Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

TKA China Dapat Karpet Merah, Buruh Lokal Dapat Tanah Becek

  • Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan sejumlah fenomena yang mencederai rasa keadilan buruh jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Mulai dari larangan mudik, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tunjangan Hari Raya (THR).


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: Twitter @pcspeecianjur

    JAKARTA - Mula-mula, Presiden KSPI Said Iqbal menyoroti kebijakan larangan mudik, yang membuat puluhan juta buruh tak bisa pulang kampung. Namun di saat yang sama, TKA asal China dan India malah bisa melenggang kangkung di Indonesia. Bahkan dengan mencarter pesawat.

    “Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis,” kata Said Iqbal di Jakarta, Selasa (11/5).

    Bagi buruh, sambungnya, kedatangan TKA China dan India dengan menggunakan pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan menciderai rasa keadilan. Apalagi terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor, yang sebagian besar diantaranya adalah buruh malah dihadang di perbatasan-perbatasan kota.

    “Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,” kesalnya.

    Iqbal menegaskan bahwa kedatangan TKA dari China dan India tersebut adalah fakta bahwa omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, memudahkan masuknya TKA China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal.

    Padahal saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan. Karena banyak yang ter-PHK akibat pandemi. “Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law," kritiknya.

    Ia mengurai, jika sebelum adanya omnibus law UU Ciptaker, TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menaker, kini tidak perlu lagi menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja.

    "Tetapi cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," sebut dia.

    Walhasil, TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis. Padahal boleh jadi TKA China dan India yang masuk ke Indonesia tersebut adalah buruh kasar (unskill workers) yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal Indonesia.

    Said Iqbal juga mengaku heran, kenapa justru harus pejabat yang membela keberadaan para TKA China tersebut. Bukan perusahaan pengguna TKA tersebut. Selain itu juga tidak pernah dijelaskan, di PT mana saja para TKA tersebut bekerja.

    Oleh karena itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut agar pengiriman TKA China dan negara lainnya ke Indonesia dihentikan. Terutama di masa pandemi dengan alasan apapun. “Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China," protesnya.

    Said Iqbal juga mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dibatalkan. Khususnya pasal tentang TKA, agar kedatangannya harus mendapat izin tertulis dari Menaker.

    Soal THR, tercatat ada ratusan perusahaan yang melanggar surat edaran Menaker tentang THR yang dilaporkan ke posko pengaduan THR yang dibentuk oleh KSPI.

    Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam, Banjarmasin, Medan, Deli Serdang, Boyolali, Brebes, Pekalongan, Makasar, hingga Sumbawa.

    Perusahaan-perusahaan bandel ini, rinci Said Iqbal bergerak di sektor industri outsourcing PLN, tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, serta industri padat karya lainnya. Perusahaan yang masih mampu dan bisa beroperasi. Namun sejauh ini tidak ada tindakan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan tersebut.

    Said Iqbal bahkan menyebut PT Pan Brothers di Boyolali, PT Agung Pelita Industrindo di Brebes, perusahaan tekstil di pekalongan, dan mayoritas outsourcing PLN di seluruh Indonesia serta perusahaan-perusahaan lain.

    "Hal ini menjelaskan ketidakmampuan Menaker menegakkan aturan tentang THR,” pungkasnya. 

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini