Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Beresin Ibu Kota Malut, Menko Luhut & 3 Menteri Ke Sofifi

Sofifi sudah ditetapkan sebagai ibukota sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sayangnya, ibukota provinsi itu tidak punya kepastian administrasi pemerintahan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana.


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di sela-sela kunjungan ke kota baru Sofifi, Maluku Utara, Selasa (22/6). FOTO: KEMENKO MARVES

    JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Ibukota Sofifi, Maluku Utara pada hari ini, Selasa (22/6).

    Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rakor tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Luhut) pada Rabu (2/6) yang lalu.

    "Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai major project amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya," cetus Menko Luhut di Sofifi, Selasa (22/6).

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, serta pemimpin daerah dari berbagai instansi di Maluku Utara.

    Tujuan kunjungan Menko Luhut beserta rombongan adalah untuk melihat kondisi infrastruktur Sofifi yang kendati telah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara sejak tahun 1999, tetapi masih mengalami berbagai kendala.

    Untuk diketahui, pengembangan Kota Baru Sofifi dimuat dalam major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Melalui amanat tersebut, Sofifi ditargetkan mampu berperan sebagai pusat kegiatan skala provinsi, baik untuk kawasan perkantoran, kawasan komersil skala kota, dan kota jasa.

    Selain itu, Ibukota Sofifi juga diharapkan dapat menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan smart infrastructure yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Maluku Utara.

    Menko Luhut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar diperlukan supaya Ibukota Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera.

    Pensiunan Jenderal TNI ini lalu memutuskan bahwa selama setahun ini akan dibangun infrastruktur pendukung di Sofifi, baik kantor, rumah, sekolah, dan fasilitas lainnya.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil saat memberikan paparan dalam rapat koordinasi tentang pengembangan Kota Baru Sofifi, Maluku Utara, Selasa (22/6).. FOTO: KEMENKO MARVES

      Keputusan ini pun disetujui oleh seluruh pihak yang hadir dalam rapat, diikuti dengan tepuk tangan dari para peserta.

      "Apabila sudah berjalan dengan baik, setelah itu baru kita tentukan wilayah ini akan memiliki istilah otonomi khusus atau ibukota saja," tegas Luhut.

      Menteri Tito yang turut hadir dalam rapat pun menyebutkan bahwa pengembangan Kota Sofifi ini bisa dibilang tanggung karena belum semua pemerintahan vertikal dipindah. Padahal, pembangunan-pembangunan ini menjadi penting untuk mewujudkan visi Maluku Utara yang sejahtera.

      "Ini membuat situasi pemerintahan kurang begitu stabil dan nyaman sehingga juga berdampak pada proses pembangunan," sebut Tito.

      Sementara Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengamini pernyataan dan keputusan Menko Luhut soal pembangunan.

      "Misi nomor 2 provinsi kami adalah mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah," tandasnya.

      Selepas rakor, Menko Luhut beserta rombongan diketahui meninjau pembangunan infrastruktur penunjang Ibukota Sofifi, seperti rusunawa dan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

      Dalam upaya memantau perkembangan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, selain berjunjung ke Sofifi, Menko Luhut juga akan mendatangi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park dan Halmahera Persada Lygen, Pulau Obi. (MA)

      SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

      Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

      Cari Blog Ini