Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pro-Kontra Ucapan Hendropriyono Soal Palestina

Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono soal Palestina memantik pro-kontra. Karena dia bilang: Palestina bukan urusan kita. Ayo kita bedah, apa saja argumentasi yang pro dan yang kontra.


Jenderal TNI Prof Dr Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H., M.H. atau sering disebut A.M. Hendropriyono. Foto: Instagram @am.hendropriyono

    JAKARTA - Ucapan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan dengan anggota Kerukunan Keluarga (KEKAL) Akmil 1967, di Jakarta, Selasa (18/5) lalu. Menurutnya, Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan bangsa Arab dan Yahudi.

    "Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita," ucap Hendropriyono saat itu.

    Purnawirawan TNI yang mendapat gelar Jenderal Kehormatan (HOR) ini meminta rekan seangkatannya tidak tinggal diam melihat Indonesia diserang pemikiran ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan ideologi asing lainnya. Sebab, sudah banyak yang terbawa arus. Tidak hanya masyarakat biasa, ia juga menyebut oknum aparat militer, polisi, ASN hingga politisi.

    "Mohon KEKAL Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong dan berbuat sebisanya," imbaunya.

    Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini merasa ironi, ketika dirinya dilecehkan karena melawan ideologi asing dan membela Pancasila. Yang melecehkannya, justru secara menggebu-gebu membela Palestina. Hendro bahkan tak ragu melabeli pihak yang pro ideologi asing itu sebagai pengkhianat.

    "Apakah pengkhianat itu kenal dengan Mahmoud Abbas, atau kenal dengan Ismail Haniyeh, atau kenal sama Reuven Rivlin, atau Benjamin Netanyahu? Saya yakin tidak kenal. Yang dia kenal adalah anak, istri, mantu, dan cucu sendiri. Kenapa yang dibela orang-orang yang tidak dikenal?” sindirnya.

    Hendro mengingatkan bagaimana Libya hancur, hingga Muammar Khadaffi selaku pemimpin Libya yang dicintai 90 persen rakyatnya, tumbang. Biang keroknya, sebut dia adalah pengkhianat yang jumlahnya hanya 10 persen dari penduduk.

    Mereka disebut terprovokasi oleh rayuan Barat dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), hingga membiarkan Khadaffi terbunuh. Ia berharap, Indonesia tak bernasib sama. "Kita harus tetap berdiri di atas Tanah Air bangsa kita sendiri. Bukan di atas tanah Palestina, bukan Israel, bukan Arab," tandasnya.

    Namun, ucapannya itu memantik reaksi banyak kalangan. Salah satunya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia menyayangkan pernyataan Hendropriyono itu.

    "Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap seorang negarawan," kritik Mu'ti di akun Twitternya @Abe_Mukti.

    Ia mengingatkan, dalam pembukaan UUD 1945 jelas tertulis bagaimana komitmen Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan agresi. Juga dituntut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

    "Solidaritas bangsa Indonesia atas nasib bangsa Palestina merupakan bentuk pengamalan amanat Konstitusi dan panggilan nurani berdasarkan Pancasila dan ajaran agama yang luhur," sambungnya.

    Ia juga mengingatkan, bagaimana Presiden Jokowi, sebut Mu'ti dalam banyak kesempatan selalu menyatakan komitmen Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.

    Tokoh Papua, Christ Wamea bahkan lebih keras menyentil Hendropriyono. Ia menyebut eks Ketua Umum PKPI itu tak berperikemanusiaan.

    "Yang bilang Palestina dan Israel bukan urusan kita itu pasti tidak berperikemanuasiaan," sentil Christ, di akun Twitternya @PutraWadapi. "Masa ada kejahatan kemanusiaan dia tdk mau peduli," sambungnya.

    Anggota DPR dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring ikut nimbrung merespons. Ia mengingatkan bahwa Israel adalah penjajah keji yang harus dilawan. Sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.

    "Israel itu penjajah yang keji, satu-satunya penjajah yang masih ada. Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI. Bukan urusan kita pak," cuit Tifatul di akun Twitter @tifsembiring, merespons berita yang memuat pernyataan Hendropriyono.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga ikut angkat bicara. Menurutnya, apa yang disampaikan Hendropriyono keliru. Apalagi, secara turun-temurun Indonesia selalu membela Palestina dan mengecam penjajahan Israel.

    "Israel bangsa penjajah dan kita harus berjuang melawan penjajahan. Ini perintah konstitusi," kata Fadli, kemarin.

    Namun, eks Waketum Gerindra Arief Poyuono justru bertolak belakang dengan Fadli. Ia mendukung pernyataan Hendropriyono. Menurutnya, kecaman Indonesia sejak dulu tak ada pengaruhnya.

    "Setuju. Karena dari zaman Bung Karno mengecam dan mengutuki Israel tetap aja dicuekin sama Israel," kata Poyuono, seperti dilansir SindoNews, Rabu (19/5) lalu.

    Pengamat Militer Sarif Idris juga ikut membenarkan pandangan Hendropriyono. Secara realistis, kata dia Indonesia memang tak bisa menghentikan konflik Palestina-Israel. "Mau apa kita? apa yang Pak Hendropriyono sampaikan memang apa adanya," kicaunya di akun @sarifidris.

    Pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha mengatakan dalam konteks geopolitik, Indonesia memang tidak berada dekat dengan episentrum konflik Palestina-Israel. Namun, berada di layer ke sekian dari konflik ini.

    Jika bicara soal perdamaian, misalnya. Masih ada Amerika Serikat sebagai kekuatan utama. Lalu, Yordania selaku negara negara tetangga dan Turki sebagai pemegang otoritas sejarah karena pernah menaungi Palestina di bawah kekaisaran Ottoman atau Turki Usmani.

    Karena itu, ia menilai pernyataan Hendropriyono tak bisa disimpulkan secara tekstual. Melainkan harus diterjemahkan secara konstekstual. Apalagi selaku purnawirawan TNI, Hendropriyono diyakini paham betul bagaimana Indonesia sejak dipimpin Bung Karno hingga saat ini tegas melawan Zionisme. Gelora Bung Karno (GBK), sebutnya masih berdiri sebagai monumen anti kolonialisme. Ketika Presiden Pertama Indonesia itu tegas menolak kontingen Israel ikut ajang Asian Games, saat Indonesia jadi tuan rumah tahun 1962.

    "Mungkin ada maksud lain, bahwa jangan sampai kemudian kita salah memahami konflik Palestina-Israel, sehingga pengembangan diskursus yang ada di dalam negeri itu punya dampak negatif bagi kita sendiri," kata Arya, dalam perbincangan tadi malam.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini