Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Cerita AHY Soal UU Omnibus Law Hingga Wacana Presiden 3 Periode

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menceritakan bagaimana perjalanan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law di Senayan. Termasuk merespons wacana presiden 3 periode.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: IST

    JAKARTA - "Kita punya cerita tidak enak," cerita AHY, ketika melakukan media visit di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/6) lalu.

    Kisah AHY, ada banyak kejanggalan dalam perjalanan pembahasan UU Omnibus Law yang dialami anggota DPR dari fraksi partainya.

    Mulai dari tiba-tiba dibawa keluar kota yang orang tidak tahu kemana. Tengah-tengah malam dan jam-jam tidak wajar.

    "Tiba-tiba diharuskan dalam 24 jam putus diketuk, produk tidak ada, tiba-tiba disahkan. Lalu, kita mau bicara mengangkat suara tidak boleh, mic dimatikan," kenangnya.

    Itu hanya sekelumit kejanggalan yang bisa diceritakan. Yang jelas, AHY menyayangkan kenapa kemudian UU Omnibus Law itu tetap disahkan. Seakan, DPR tutup mata pada ratusan ribu demonstran yang turun ke jalan, berbondong-bondong di masa Covid-19.

    "Tidak dipedulikan, karena, ya sudah harus terjadi," tuturnya. "Aneh bin ajaib," kesal AHY.

    Ketika palu diketuk, pimpinan DPR nilainya tidak bisa menjelaskan produk Undang-Undang yang diketuk itu yang mana. Sebab, pada waktu itu, beredar UU Omnibus Law dalam berbagai versi.

    Mulai dari 800 sekian halaman, 900 halaman, 1000 sekian halaman, dan balik lagi. Beda-beda. "Kalau kurang titik koma masih mending, itupun tidak boleh," lanjutnya.

    Publik, nilai AHY seakan-akan dianggap tidak mengerti dan bodoh atas segala kesimpang-siuran yang terjadi itu. Padahal banyak cacat prosedur dan cacat substansi dalam pengesahannya.

    Itulahbmengapa banyak yang marah. Ada jutaan kaum buruh, yang tergabung dalam serikat-serikat atau konfederasi pekerja, merasa tidak diajak bicara.

    "Mereka merasa kalaupun diajak bicara itu cuma formalitas dan tidak benar-benar didengarkan aspirasinya. Jadi, ada yang sangat diuntungkan dan banyak yang sangat dirugikan, tidak adil, berat sebelah," kritik AHY.

    Berdasarkan pengalaman-pengalaman semacam ini, ia melihat Undang-Undang gampang sekali dikutak-katik, diakalin, hingga akhirnya kemudian seolah-olah tidak dibahas lagi. "Tiba-tiba jeger muncul dan hitungan jam," imbuhnya.

    Ia khawatir, pengalaman pengesahan UU Omnibus Law yang memancing banyak kemarahan publik itu terulang dalam pembahasan produk legislasi lainnya.

    "Setelah itu masa bodoh, yang penting ikut saja. Dan, saya tidak tahu apakah kemudian tiba-tiba wacana tiga periode ini, tiba-tiba juga diam-diam diselipkan, tiba-tiba langsung diketuk saja," tandasnya.

    Karena itu, ia mengingatkan kader Demokrat yang duduk di DPR maupun MPR untuk lebih jeli. Khususnya terkait wacana presiden 3 periode yang terus digembar-gemborkan.

    "Kami hanya bisa mengingatkan memantau, dan mengawasi jangan sampai tiba-tiba kecolongan, tiba-tiba kayak begitu lagi ketuk palu saja," ingatnya.

    Soal jabatan presiden tiga periode, secara fundamental kata AHY ahistoris. "Kalau kita lupa ingatan, boleh saja. Tetapi, rasanya masih sehat, tidak lupa ingatan bahwa dulu Indonesia mengoreksi dirinya sendiri pada tahun 1998. Salah satu yang paling fundamental dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden Republik Indonesia yang katanya setelah dianalisa oleh sejarah, itu yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang abuse of power, KKN ataupun istilahnya yang kemudian menjadi gurita yang akhirnya sulit untuk diselesaikan," tegasnya.

    Ia khawatir, setelah tiga periode tak puas, malah minta 4 periode. Baru setelah itu dibuka kerannya agat bisa menjabat seumur hidup.

    "Alasan kita kan masih hebat, masih kuat, masih diperlukan. Kalau seperti itu rasa-rasanya darah, keringat, air mata para reformis, para pejuang reformasi itu seperti tidak ada harganya," sesalnya.

    Jangan sampai, terang AHY ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan sejarah demi kekuasaan.

    "Jangan gitu-gitu bangetlah kalau ingin berkuasa, ya. Maksud saya, harus ingat sejarahnya, mengapa era reformasi ini muncul," pungkasnya. (*)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini