Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Di Buku Ini, Konsep Presisi Kapolri Dibedah Hinca

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan membedah konsep Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di 100 hari kerja pertama. Hasil bedahnya itu, dituangkan dalam buku berjudul Menguji Polri Presisi.


Buku berjudul Menguji Polri Presisi yang ditulis oleh politisi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Buku ini dterbitkan RM Books, bertepatan pada 100 hari pertama kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 6 Mei 2021. Foto: IST

    JAKARTA - Buku setebal 456 halaman ini diterbitkan pada 6 Mei 2021 lalu oleh Rakyat Merdeka Books atau RM Books. Tepat 100 hari pertama kerja Kapolri. Kenapa 100 hari?

    Menurut Hinca, sudah menjadi konvensi ketatanegaraan di Indonesia apabila sebuah lembaga berganti kepemimpinan, maka publik akan melihat evaluasi terhadap berjalannya lembaga dalam jangka waktu 100 hari pertama. Kebiasaan baik ini lahir pada saat Presiden ke-33 Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Saat mengumumkan Program Kerja 100 Hari yang bertajuk New Deal Program.

    Dalam 100 hari pertama itu, ia menyelesaikan beberapa undang-undang seperti Agricultural Adjustment Adminsitracion Act dan National Industry Recovery Act untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Perlu diketahui, saat ia menjabat yakni pada tahun 1933, Amerika Serikat tengah dilanda The Great Depression.

    "Beliau membuat program The First 100 Days dalam rangka memupuk kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Sejak saat itulah evaluasi terhadap kinerja 100 hari kerja kepemimpinan di seluruh dunia menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pemimpin tersebut membawa perubahan," kata Hinca dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (8/5).

    Nah, 100 hari pertama Jenderal Listyo Sigit memimpin korps Bhayangkara jatuh pada tanggal 6 Mei 2021. Selaku Anggota Komisi Hukum DPR, mitra kerja kepolisian, Hinca mengawal kinerja Kapolri. Terutama dalam menuntaskan Program Polri Presisi yang dicanangkan.

    "Sudah banyak perubahan positif Polri yang saya saksikan sendiri," nilai politisi partai berlambang mercy ini.

    • Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum lama ini, ia menulis buku berjudul Menguji Polri Presisi. Foto: Instagram @hincaippanjaitanxiii

    Ia melihat, ada berbagai aplikasi dan modernisasi sistem yang telah dibuat sebagai basis untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum menjadi lebih efektif.

    Sebut saja Aplikasi Dumas Presisi. Sebuah aplikasi internal untuk memonitor pengaduan dari masyarakat, yang sudah dikeluarkan sejak Februari 2021 kemarin. Lalu, Electronic Traffic Law Enforcement yang diluncurkan 2 tahap pada Maret dan April lalu. Serta Program Layanan SIM Online yang memudahkan masyarakat untuk mengurus dan memperpanjang SIM ditengah situasi Pandemi.

    "Virtual Police juga sudah dijalankan dengan pendekatan Restorative Justice," sebut eks Plt Ketum PSSI ini.

    Pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara itu mengakui masih ada beberapa kritik yang masuk terkait program Virtual Police. Karena dianggap membungkam kebebasan berekspresi masyarakat.

    Ia mencatat, setidaknya Dittipidsiber telah menegur 419 akun media sosial yang terindikasi menyebarkan berita tidak valid. Menurut laporan yang ia terima, Virtual Police ini tidak bekerja sembarang. Namun melewati berbagai tahapan verifikasi.

    "Saya pribadi memiliki harapan lebih terhadap Virtual Police ke depan. Juga diberdayakan untuk melacak tindak pidana penipuan di Media Sosial yang marak terjadi," harapnya.

    Ia juga angkat topi, di hari ke 33 Jenderal Sigit langsung membentuk Posko Polri Presisi yang dikomandoi oleh Brigjen Pol Slamet Uliandi. Posko ini bertugas untuk menjamin program-program yang dicanangkan oleh Kapolri. Posko ini pula yang bertanggung jawab untuk memastikan agar program 100 Hari Kerja selesai dengan tepat waktu.

    "Saya pribadi telah menyaksikan langsung betapa canggihnya sistem yang dibangun oleh Posko Polri Presisi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," aku Hinca.

    Sejujurnya, kata Hinca 100 Hari itu merupakan waktu yang sempit untuk menilai secara utuh kinerja kepemimpinan. Tetapi lebih dari cukup untuk melihat kapasitas seorang pemimpin dalam membawa perubahan.

    Menurutnya, Polri di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meletakan pondasi awal dalam membangun institusi Polri yang modern. Semakin modern lembaga kepolisian, semakin sedikit pula kecenderungan bagi para personil polisi untuk melakukan penyelewengan.

    "Karena semakin modern lembaga polisi artinya semakin terbuka pula ruang publik untuk memberikan masukan. Saya berharap kecenderungan baik ini diteruskan agar citra Polri semakin baik dan kinerja penegakan hukum semakin efekif. Bravo Polri!" pungkasnya.

    Seberapa tajam pisau bedah yang digunakan Hinca dalam mengupas gagasan baru Presisi yang digagas Kapolri di buku ini? Beli bukunya di toko-toko buku terdekat atau langsung pesan via telepon: 0857 7918 9431 atau via Instagram @rmbooks.id.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini