Fadli Zon dan Mahfud MD berbalas pantun di Twitter. Fadli menyentil pemerintah tidak adil dalam memperlakukan Habib Rizieq Shihab, dibanding WNI lain yang juga tersangkut hukum di luar negeri. Lalu Mahfud pun memberi narasi hingga video bantahan, membanting sentilan politisi Gerindra itu, Jumat (06/11). Sengit!


Menko Polhukam Mahfud Md berbalas pantun dengan Fadli Zon di Twitter soal Habib Rizieq. Ilustrasi: Times ID

    JAKARTA - Fadli membandingkan kasus Habib Riziq dengan kasus Reynhard di Inggris awal 2020 lalu, yang mendapatkan bantuan hukum dari indonesia.

    “Reynhard di Inggris yang jelas2 super kriminal n menalukan indonesia di beri bantuan hukum. Habib Riziq Shihab (HRS) di Saudi Arabia malah di pojokkan pernyataan2 Menko @mahfudmd n DUbes RI di Saudi. Sungguh tak adil n ironis. Selamat datang HRS #AhlanWasahlanIBHRS @menlu_RI," cuit Wakil Ketua Partai Gerindra itu melalui akun Twitter nya @fadlizon, Jumat (06/11).

    Selang beberapa jam, Mahfud MD pun mengunggah video, membalas cuitan Fadli. Dalam video berdurasi 18 detik, tampak pentolan FPI itu bersumpah untuk tidak meminta bantuan pemerintah.

    "Demi Allah saya bersumpah saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia. Apalagi mengemis dari rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia," kata Rizieq, berapi-api dalam video itu.

    Menko Polhukam mengaku sudah menawarkan bantuan kepada Habib Rizieq, lewat orang-orang terdekatnya. Tapi ditolak.

    “Pak Fadli Zon, awal-awal saya jadi Menkopolhukam sy sdh mencoba menghubungi teman2 yang dekat dgn Rizieq. Maksud sy akan membantu jika diperlukan. Tapi sy dikirimi vidio sumpah bhw dia tdk mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bgmn kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah trs," balas Mahfud, selang beberapa jam, setelah cuitan Fadli.

    Dengan balasan cuitan Mahfud, Fadli Zon tidak tinggal diam. “Pak@mohmahfudmd, sy tidak tahu latar belakang penyataan HRS tsb. Mungkin sj ada peristiwa atau pengalaman tertentu yg mengirimnya. Namun kalaupun HRS tak mau minta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukan kah begitu?," timpalnya.

    Mahfud MD kembali membalas. “Konteksnya sbg pemerintah sy mau membantu tapi dijawab dgn vidio itu. Kalau kita mau bantu kan hrs punya dokumen dan tandatangan dia. Bagaimana kita mendapatkan itu sementara selain ada sumpah bgt dia tak melaporkan masalahnya ke KBRI. Bagaimana kita membantu tanpa dokumen?," balik Mahfud bertanya.

    Aksi berbalas pantun berlanjut, Fadli Zon kembali merespons Mahfud. "Mungkin ada kesalahpahaman teori dan praktiknya. Konteks bisa berbeda. Byk yg misterius waktu itu. Sy percaya P Mahfud mau membantu tp kan blm jd Menko. Kalau begitu bantu lah kini dg narasi welcoming yg hangat sbg warga negara n ulama. Klu bisa ikut jemput. Salam," sarannya.

    Mahfud lalu membenarkan Fadli Zon. Tapi, ia mengklaim sudah berusaha maksimal untuk membantu Rizieq. “ Betul, pak. Sblm sy menko, Riziq sdh di Saudi. Awal sy menko ribut dia dicekal. Sy mau bantu, sy jumpa pers minta dikirim dokumen dgn imil atau WA tp tak berjawab, malah yg masuk vidio sumpah itu. Jd sy cari info sendiri ke kerajaan Saudi, trsmk imigrasi n bcr dgn dubes Saudi," responnya.

    Selain Rizieq, WNI lain yang kini tengah bermasalah hukum di luar negeri adalah Reynhard. Sejumlah kalangan menilai pemerintah tidak adil dalam memperlakukan keduanya.

    Reynhard (36) adalah WNI yang
    ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerkosaan terbesar di Inggris. Tapi pemerintah memastikan telah mengirimkan bantuan hukum kepada jebolan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia tahun 2006 itu.

    Sebetulnya, ia sudah di periksa sejak tahun 2017 lalu. Namun beritanya baru heboh di awal 2020.

    Sejauh ini, pada persidangan tahap I sampai IV, Reynhard telah di nyatakan terbukti bersalah atas 159 dakwaan. Dengan rincian 136 kali pemerkosaan. Usaha melakukan pemerkosaan dilakukan sebanyak 8 kali, dan kekerasan seksual sebanyak 13 kali.

    Reynhard telah di hukum seumur hidup oleh pengadilan inggris atas kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap 48 lelaki di Manchester Inggris. 


    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini