Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dibela Jokowi: Firli Tersudut, Novel Cs Di Atas Angin

Setelah Presiden Jokowi angkat bicara, peta pertarungan di internal KPK berubah. Ketua KPK Firli Bahuri tersudutkan. Sementara Novel Baswedan cs di atas angin.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan (Kiri) & Ketua KPK Firli Bahuri (Kanan). Foto: IST

JAKARTA - Dalam pernyataannya, Jokowi tegas meminta agar 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) agar tak dipecat. Tapi cukup dibina saja.

"Masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," ucap Jokowi, Senin (17/5) lalu.

Memperkuat argumentasinya, mantan Wali Kota Solo itu juga bawa-bawa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK. Di sana, disebutkan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Anak buahnya, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta untuk merancang tindaklanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK itu.

Permintaan itu juga secara khusus ditujukan kepada pimpinan KPK. "Dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," sambungnya.

Otomatis, pernyataan Jokowi ini bertolak belakang dengan Surat Keputusan (SK) menonaktifkan ke 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK diteken Firli, sekitar 10 hari sebelumnya.

Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan girang dengan pernyataan Jokowi itu. Ia mengaku merasa dibela oleh orang nomor satu di republik ini, dari tuduhan-tuduhan tak Pancasilais hingga tak berkebangsaan setelah tak lolos TWK.

"Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi," cuit Novel, di akun Twitternya kemarin.

Meskipun Jokowi sudah kasih angin, agar dirinya dan 74 pegawai KPK lain tak dipecat, Novel cs tetap ngegas. Kemarin, mereka melaporkan semua pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. “Hari ini kami sebenarnya kembali bersedih," ucap Novel.

Ia mengaku sedih, karena harus melaporkan pimpinannya. Menurut dia, ada pelanggaran kode etik berat yang bukan pertama kali dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini. "Kami berharap Dewas bisa berlaku profesional," harapnya.

Pujian untuk Jokowi, tak hanya datang dari Novel. Tapi juga dari sejumlah tokoh hingga politikus dari luar pemerintahan. Salah satunya, Demokrat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengapresiasi political will Jokowi dalam merespons polemik KPK. "Alhamdulillah saya bersyukur," ungkap Didik, yang juga mitra KPK di Komisi III DPR itu kepada wartawan, kemarin.

Pun demikian dengan PAN. Legislatornya, Guspardi Gaus bilang sikap Jokowi yang masih memberi ruang bagi 75 pegawai KPK sudah tepat dan bijak. "Semua pihak harus menghormati penyataan Presiden yang memperlihatkan sikap tidak ingin KPK diperlemah," dukungnya, kemarin.

Politikus PKS Mardani Ali Sera, yang biasanya cukup vokal mengkritik Jokowi, juga mendukung sikap Kepala Negara yang mempertahankan 75 pegawai KPK. Ia lalu meminta anak buah Jokowi yakni Menpan RB dan BKN patuh. Sikap patuh juga diharapkan muncul di pimpinan KPK. "Presiden sudah bersikap," cuit Mardani di Twitter, kemarin.

Cendikiawan Nahdlatul Ulama Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir sampai menyentil para buzzer pro pemerintah dan loyalis Jokowi yang sebelumnya rajin membela keputusan Firli, untuk memecat Novel cs yang tak lolos TWK.

"Akal sehat sudah bicara Jempolan. Semoga Pak @jokowi gak dibilang kadrun sama para buzzer yah," sentilnya.

Namun Muhammadiyah, tak langsung ujug-ujug kagum. Salah satu ketuanya, yakni Busyro Muqaddas minta Jokowi jangan basa-basi. Menurutnya, sekolah kedinasan wawasan kebangsaan yang disarankan Jokowi bukan solusi.

"Masyarakat semakin cermat, mana pernyataan yang sekadar basa-basi dan mana yang punya kejujuran," kritik Busyro, yang juga mantan pimpinan KPK itu.

Beberapa mantan pimpinan KPK lain juga angkat bicara. Agus Raharjo dalam diskusi virtual dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) Senin (17/5) lalu berharap agar pernyataan Jokowi lebih keras lagi. "Buat pernyataan bahwa proses seleksi wawasan kebangsaan itu adalah ilegal, bertentangan dengan hukum dengan kaidah moral," sentil mantan Ketua KPK itu.

Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang juga tak kalah pedas. Ia meminta agar pimpinan KPK saat ini menjalankan perintah Jokowi. "Kalau enggak ngerti juga menjabarkan apa yang disampaikan presiden, waduh enggak ngerti lagi saya," cibirnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga mengkritik pedas Firli. Sebab, selama dipimpinnya KPK makin tak berwibawa dan kerap bikin kontroversi.

Karena itu, ia meminta Firli untuk mengundurkan diri dari ketua KPK. Diganti jadi Wakil Ketua KPK saja. Sebagaimana, Ketua KPU yang pernah diberi sanksi dicopot dari jabatan Ketua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), belum lama ini.

Sebetulnya, kisah Boyamin, di sidang Dewan Pengawas KPK, terkait kasus helikopter, ia juga sudah meminta Dewas, agar posisi Firli diturunkan jadi wakil Ketua saja.

"Dewas berhak sanksi berat berupa meminta mundur insan KPK. Jadi kalau F diberi sanksi mundur dari Ketua KPK dan tidak disuruh mundur dari Pimpinan KPK maka otomatis jadi Wakil Ketua KPK," kata Boyamin tadi malam.

Jika Firli dikritik, Jokowi justru dipuji sama Boyamin. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi bukanlah sebagai bentuk intervensi. Melainkan tanggung jawabnya sebagai presiden. "Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Pak Jokowi," pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini