Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Alasan Prof Nidom Minta Vaksin Covid Dihentikan & Dievaluasi

Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Prof Nidom Foundation (PNF) Prof Chairul Anwar Nidom meminta vaksinasi Covid-19 konvensional agar dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu. Sebab temuannya, mutasi virus hingga memburuknya kondisi kesehatan terjadi pada penerima vaksin lengkap.

Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Prof Chairul Anwar Nidom. FOTO: YOUTUBE/SITI FADILAH SUPARI CHANNEL

    JAKARTA - Pernyataan itu disampaikan Prof Nidom dalam perbincangan dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Sabtu (19/6) lalu.

    Pasalnya, ia menemukan kondisi kesehatan sejumlah penerima vaksin lengkap, khususnya dari kalangan tenaga kesehatan (nakes) justru memburuk. Bahkan ada yang meninggal dunia.

    "Sekarang terbukti, nakes yang di Kudus, Bangkalan kemudian beberapa daerah lain itu sudah mulai terkena," kata Prof Nidom dalam podcast di kanal YouTube Siti Fadilah Supari Channel, Sabtu (19/6).

    "Nakes yang sakit baru-baru ini sekitar 350 orang. Yang meninggal 15 orang," sambungnya.

    Spontan, eks Menkes Siti Fadilah terkejut mendengar jawaban Prof Nidom tersebut. "Yang baru-baru ini?" tanya sosok Menkes yang pernah menang menantang Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam kasus virus H5N1 alias flu burung.

    "Iya, di Kudus ini setelah vaksin lengkap," tegas Prof Nidom. "Kemudian yang di Bangkalan juga Nakes. Disamping masyarakat lain. Yang di Garut, di Brebes," sambungnya.

    "Nah itu kenapa tidak di ekspos? Divaksin atau tidak divaksin resikonya untuk terkena Covid itu sama dan kematiannya juga sama?" tanya eks menteri yang berlatar belakang Muhammadiyah ini.

    Prof Nidom menjelaskan, penerima vaksin biasanya menjadi lebih abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Ketimbang yang belum divaksin. "Bedanya kalau divaksin, masyarakat lebih abai," sebut Prof Nidom.

    Karena itu, ahli biologi molekular ini menginginkan agar vaksinasi konvensional yang tengah digencarkan oleh pemerintah untuk dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu.

    "Itulah kenapa saya menginginkan vaksin konvensional ini disetop dulu. Untuk dievaluasi. Kalau memang ini tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, ya sudah diganti," saran dia.

    Klik video: Siti Fadilah & Nidom (part 1)OPENING : Gagalkah Herd Imunity?


    Ia mengisyarakatkan agar masyarakat yang masih belum ingin divaksin diminta sebaiknya untuk mendisiplinkan prokes.

    "Kalau mau divaksin, kalau gak ya di-prokes aja dulu. Sebelum divaksin ya memang ada resiko tapi prokesnya ya yang harus diperkuat," jelas Nidom.

    Menurutnya, tameng yang paling utama melawan virus saat ini adalah masker. Karena bisa menghalangi virus masuk ke hidung. Otomatis virus akan mati jika tidak bisa masuk ke saluran pernafasan.

    "Masker cara membunuh virus sunnatullah. Kalau dibiarkan tanpa masker, virus masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh digempur oleh anti bodi. Maka virus tidak akan mau mati sia-sia. Di situ dia mulai mutasi. Jadi mutasi akibat vaksinasi cukup tinggi," imbuhnya.

    Eks Menkes Siti Fadilah Supari, di awal dialog juga mengaku heran dengan 70 persen vaksinasi yang ditargetkan pemerintah.

    "Harapan pemerintah dengan 70 persen yang divaksin, maka 70 persen juga yang imunitas. Padahal itu tidak mungkin. Karena efikasinya tidak ada yang 100 persen. Nah hal-hal kayak gini kan saintifik banget," sentil Siti Fadilah. 

    Namun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Badai Ismoyo justru mengklaim vaksin Covid-19 terbukti ampuh. Sebab 90 persen nakes yang terpapar Corona telah sembuh.

    Catatannya, hingga 12 Juni 2021, dari 308 nakes terkonfirmasi positif Covid-19, sebanyak 277 diantaranya dalam perawatan isolasi mandiri, sementara 193 lainnya sudah dinyatakan pulih kembali.

    “Namun, hari ini (17/6), 90 persen nakes yang isolasi mandiri sudah bisa mulai masuk kerja dan kembali melayani masyarakat. Ini sebuah berita yang menggembirakan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa vaksin yang diberikan kepada mereka benar-benar efektif melindungi dari kondisi terburuk,” kata Badai seperti dilansir laman Kemenkes Jumat (18/6) lalu. (MA)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini