Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Aksara Asli Jadi Piranti Pertahanan Serangan Digital

Di era digital, keamanan data merupakan isu paling krusial. Setiap negara berlomba membuat proteksi yang kokoh untuk melindungi data-data mereka.


Ilustrasi bahasa pemograman yang menggunakan aksara Jawa. FOTO: IST

    Rumusan Presiden Soekarno tentang kedaulatan dan masa depan Indonesia banyak dilatari oleh kebudayaan. Ini dapat kita amati dari Pancasila dan Trisakti. Bahasa dan aksara asli merupakan unsur paling dasar dalam kebudayaan Indonesia. 

    Oleh karena itu, untuk membangun ketahanan digital bangsa ini, kita memerlukan metode pengamanan yang tidak dimiliki bangsa lain. Bahasa dan aksara asli dapat dijadikan piranti untuk memperkokoh “serangan digital” dari negara lain. 

    Penggagas negara ini telah merumuskan bentuk dan corak ideal untuk masa depan Indonesia. Soekarno telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan puncak gagasan intelektual dari presiden pertama kita. Karena dipandang relevan dengan berbagai zaman, Pancasila terus digunakan hingga sekarang sebagai landasan ideologi negara. Presiden Soekarno juga pernah menyampaikan sebuah gagasan yang kita kenal sebagai Trisakti. 

    Kedua rumusan di atas, yaitu Pancasila dan Trisakti, dilatari oleh berbagai unsur yang memperkokoh terbentuknya negara ini. Soekarno tentu saja membaca banyak teori tentang negara dan ia sering menyampaikannya dalam berbagai pidato. 

    Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia didorong oleh faktor-faktor budaya yang di dalamnya terdapat bahasa dan aksara. Perihal kebudayaan juga muncul dalam gagasan Trisakti, yaitu 'berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan'. 

    Meskipun rumusan Soekarno tersebut merupakan konsep brilian, kenyataannya bangsa kita belum sepenuhnya dapat melaksanakan gagasan tersebut. Salah satu kendalanya kita sulit mengejawantahkan rumusan besar ke dalam perilaku nyata yang lebih terperinci. 

    Kita sangat sering mendengar ungkapan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya, tetapi bukti-bukti kekayaan tersebut jarang sekali ditelusuri dan dikembangkan sebagai suatu identitas. 

    Wawasan masyarakat terhadap budaya umumnya hanya pada hal-hal yang tampak saja seperti kesenian dan upacara-upacara adat. Penggalian nilai budaya yang lebih mendalam tidak banyak dilakukan, padahal ini merupakan dasar menuju peradaban baru di masa kini dan mendatang. 

    Indonesia dibentuk oleh keragaman unsur budaya dari berbagai etnis. Karena itu muncullah istilah persatuan dan bineka tunggal ika. Namun, terkadang kebinekaan yang kita gaungkan itu sebatas slogan untuk memupuk semangat kebangsaan. 

    Di sisi lain, pemeliharaan dan pengembangan elemen kebinekaan masih terbilang rendah. Hal ini dapat kita amati dari berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah, juga respons sebagian besar masyarakat yang masih memandang sebelah mata pada bidang kebudayaan. 

    Di pemerintahan, bidang kebudayaan sulit untuk berdiri sendiri. Selain di Provinsi Bali dan Yogyakarta, kebudayaan selalu menempel pada bidang lain seperti pendidikan, pariwasata, bahkan olahraga.  

    Dengan demikian, secara umum bidang kebudayaan di Indonesia belum bisa berdaulat. Memang tidak mudah memelihara keragaman budaya di negara yang dihimpun oleh banyak pulau, suku bangsa, dan bahasa. 

    Apalagi di tengah persoalan global belakangan ini. Tapi jika tidak digerakkan dari sekarang, lama-lama unsur penting bangsa ini bakal tergerus karena anak-anak muda kehilangan jejak peradaban di masa lalu. 

    Bahasa dan Aksara Asli Indonesia 


    Bahasa merupakan representasi kebudayaan, sedangkan aksara sebagai media ekspresi dari bahasa tersebut. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kebudayaan. 

    Bahasa bukan semata-mata alat komunikasi, melainkan menunjukkan identifikasi suatu komunitas masyarakat serta membawa nilai-nilai etika dan sistem pengetahuan. Oleh karena itu, untuk membangun kepribadian dalam kebudayaan sebagaimana gagasan Soekarno, kita tidak akan lepas dari bahasa dan aksara.  

    Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bangsa kita juga memiliki ratusan bahasa daerah, atau menurut istilah UNESCO disebut indigenous language (bahasa asli). Dalam hal bahasa asli, Indonesia merupakan negara kedua terbanyak setelah Papua Nugini. 

    Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2021) mencatat ada 718 bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia dan sudah terpetakan. Selain bahasa, kita juga sudah mengidentifikasi belasan aksara asli Indonesia yang pernah digunakan oleh nenek moyang untuk menyampaikan ragam pengetahuan. 

    Obyek pemajuan kebudayaan menurut UU No. 5 Tahun 2017  tentang Pemajuan Kebudayaan. FOTO: IST

      Sayangnya, kita telah banyak kehilangan jejak sehingga yang bahasa asli kita sebut dari waktu ke waktu hanyalah berupa angka dan nama. Upaya untuk menggali peninggalan leluhur ini masih tersendat oleh berbagai kendala. 

      Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Adalah kesalahan besar jika kita mengabaikan bahasa dan aksara asli di Indonesia kian temaram, hanya menjadi arsip yang sulit dimaknai oleh generasi sekarang, apalagi oleh generasi mendatang. 

      Dasar hukum pemeliharaan dan pengembangan bahasa serta aksara memang sudah ada. Namun, belum banyak peraturan yang memerinci dasar hukum tersebut. Padahal ini sangat diperlukan untuk menjawab 'apa yang harus kita kerjakan dengan bahasa dan aksara asli Indonesia'. 

      Beberapa dasar hukum tersebut antara lain: 

      1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 32 ayat 2: “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional.” 

      2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 35—39 menyatakan bahwa bahasa daerah dapat digunakan penulisan karya ilmiah, penamaan geografi, informasi tentang produk barang atau jasa, rambu umum, penunjuk jalan, spanduk, dan media massa. 

      3. Dalam Politik Bahasa Nasional disebutkan bahwa bahasa daerah merupakan alat pengembang serta pendukung budaya daerah.  

      4. Butir ketiga Sumpah Pemuda adalah “Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia”, dengan kata “menjunjung tinggi” dan bukan “mengakui” sebagaimana butir pertama dan kedua Sumpah Pemuda, yang berarti mengisyaratkan bahwa “Bahasa dan Sastra Daerah” yang merupakan kekayaan budaya bangsa tetap dipelihara dan dikembangkan oleh negara. 

      Di tingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten, banyak yang masih mengesampingkan dasar hukum ini. Perda atau peraturan kepala daerah tentang bahasa dan aksara juga sangat sedikit. 

      Pada masa pemerintahan Jokowi-JK telah disahkan sebuah undangundang yang sebenarnya dapat menguatkan peranan bahasa dan aksara asli. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa bahasa dan aksara (manuskrip) merupakan bagian dari obyek pemajuan kebudayaan. 

      Hampir semua obyek kabudayaan tersebut dipengaruhi oleh bahasa. Misalnya, pengetahuan tradisional banyak ditulis dalam bahasa asli. Demikian pula kesenian, adat istiadat dan obyek lainnya, diungkapkan dalam bahasa asli. Ini menjadi bukti bahwa peranan bahasa dalam membangun kebudayaan sangatlah penting. 

      Masih menurut undang-undang tersebut, pemajuan kebudayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara: 

      1. Perlindungan yang terdiri dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi. 

      2. Pengembangan    yang   terdiri    dari penyebarluasan, pengayaan, pengkajian. 

      3. Pemanfaatan yang terdiri dari membangun karakter, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pengaruh Indonesia di dunia internasional. 

      4. Pembinaan yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan, standadisasi dan sertifikasi sumber daya, peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan. 

      Meskipun kita telah memiliki dasar hukum di atas, kenyataannya bahasa dan aksara asli masih dihinggapi banyak persoalan. Hal ini karena umumnya pemangku kebijakan yang berkewajiban menjalankan undangundang, terutama di tingkat daerah, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bisa ditonton. 

      Akhirnya banyak yang terjebak dalam pertunjukan kesenian, menjadikan budaya sebagai pariwisata, dan hal-hal lain yang bersifat gebyar. Padahal untuk membangun kepribadian dalam budaya, kita perlu menyerap nilai-nilai warisan leluhur yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai situasi zaman. 

      Persoalan lainnya adalah keterbatasan data. Ketika negara lain sudah mematenkan bahasa dan aksara mereka baik di tingkat nasional maupun internasional, kita masih sibuk mengumpulkan nama-nama. 

      Akar Ketahanan Digital 


      Perang yang paling nyata di zaman ini adalah hal yang tidak kentara. Para ahli menyebutnya proxy war. Ini merupakan upaya penyerangan ke suatu negara yang tidak melibatkan militer, melainkan melalui berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah perangkat digital. Masyarakat banyak yang tidak menyadari hal ini karena mereka terlena oleh berbagai kegemaran yang dihasilkan dari perangkat digital. 

      Kita tahu bahwa hampir semua perangkat digital diciptakan oleh negara lain. Adalah benar bahwa Indonesia memiliki banyak programer dan kreator digital, tetapi bahan dasar yang mereka gunakan masih dibuat oleh bangsa lain. 

      Kita tidak bisa menghindari ini karena era digital merupakan keniscayaan. Juga butuh waktu agar bangsa kita bisa mencapai “kedaulatan digital” seperti halnya Tiongkok dan Rusia. 

      Namun, masih ada upaya agar kita dapat bertahan. Salah satunya melibatkan bahasa dan aksara asli Indonesia ke dalam jaringan digital. 

      Di era digital, keamanan data merupakan isu paling krusial. Setiap negara berlomba membuat proteksi yang kokoh untuk melindungi data-data mereka. 

      Bagaimanapun, untuk masa kini dan mendatang, kehidupan masyarakat di semua negara tidak akan lepas dari peranan alat digital. 

      "Setiap detik masyarakat menyuplai cerita ke berbagai server, menjadikannya sebuah big data dan para pakar dapat menganalisis itu untuk berbagai tujuan"


      Di bidang pemerintahan, istilah-istilah seperti egovernment dan smart city telah lama kita gaungkan. Bahkan rekapitulasi Pemilu pun tidak lagi menggunakan cara-cara manual dan ini memerlukan pengamanan ekstra. 

      Bukan suatu kemustahilan jika kita membuat metode pengamanan sandi dan enkripsi menggunakan bahasa dan aksara asli Indonesia. Generasi penerus dapat terus mengembangkannya, sehingga suatu saat negara kita bisa mencapai “kedaulatan digital”. 

      Penulis:

      Heru Nugroho

      Praktisi Budaya

      Dadan Sutisna 

      Pelaksana Harian Yayasan Rancage - Bandung

      SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

      Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

      Cari Blog Ini