Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Staf Khusus di Pusaran Korupsi & Konflik Kepentingan

Jabatan staf khusus alias stafsus belakangan jadi buah bibir. Pamor "tangan kanan" para pembesar di pemerintahan ini tercoreng gara-gara kerap jadi jembatan korupsi. Setidaknya, berkaca dari kasus korupsi yang menjerat eks Menteri KKP Edhy Prabowo dan eks Menpora Imam Nahrawi.


Eks Menteri KKP EP dan 16 lainnya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Foto: Twitter @KPK_RI

    JAKARTA - Dalam kasus terakhir, ada 2 stafsus eks Menteri KKP Edhy yang ditahan KPK, yakni SAF dan APM. Satu diantaranya sempat buron, hingga akhirnya menyerahkan diri.

    Penahanan 2 stafsus itu adalah buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap ekspor benih lobster, di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11) lalu.

    Sebelum ditangkap KPK, Stafsus ini sempat bikin gusar Effendi Ghazali. Orang yang dipercaya Edhy sebagai Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) KKP ini berdebat dengan Stafsus Menteri di grup WhatsApp tim internal KKP.

    "Saya mengirimkan 7 pertanyaan kepada Staf Khusus," ungkap Effendi dalam sebuah webinar, Senin (30/11) lalu.

    Pasalnya, ia merasa janggal dalam pengaturan asosiasi eksportir, penentuan jasa perusahaan pengiriman, hingga tingginya harga pengiriman benur yang mencapai Rp 1.800 per ekor. Jauh di atas harga wajar, yang berkisar Rp 200-300 per ekor.

    Pertanyaan itu diajukan, karena dua Stafsus Edhy ini juga merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas atau Due Dilligence.

    Namun, Effendi mengaku tak mendapat jawaban yang memuaskan. Karena sang Stafsus mengklaim ekspor akan tetap jalan terus selama didukung presiden dan nelayan tidak demo.

    Di kasus Nahrawi, juga sama. Sama-sama kasus OTT suap dan ikut menyeret stafsusnya. Dua stafsus ikut diperiksa KPK gara-gara suap alokasi dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

    Hasilnya, asisten pribadi alias Aspri eks Menpora, yang pada pertengahan Juni lalu divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara bosnya, yakni Nahrawi divonis 7 tahun penjara.

    Jabatan stafsus milenial Presiden juga tidak luput dari sorotan. Meskipun tidak sampai ditangkap KPK. Hingga dua Stafsus milenial, yang juga merupakan bos startup yakni Adamas Belva Syah Devara (Ruang Guru) dan Andi Taufan Garuda Putra (PT Amartha Fintek) mundur gara-gara tudingan konflik kepentingan.

    Kendati demikian, jabatan stafsus masih nge-tren saja. Termasuk di KPK. Pimpinan lembaga anti rasuah itu malah kini ikut punya staf khusus. Keberadaan mereka diatur dalam peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020.

    Kebijakan ini mengundang banyak kritik. Mulai dari pegiat anti korupsi hingga eks pimpinan KPK. Termasuk mantan Jubir KPK Febri Diansyah. Menurut Febri struktur baru itu membuat KPK lebih gemuk.

    "Belum lagi ada risiko bertentangan dengan UU KPK yang telah secara terbatas menyebut struktur KPK," kata Febri dalam obrolan WhatsApp tadi malam.

    "Yang dibutuhkan KPK saat ini adalah membuktikan bekerja secara kongkrit. Cukuplah sederetan kontroversi yg hanya akan membuat kredibilitas KPK terus turun di publik," tambahnya.

    Senada, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta jabatan stafsus di berbagai jenjang pemerintahan dihapus saja. Sebab, posisi ini kebanyakan diisi oleh teman separtai atau tim sukses.

    Apalagi, tugas dari stafsus sebetulnya bisa dikerjakan oleh pejabat fungsional. "Dihapus aja. Karena lebih banyak buruk daripada baiknya. Juga memboroskan anggaran negara untuk gajinya," saran Boyamin dalam perbincangan kemarin.

    Sayang, di tengah maraknya stafsus yang terjerembab dalam pusaran konflik kepentingan dan korupsi, KPK belum punya kajian khusus soal ini. Baik berupa evaluasi keberadaan stafsus maupun rekomendasi agar tak ada lagi stafsus yang "ngantri" ditangkap KPK.

    "Ndak ada kajian khusus itu mas," aku Jubir KPK bidang pencegahan Ipi Maryati, yang karib disapa mbak Ipi ini.

    Bagaimana dengan sikap Ombudsman?

    Institusi yang mengawasi kinerja lembaga pemeritahan ini masih memandang perlu keberadaan stafsus. Sehingga "tangan kanan" pembesar ini tak perlu ditebas.

    "Karena sebagai politisi atau teknokrat karier dari luar kementerian, maka seorang menteri itu perlu teman atau kolega guna masuk dalam irama birokrasi dan komunitas birokrasi yang dibawahinya. Itulah tugas staf khusus," jelas Anggota Ombudsman Adrianus Meliala tadi malam.

    Tugas lainnya, sebut dia adalah menjembatani sang menteri dengan lingkungan eksternal yang kemungkinan kurang dikuasai. Ia meyakini, jika memiliki motivasi yang clear dan tujuannya positif, maka peran staf khusus justru baik. "Dalam rangka mendorong kinerja menteri dan kementerian tersebut," pungkasnya. 

    Hmm... Bagaimana pendapat anda?

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini